Masih banyak sektor di Indonesia memiliki ketergantungan impor yang relatif tinggi.

Gagasan Rupiah Emas harus ditempatkan sebagai reformasi negara, bukan mata uang tandingan di luar hukum.

Regulasi dan pelaporan ESG dinilai penting untuk memastikan dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Lonjakan harga minyak dunia dan risiko gangguan distribusi energi dinilai berpotensi menekan ekonomi nasional.

Pengelolaan risiko yang lebih disiplin menjadi faktor utama terjaganya kinerja klaim.

Koperasi dapat menjadi instrumen pemerdekaan ekonomi bagi pelaku usaha kecil.

Indonesia diyakini segera lepas dari ‘kutukan’ pertumbuhan 5 persen.

Perubahan kurikulum menjadi kebutuhan mendesak di tengah cepatnya perubahan industri.

Pertumbuhan didorong oleh strategi yang lebih terarah.

Kepastian hukum memberi ruang bagi pemerintah dan pelaku usaha untuk bergerak lebih percaya diri.

Proses revisi regulasi tengah berjalan dengan menyerap masukan dari berbagai pihak.

Kebutuhan sistem perpajakan terintegrasi terus meningkat.

Selama ini, arah transisi energi ditentukan dari pusat.

Tantangan tidak hanya datang dari beban kerja, tetapi juga respons sosial yang beragam.

Masih banyak masyarakat yang belum memenuhi kebutuhan cairan harian.

Pengembangan PLTS atap didorong untuk mendukung RUPTL PLN 2025–2034.

Pengelolaan sampah harus dimulai dari pemilahan di tingkat fakultas.

Perhapi mendorong adanya penyesuaian mekanisme penetapan tarif.

Pemerintah menargetkan pembangunan 31 titik atau aglomerasi PSEL.