KAIRO -- Petinggi Sudan dan Israel akan bertemu pekan ini untuk membahas "paket normalisasi" yaitu perdagangan dan migrasi. Pada Ahad (25/10), Kementerian Luar Negeri Sudan menyatakan, mereka akan membahas kesepakatan kerja sama "untuk mencapai kepentingan bersama bagi kedua rakyat". 

Kemenlu Sudan juga mengatakan, Amerika Serikat (AS) akan bekerja sama dengan mitra internasional untuk meringankan utang luar negeri Sudan. Saat ini utang luar negeri Sudan mencapai 60 triliun dolar AS. Kemenlu Sudan menyebutkan, AS dan Israel akan membantu Sudan "mengkonsolidasi demokrasi, meningkatkan keamanan pangan... dan memerangi terorisme."

AS dilaporkan akan memberi dan sebesar 750 juta dolar AS untuk membantu Sudan bangkit dari keterpurukan ekonomi. AS juga akan memberikan paket bantuan selama dua tahun yang terdiri dari bahan bakar, gandum dan obat-obatan. AS berjanji untuk memperbaiki kedaulatan Sudan dan mendorong mitra internasional mengurangi beban utang mereka.

Pernyataan Kemenlu Sudan tersebut keluar tiga hari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Sudan akan memulai normalisasi dengan Israel. Rencana normalisasi ini juga disebut-sebut menjadi salah satu syarat Trump jika Sudan ingin dihapus dari daftar hitam AS sebagai pendukung terorisme. 

Muncul spekulasi Sudan menandatangani kesepakatan ini untuk membalas langkah AS menghapus mereka dari daftar pendukung kelompok teror. Namun, Trump mengatakan Sudan dihapus dari daftar itu karena berjanji membayar kompensasi pada keluarga korban serangan teror pada 1998, sebesar 335 juta dolar AS. 

Sementara itu Ofir Gendelman, juru bicara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, mencicit pada Ahad. Ia menuliskan, Israel "mengirimkan gandum senilai 5 juta dolar AS segera untuk teman baru kami" di Sudan.

Jika normalisasi benar terwujud, Sudan menjadi negara Arab ketiga yang menormalisasi hubungan dengan Israel hanya dalam waktu tiga bulan. Ia mengikuti langkah dua negara Arab Teluk lainnya Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain.   

Dihapusnya Sudan dari daftar pendukung kelompok teror cukup penting bagi negara itu. Langkah itu akan mempermudah Sudan mendapatkan dana hibah atau pinjaman dari luar negeri yang diperlukan pemerintah transisi. 

Ditentang 

Menyusul tergulingnya pemimpin Sudan Omal al Bashir, Sudan dipimpin oleh Dewan Kedaulatan atau Sovereign Council yang beranggotakan 11 orang. Dewan ini perpaduan antara sipil dan militer. Mereka akan memimpin hingga sekurangnya 2022.  

Namun, sejumlah faksi dalam aliansi pendukung pemerintah justru menentang normalisasi dengan Israel. Salah satu penentangnya adalah Sadiq al-Mahdi mantan perdana menteri Sudan yang memimpin partai terbesar di Sudan.  

Sedangkan salah satu anggota Dewan Kedaulatan, Siddig Tower, mengritisi normalisasi dengan Israel. Ia mengatakan ketua Dewan Kedaulatan Jenderal Abdel-Fattah Burhan dan Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok mengambil keputusan normalisasi "tanpa berkonsultasi dengan Dewan keadulatan ataupun kabinet".

Normalisasi hubungan dengan Israel juga banyak ditentang oleh warga Sudan. Anggota komite revolusi di kota Elgiraif, Nazar Ahmed (23 tahun), mengatakan kesepakatan itu membuat malu para revolusioner Sudan. Menurut Ahmed, keputusan Khartoum untuk menormalisasi hubungan dengan Israel memalukan. 

Begitupula bagi Hiba Osman yang berusia 21 tahun. "Kita harus melihat negara-negara yang menormalisasi hubungan dengan Israel dan apa manfaat yang mereka dapat, normalisasi hubungan dengan Isreal adalah ilusi besar yang dijual pemerintah Trump ke pemerintah kami," kata Osman. 

Aktivis Sudan Omar Sidahman mengatakan kesepakatan itu hanya memperkuat posisi militer di politik. "Ini bukan normalisasi, tapi lebih pada meningkatkan cengkraman junta militer terhadap kekuasaan eksekutif," tulsi Sidahman di Facebook. 

Sementara itu partai sayap kiri Sudanese Congress Party dan Sudanese National Alliance, serta kelompok pemberontak Sudan Liberation Movement menyambut baik kesepakatan itu. Sementara partai sayap moderat Islam, National Umma Party (NUP) dan Partai Komunis Sudan menolak keras kesepakatan normalisasi. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat