BOGOR -- Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) meninjau Stasiun Kereta Api Bogor, Senin (20/4). BPTJ ingin memastikan tidak adanya penumpukan jumlah penumpang pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jabodetabek.

Direktur Prasarana BPTJ, Edi Nursalam, mengeklaim, hari ke-5 penerapan PSBB terjadi penurunan. Biasanya, hingga pukul 06.00 WIB, penumpang mencapai 10 ribu. Namun, kali ini hanya terdapat 160 penumpang.

"Tadi sudah ada 14 kereta dengan jumlah penumpang lebih kurang 160  penumpang. Jadi, kalau kita lihat dari rata-rata harian, turunnya sampai 85 persen," kata Edi, di Stasiun Bogor, Senin.

Meskipun tidak dihentikan, Edi menjelaskan, jam operasional kereta rel listrik (KRL) commuter line telah dimajukan dari yang mulanya 06.00 WIB menjadi 04.30 WIB. Dengan demikian, penumpukan yang sempat terjadi dapat ditekan. "Kita targetnya mengurangi perjalanan dan pergerakan orang," ujar dia.

Selain itu, Edi menjelaskan, pihaknya juga telah berupaya mengantisipasi lonjakan penumpang kereta rel listrik (KRL) commuter line, salah satunya dengan menyediakan moda transportasi alternatif berupa bus.

"Kita sudah rapatkan juga dengan Menko Maritim, kita menyiapkan 15 bus dan stand by ketika ada ledakan penumpang. Tapi, ternyata tidak, bus tidak jadi digerakkan, tapi kita sudah siap," kata dia menjelaskan.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, membenarkan tidak ada lagi penumpukan penumpang seperti halnya awal pemberlakuan PSBB. Dedie menilai, jam operasional yang dimulai sejak 04.30 WIB dapat mengalihkan penumpang.

"Mengapa bisa terjadi situasi seperti ini? Karena, keretanya beroperasi sejak 04.30 WIB. Ini bentuk antisipasi, apalagi Senin ya, biasanya kita lihat penumpukan penumpang sangat tinggi," kata Dedie.

Dedie menambahkan, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Upaya itu, kata dia, untuk memperketat agar sektor perkantoran yang tak masuk dalam pengecualian dapat lebih patuh dan diperketat.

Diketahui dalam pemberlakuan PSBB terdapat delapan aktivitas perkantoran yang dikecualikan, yakni sektor kesehatan, sektor pangan makanan dan minuman, sektor energi, sektor komunikasi, sektor keuangan dan perbankan, kebutuhan keseharian, dan industri strategis.

"Saya pikir juga ada hasilnya, dan ini konsistensinya harus kita jaga, masyarakat juga semakin paham dan yang pasti kita ingin tidak terjadi lagi," kata Dedie.

Bupati Bogor Ade Yasin Munawaroh mengaku masih menemukan tidak ada jarak tempat duduk penumpang di Stasiun Bojonggede. Pasalnya, Stasiun Bojonggede menjadi stasiun ketiga setelah Stasiun Bogor dan Cilebut.

"Karena tidak ada lagi space-nya, jadi duduk di tempat yang seharusnya tidak boleh. Itu masih saya lihat," kata Ade.

Selain itu, Ade menyatakan, masih menemukan penumpang menuju DKI Jakarta yang harusnya tak lagi bekerja lantaran berada di luar sektor yang dikecualikan. Padahal, dia menyatakan, sudah menerbitkan aturan yang mengharuskan kantor mempekerjakan karyawannya di rumah.

Ade berharap perusahaan juga turut serta membantu menegakkan peraturan selama PSBB. Selain itu, politikus PPP itu mendesak agar Pemprov DKI Jakarta lebih tegas terhadap perusahaan yang melanggar. Dengan begitu, aturan PSBB dapat ditegakkan dan sukses mengurangi mobilitas masyarakat.

Meskipun demikian, Ade mengakui telah terjadi penurunan penumpang sebanyak 24 persen dari angka normal di Stasiun Bojonggede. Karena itu, Ade berharap jumlah penumpang dapat terus diturunkan selama PSBB.

Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim juga meninjau pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ke beberapa check point atau pos pemeriksaan di ruas jalan di Kota Tangerang dan Tangerang Selatan, Senin (20/4). Ia juga mengecek kondisi di KRL untuk memastikan pelaksanaan di wilayah Tangerang Raya berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan. 

Wahidin juga menyebut, mengecek penerapan PSBB di stasiun dilakukan karena ingin melihat upaya pencegahan Covid-19 bagi para penumpang KRL. Ia mengaku ingin memastikan petugas melakukan penjagaan ketat dalam menerapkan social distancing atau protokol kesehatan lainnya yang diimbau pemerintah.

"Walaupun KRL di stasiun Tangerang Raya tetap beroperasi, tetapi ada pembatasan jam operasional, termasuk membatasi jumlah penumpang untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat,” kata Wahidin.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat