JAKARTA -- Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Indra Darmawan mengatakan Indonesia membutuhkan tambahan pendanaan sekitar Rp200-an triliun per tahun untuk bisa memenuhi target Nationally Determined Contribution (NDC) dalam upaya pengendalian perubahan iklim.

Indonesia berkomitmen untuk bisa mencapai net zero emission (netral karbon) pada tahun 2060 atau lebih awal. "Tapi ini perlu pendanaan. Komitmen atau target yang tinggi tersebut ternyata memang memerlukan financing yang sangat besar. Tidak kurang dari Rp 340 triliun per tahun selama 10 tahun ke depan. Itu yang kita butuhkan untuk capai NDC. Sementara kita baru bisa upayakan 29-30 persennya," kata Indra dalam webinar "Green Economy Indonesia Summit 2022: The Future Economy of Indonesia".

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, kebutuhan ideal anggaran pengendalian iklim (berdasarkan NDC Indonesia) pada 2020-2030 yaitu sebesar Rp 343,6 triliun per tahun. Sementara rata-rata anggaran perubahan iklim pada APBN baru sekitar Rp 102,56 triliun per tahun atau 29,9 persen dari kebutuhan anggaran ideal. "Ada gap-nya Rp 200-an triliun per tahun financing yang kita perlukan untuk bisa memenuhi target-target yang kita setting (dalam NDC) itu tadi," katanya.

Indra mengatakan investasi adalah salah satu strategi yang diandalkan untuk bisa meraih pendanaan tersebut.Sayangnya, Kementerian Investasi/BKPM tidak mengukur lebih rinci investasi hijau yang masuk dan ditanamkan di Tanah Air.

"Aspek hijau tidak terkategorikan per proyek tapi kita bisa tangkap di perizinan. Kalau pelaku usaha atau bisnis usaha mencemari lingkungan, sudah pasti dicabut izinnya," katanya.

Data lain yang bisa dilihat untuk melihat investasi hijau adalah dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang dikeluarkan PT PLN (Persero). "Sampai 2030 nanti, tidak kurang dari setengahnya akan dibuat pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Sekitar 40,6 GW itu akan berasal dari sumber yang hijau," katanya.

Oleh karena itu, untuk bisa menarik investasi berkelanjutan, Kementerian Investasi/BKPM telah meluncurkan 47 proyek investasi berkelanjutan yang telah dilengkapi dengan prastudi kelayakan (pra feasibility study/pra FS). "Jadi ada 47 proyek dihitung sampai level pra FS, itu sudah ada warna SDGs-nya. Satu proyek akan menuju ke tujuan SDG nomor berapa. Ini akan kita teruskan ke depan agar proyek-proyek investasi harus selalu ramah lingkungan," katanya.

Indra menuturkan, upaya mewujudkan target NDC tidaklah mudah. Pasalnya, komitmen itu merupakan janji di masa yang panjang di masa depan. Selain memerlukan pendanaan yang besar, biaya tersebut pun akan jadi biaya yang harus dikeluarkan di muka. Sementara manfaatnya baru akan dirasakan jauh di masa depan. "Jadi ongkosnya langsung terasa tapi manfaatnya belum kelihatan," kata Indra.

Dukung perubahan iklim

Pemerintah Indonesia berkomitmen menanggulangi dan mengatasi perubahan iklim dengan membangun program ekonomi hijau yang bertujuan melindungi lingkungan dengan mengurangi efek gas rumah kaca dan tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial mengatakan program ekonomi hijau dari sisi kebijakan energi nasional adalah melalui transisi energi dengan berfokus terhadap pengembangan energi baru terbarukan yang minim emisi dan ramah lingkungan.

"Kementerian ESDM telah menyusun peta jalan transisi energi menuju netral karbon yang sudah dicanangkan di dalam COP-26 di Glasgow, UK. Kami berusaha mencapai netral karbon pada tahun 2060 atau lebih cepat," ujarnya dalam acara Green Economy Indonesia Summit 2022 yang dipantau di Jakarta, Rabu.

Pada 2021 realisasi porsi energi baru terbarukan di dalam bauran energi nasional baru mencapai 11,7 persen. Sedangkan target bauran setrum bersih itu justru mencapai 23 persen pada 2025 mendatang.

Dalam upaya mengejar gap tersebut, Kementerian ESDM akan mendorong pelaksanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap sebesar 3,6 gigawatt dengan potensi peningkatan bauran 0,8 persen.

Kemudian pembangunan pembangkit energi baru terbarukan sebesar 10,6 gigawatt (termasuk penggantian listrik tenaga diesel ke pembangkit energi terbarukan) dengan potensi peningkatan 11,7 persen.Selanjutnyapenerapan bahan bakar nabati sebanyak 11,6 juta kiloliter dengan potensi peningkatan bauran empat persen.

Adapun potensi lain yang juga bisa meningkatkan bauran energi terbarukan sebesar 6,5 persen, antara lain kewajiban pembangunan pembangkit energi baru terbarukan di luar wilayah usaha PLN, peningkatan bahan bakar nabati, dan peluasan program co-firing pembangkit listrik tenaga uap milik PLN dan swasta.

Ego mengungkapkan agar pengembangan energi baru terbarukan bisa berjalan baik, maka dibutuhkan beberapa regulasi yang untuk mendukung percepatan pengembangan energi baru terbarukan, di antaranya Peraturan Presiden mengenai pembelian energi baru terbarukan yang akan membuat harga setrum bersih kian kompetitif dan mampu bersaing dengan energi fosil.

"Kami juga ingin memberikan kemudahan dalam perizinan berusaha yang berasal dari kementerian-kementerian terkait, juga tentunya butuh insentif fiskal dan non-fiskal untuk pengembangan energi terbarukan," ujarnya.

Dalam peta jalan transisi energi menuju netral karbon, pemerintah menegaskan tambahan pembangkit listrik hanya akan berasal dari pembangkit energi baru terbarukan setelah 2030. Mulai 2035 pembangkit listrik akan didominasi oleh energi baru terbarukan variabel dalam bentuk tenaga surya, diikuti tenaga angin dan arus laut pada tahun berikutnya.

Kemudian tenaga nuklir akan masuk dalam sistem pembangkitan mulai 2049. Hidrogen juga akan dimanfaatkan secara gradual mulai 2031 dan secara masif pada 2051.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat