Presiden Donald Trump telah memecahkan rekor. Belum genap tiga tahun bersinggasana di Gedung Putih, ia merilis tiga kebijakan penting mendukung kaum-penjajah Zionis Israel. Dengan tiga kebijakan itu, praktis Amerika Serikat (AS) telah mengakui pen dudukan negara Zionis itu atas wilayah-wilayah Arab yang dijajahnya sejak 1967.

Presiden-presiden AS sebelumnya sebenarnya juga bersikap sama bila terkait kepentingan Israel. Apalagi ketika sedang berlangsung kampanye pemilihan presiden AS. Hanya saja, dukungan mereka sebatas veto dan veto. Veto terhadap setiap resolusi Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa Bangsa yang dianggap merugikan kepentingan Israel. Namun, Trump lain. Ia bukan sekadar memveto. Dukungan Trump kepada Israel dalam bentuk kebijakan nyata. Pertama, pengakuan Trump pada 2017 bahwa Yerusalem ibu kota Israel. Pernyataan ini telah mendapatkan kecaman luas masyarakat internasional. Mereka menilai pengakuan itu melanggar hukum internasional, bertentangan dengan resolusi DK PBB, dan merusak peluang penyelesaian masalah Timur Tengah secara damai. Bagi Palestina, Yerusalem Timur ada lah ibu kotanya.

Namun, Trump tidak peduli. Ia cuek bebek alias go ahead! Bahkan, pengakuan itu setahun kemudian ia tindak lanjuti dengan pemindahan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Peresmian Kedubes AS di Yerusalem tahun lalu dihadiri oleh anak dan menantu Trump, Jared Kushner dan Ivan ka Trump. Kushner juga menjabat sebagai pe na sihat senior Gedung Putih.

Kedua, pengakuan Presiden Trump bahwa Dataran Tinggi Golan adalah bagian dari Israel. Pengakuan ini ia tanda tangani di Gedung Putih pada Maret 2019, disaksikan langsung oleh PM Israel Benjamin Netanyahu. Yang terakhir ini kemudian menamai Dataran Tinggi itu dengan nama Trump Heights sebagai tanda penghargaan kepada penguasa Gedung Putih itu.

Golan atau Dataran Tinggi Golan (Hadbatu al- Jawlan atau Murtafa'atu al-Jawlan) adalah wilayah Suriah. Ia berbatasan dengan Suriah, Yordania, Lebanon, dan Israel. Dari Damaskus ia hanya berjarak 60 kilometer. Wilayah kaya minyak dan sangat su bur ini diduduki Zionis Israel pada Perang Enam Hari tahun 1967. Selama puluhan tahun, Israel berupaya menjadikan Golan sebagai wilayahnya, antara lain dengan mem bangun permukiman Yahudi dan mengusir warga setempat (Suriah). Bahkan, Israel juga menyelenggarakan pemilihan lokal di Golan--mengikuti sistem Israel--yang ditolak sebagian besar warga.

Namun, upaya Israel menjadikan wilayah yang diduduki sebagai wilayahnya selalu gagal hingga Donald Trump bersinggasana di Gedung Putih. Ketiga dan yang terbaru adalah pengakuan Gedung Putih bahwa permukiman Yahudi di Tepi Barat tidak melanggar hukum internasional. Pengakuan di sampaikan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo kepada wartawan pada Senin (18/11) pekan lalu. "Setelah mempelajari dengan saksama semua sisi perdebatan hukum,'' katanya, "Amerika telah menyimpulkan, per muki man sipil Israel di Tepi Barat pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum internasional.''

Ia menambahkan, "Menyebut permukiman sipil sebagai tindakan yang tidak konsisten dengan hu kum internasional tidak menghasilkan apa-apa. Hal itu belum mewujudkan tujuan perdamaian. Kebenaran yang mau tidak mau harus adalah tidak akan pernah ada resolusi yudisial untuk konflik (Israel-Palestina). Argumen tentang siapa yang benar dan siapa yang salah karena masalah hukum internasional tidak akan mewujudkan perdamaian.''

Permukiman Yahudi merupakan unit-unit kompleks perumahan yang dibangun di wilayah Palestina yang diduduki Israel dengan kekuatan militer sejak Perang 1967. Padahal, Konvensi Jenewa menyatakan, pemerintah kolonial tidak diperkenankan memukimkan warga sipilnya di wilayah jajahan.

Perjanjian Perdamaian Oslo 1993 juga menyepakati pembicaraan lanjutan yang bertujuan mendirikan negara Palestina merdeka di Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur sebagai ibu kota. Namun, Israel berdalih permukiman Yahudi dibangun di wilayah sengketa dan bukan di wilayah pendudukan.

Keputusan baru AS pekan lalu jelas akan berdampak secara politis, yaitu status Tepi Barat disengketakan dan bukan diduduki. Pengakuan AS itu juga kian melemahkan kemungkinan kesepakatan damai Israel-Palestina, bahkan akan memudarkan pendirian Negara Palestina merdeka itu sendiri.Kini terdapat 176 unit permukiman Yahudi di Tepi Barat yang didiami 670 ribu warga Yahudi. Mereka, yang selama ini dianggap ilegal, akan men dapatkan legitimasi dari keputusan AS itu, termasuk di dalamnya 128 pos penjagaan, 94 barak militer, 25 bangunan industri, dan 25 kantor wisata serta jasa Israel.

Sementara itu, pengakuan Presiden Trump bah wa Yerusalem sebagai ibu kota Israel juga telah menjadikan kota suci itu berada di bawah Kendali Israel secara penuh. Hal ini tentu akan menghancurkan peluang Palestina untuk menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota mereka. Kini, warga Palestina hanya dibolehkan tinggal di area sekitar 7,5 kilometer persegi yang merupakan 13 persen dari wilayah Yerusalem Timur (sekitar 72 kilometer persegi) dan 7,5 persen dari seluruh Yerusalem (sekitar 126 kilometer persegi).

Menurut beberapa sumber di Timur Tengah, tiga kebijakan Presiden Trump tadi merupakan langkah awal sebelum merilis the big deal of the century alias shafaqatu al-qarn atau kesepakatan abad ini. The big deal merupakan gagasan Trump untuk menciptakan perdamaian di Timur Tengah sebagai kerangka untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina.

Namun, the big deal--kini sedang dimatangkan Jared Kushner dan akan dirilis menjelang pemilihan presiden AS--tidak menyebutkan konsep dua negara: Palestina- Israel yang hidup berdampingan, sebagaimana disepakati masyarakat internasional. Dalam konsep ini, Palestina akan berdiri di atas sebagian wilayah di Tepi Barat tanpa kedaulatan penuh.

Bagian wilayah Tepi Barat lain yang telah dibangun permukiman Yahudi akan menjadi wilayah Israel, begitu juga dengan Yerusalem. Sedangkan, desa-desa di timur Yerusalem yang kini diduduki Israel, yaitu Desa Shuafat, Jabar al- Mukaber, Issawiya, dan Desa Abu Dis, akan dijadikan sebagai ibu kota Palestina. Sedangkan, untuk Gaza, gencatan senjata jangka panjang akan diterapkan, blokade ekonomi akan dicabut, pelabuhan internasional akan dibangun, dan pekerjaan serta pelayanan untuk 2 juta warga Palestina di Gaza akan dijamin dan ditingkatkan.

Kesepakatan itu juga mencakup konfederasi Palestina dengan Yordania dan memindahkan sebagian warga Palestina ke Sinai, Mesir. Sebagai imbalannya, Mesir dan Yordania akan menerima miliaran dolar untuk membantu meningkatkan perekonomian di dua negara itu. Sebagai pebisnis yang menjadi presiden negara adikuasa, Trump tentu sudah berhitung. Protes berbagai masyarakat internasional hanyalah sesaat, seperti ketika ia mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan Golan bagian dari negara Zionis itu.

Hal lain yang menyebabkan Trump berani mengambil keputusan kontroversial, menurut pengamat politik Timur Tengah dari Suriah, Fayez Sarah, karena dunia internasional sedang lemah. Palestina pecah antara Hamas dan Fatah. Negara-negara Arab tidak akur. Begitu pula dengan negara-negara Islam (berpenduduk mayoritas Muslim). Tidak ada satu pihak pun, termasuk PBB dan negara-negara besar seperti Cina, Rusia, dan Inggris, berani mengambil sikap konfrontatif terhadap Presiden Trump.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat