JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo menemui Presiden Joko Widodo dan Menlu RI Retno LP Marsudi, Kamis (29/10). Dalam kunjungan itu, Indonesia menekankan sikap mendukung Palestina di tengah upaya AS merayu negara-negara Muslim menormalisasi hubungan dengan Israel.

Menurut Menlu Retno Marsudi, persoalan Palestina  bukan persoalan sepele bagi bangsa Indonesia. "Saya sebutkan bahwa masalah ini (Palestina) sangat dekat dengan hati masyarakat Indonesia," ujar Menlu Retno.

"Saya tegaskan posisi Indonesia atas masalah tersebut, termasuk prinsip solusi dua negara," ujarnya dalam konferensi pers bersama selepas menemui Pompeo di kantor Kemenlu RI, Kamis.

Niatan Pompeo terkait normalisasi hubungan tersebut tak ia sampaikan dalam konferensi pers dengan Menlu RI. Kendati demikian, dalm kunjungan ke markas Gerakan Pemuda Ansor yang merupakan sayap kepemudaan Nahdlatul Ulama, hal itu ia tuturkan.

"Kita bisa bersama-sama melawan terorisme, membangun hubungan diplomatik, dan di saat bersamaan memulai diskusi soal konflik Palestina dan Israel," ujar Pompeo . 

Sejauh ini, dua negara Muslim sudah dimakelari AS membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Di antaranya Uni Emirat Arab dan Bahrain. Yang terkini, dirayu AS dengan pencabutan dari daftar negara pelindung terorisme, Sudan juga bakal membuka hubungan diplomatis.

Palestina menolak normalisasi tersebut karena menyalahi kesepakatan Liga Arab yang menentang normalisasi sebelum Palestina merdeka. Selain itu, normalisasi punya hubungan erat dengan “Rencana Abad Ini” yang diajukan pemerintahan Presiden AS Donald Trump sebagai solusi damai. Proposal tersebut menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan bakal mengizinkan pencaplokan wilayah Tepi Barat.

Dalam kunjungan kemarin, Pompeo menegaskan bahwa Israel memiliki hak atas hunian-hunian yang berada di Kawasan Tepi Barat. Sikap itu melawan resolusi PBB yang menyatakan hunian-hunian illegal dan pembangunannya harus disetop. Ia juga mengklaim bahwa perjanjian yang diprakarsai AS tersebut adalah untuk kebaikan warga Palestina. 

Perdamaian

Sementara itu, dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya perdamaian di wilayah. Hal itu sehubungan meruaknya  perebutan pengaruh AS dan Republik Rakyat Cina (RRC) di Asia Tenggara.

"Presiden juga mengatakan bahwa Indonesia ingin bahwa Amerika juga memahami Asia Tenggara dan bersama dengan negara-negara Asia Tenggara mewujudkan perdamaian, stabilitas, dan kerjasama di kawasan," ujar Retno Marsudi usai pertemuan bilateral Presiden Jokowi dengan Menlu AS. Selain itu, Jokowi juga menyampaikan keinginannya agar Amerika memahami kepentingan negara berkembang serta kepentingan negara-negara Muslim. 

Kunjungan Pompeo ke Indonesia adalah yang terkini dari rangkaian kunjungan yang dimulai di New Delhi, India pada Selasa (27/10) lalu. Dalam keseluruhan kunjungan itu, Pompeo tak pernah luput melayangkan tudingan terhadap Partai Komunis Cina (PKC).

Dalam kunjungan di India, Pompeo melayangkan tudingan bahwa PKC berupaya memicu konfrontasi di perairan Indo-Pasifik. Kemudian pada Rabu (28/10), Pompeo mengunjungi sekaligus Sri Lanka dan Maladewa. 

Pompeo menyatakan di Sri Lanka, PKC berlaku selaiknya predator dengan pinjaman utang kepada negara lain tersebut. Sedangkan di negara kepulauan Maladewa, Pompeo menuding kerapnya Cina menerabas zona ekonomi  kelautan yang diklaim negara lain serta melakukan penangkapan ikan secara illegal.

Pola serupa dijalankan Pompeo di Indonesia, kemarin. Pompeo menyatakan penolakan atas klaim RRC di Laut Cina Selatan. "Kami menolak klaim melanggar hukum yang dibuat oleh Partai Komunis Cina di Laut Cina Selatan," ujar Pompeo dalam konferensi, kemarin.

Ia juga menuding PKC telah melakukan kejahatan terhadap etnis Uighur di Xinjiang dalam kunjungan ke GP Ansor.

Sejak awal 2020, Indonesia kerap mengusir kapal Penjaga Pantai RRC dan nelayan ilegal dari negara itu yang berulang kali menerabas ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara. Pompeo memuji sikap tegas Indonesia itu. “Saya berharap dapat bekerja sama dalam cara baru untuk memastikan keamanan maritim untuk melindungi beberapa rute perdagangan tersibuk di dunia," ujar Pompeo. 

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael Pompeo (tengah) menerima plakat dari Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas (kiri) disaksikan Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (kanan) saat acara dialog dengan GP Ansor di Jakarta, (29/10). - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

Sementara itu, Menlu Retno mengatakan bahwa Laut Cina Selatan memang harus dijaga sebagai laut yang stabil dan damai. Indonesia mengikuti hukum internasional khususnya UNCLOS 1982, yang harus dihormati dan dilaksanakan. "Oleh karena itu, setiap klaim harus didasarkan pada pengakuan universal atas prinsip hukum internasional termasuk UNCLOS 1982," ujar Menlu Retno.

Selain persoalan-persoalan tersebut, kunjungan Pompeo kemarin juga menghasilan sejumlah kesepakatan. Di antaranya soal bantuan seribu ventilator badi Indonesia, serta rencana-rencana investasi. Menlu meminta AS bersedia berinvestasi di pulau-pulau terluar Indonesia termasuk Natuna.

Media pemerintah Cina, the Global Times juga melansir tajuk yang mengolok-olok kunjungan-kunjungan Pompeo belakangan. Mereka menekankan bahwa persoalan Laut Cina Selatan telah diselesaikan Beijing dan Jakarta. "Kebijaksanaan Jakarta tak akan pernah bisa dipermalukan sentralis kulit putih seperti Pompeo," tulis media tersebut.

Netralitas RI diandalkan

Menurut pengamat Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah, Indonesia adalah negara yang tidak mudah berpangku kepada negara lain. Menurut dia, Indonesia adalah negara yang tidak berpihak sehingga dapat turut memelihara perdamaian.

Dia mengatakan, AS melakukan kunjungan ke Indonesia dilatarbelakangi karena negara tersebut tengah mengalami kesulitan. Pertama, kesulitan menghadapi penurunan ekonomi, seperti halnya semua negara di dunia, kemudian AS menghadapi perang dagang dengan Cina. "Selain itu, AS menghadapi konflik dengan Cina juga di Laut Cina Selatan dan AS juga menghadapi kenyataan sekutu-sekutunya sedang punya masalah dengan Cina," ujar Teuku kepada Republika, Kamis (29/10).

Dia mencontohkan, negara-negara seperti Jepang, Taiwan, dan India memiliki masalah dengan Cina. Oleh karena itu, AS ingin mendapatkan keyakinan bahwa Indonesia adalah negara yang tidak berpihak dan berada di tengah-tengah yang dapat turut memelihara perdamaian dunia seperti yang dikatakan dalam konstitusi Indonesia.

"Dia (AS) berkepentingan itu, karena hanya Indonesia yang langsung atau tidak langsung, mandiri, tidak punya masalah konflik dengan Cina, tapi Indonesia ingin menjadi mitra negara mana pun di dunia," ujarnya. "AS juga mengetahui kualitas Indonesia," ujarnya menambahkan.

 

Kebijaksanaan Jakarta tak akan pernah bisa dipermalukan sentralis kulit putih seperti Pompeo.

 

 

SHARE    

Teuku menyebutkan, peran Indonesia yang menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, keketuaan di ASEAN, keketuaan di APEC, dan GNB hingga di Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). "Suara Indonesia itu sangat mahal," kata dia.

Meskipun Indonesia memiliki ketergantungan ekonomi yang tinggi atas Cina, yang terlihat dari investasi yang sangat banyak, pekerja Cina yang banyak masuk ke Indonesia, tetapi kekhawatiran AS tentang jatuhnya Indonesia ke Cina itu menurutnya adalah hal yang wajar. Namun, momen inilah, kata dia, menjadi kesempatan Indonesia untuk meyakinkan AS.

"Walaupun kita tergantung secara ekonomi pada negara tertentu, prinsip kita tetap bebas aktif. Kita tidak akan manut ke dalam negara tersebut, bahkan kepada negara mana pun kita tidak akan manut," ujarnya. "Jadi, politik luar negeri kita itu sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia," ujarnya.

Menurut Teuku, Indonesia akan tetap mempertahankan posisi nonblok. Ia mengatakan, prinsip diplomasi bebas aktif yang Indonesia terapkan harus berkualitas. Indonesia, kata Teuku, harus bisa membeli alutsista dari negara mana pun yang dirasa cocok.

Hal senada juga disampaikan pengamat politik luar negeri dari ISEAS–Yusof Ishak Institute di Singapura, Dr William Chong. Dalam artikelnya yang dilansir the South China Morning Post, ia mengatakan kawasan Asia Tenggara tak akan mudah dirayu untuk condong kepada kekuatan tertentu.

"Langkah konfrontasional (AS) terhadap Cina tak mendapatkan dorongan di Asia Tenggara," tulis Chong.

Menurut dia, hal itu dipicu posisi negara-negara Asia Tenggara yang memilih tak harus membuat pilihan di antara negara-nagara adidaya. Secara historis, negara-negara Asia Tenggara masih sukar melupakan saat regional tersebut dikoyak perang berdarah-darah akibat perebutan kekuasaan kekuatan-kekuatan besar dunia.

Sebab itu, menurut Chong, Amerika Serikat ataupun Cina tak boleh membuat kebijakan yang memaksa regional tersebut menjatuhkan pilihan.

Sementara itu, pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia (UI) Suzie Sudarman menilai kunjungan Pompeo ke Tanah Air terkait juga dengan Pilpres AS yang bakal digelar pada November nanti. "Jelas dalam masa kampanye yang dilakukan adalah menggarisbawahi kepentingan AS tentang bagaimana menghendaki Cina," ujar Suzie kepada Republika, Kamis (29/10).

Menurut Suzie, Cina memang negara yang akan berlanjut menjadi hal yang bakal diamati dan dijadikan landasan strategis oleh AS. "Kalau mampu mempersuasi negara seperti Indonesia yang merupakan pemimpin dari kawasan, akan sangat penting," kata dia.

Dia menuturkan, AS sudah beberapa kali memohon keterlibatan Indonesia, semisal agar pesawat pengintai AS dapat mendarat di Indonesia, tetapi belum berhasil.

Meski begitu, sedianya Indonesia juga membutuhkan AS tetap berada di kawasan untuk mengimbangi Cina yang sering kali agresif di Natuna. "Indonesia ingin bersama AS, tapi pelanggaran politik bebas aktif kalau dinyatakan secara terus terang akan mengundang kecaman publik, jadi perlu berhati hati," ujarnya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat