JAKARTA -- Komisi VII DPR menyetujui usulan pemerintah untuk menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan solar. Penambahan perlu dilakukan karena kuota BBM bersubsidi diprediksi bakal habis sebelum akhir tahun. 

Usulan penambahan kuota disampaikan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/4). Arifin mengatakan, kenaikan harga BBM nonsubsidi membuat masyarakat beralih ke BBM subsidi. 

Arifin memaparkan, realisasi serapan Pertalite hingga 2 April 2022 telah mencapai 6,48 juta kiloliter (kl) dari kuota 2022 sebesar 23,05 juta kl. Sementara, solar subsidi sudah terserap 4,08 juta kl dari kuota tahun ini 15,10 juta kl.

"Dengan kondisi ini memang dari kunjungan kami di beberapa daerah, kami menilai perlu ada tambahan kuota untuk solar dan Pertalite untuk tahun ini," ujar Arifin.

Pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) memasang informasi tentang Pertalite stok habis di Kendari, Sulawesi Tenggara, Ahad (3/4/2022). Sejumlah SPBU di Kendari mengalami kelangkaan BBM jenis Pertalite saat itu. - ( ANTARA FOTO/Jojon/YU)

SHARE    

Arifin memerinci, pemerintah meminta tambahan kuota solar sebesar 2,29 juta KL atau menjadi 17,39 juta kl untuk tahun ini. Sementara untuk Pertalite, pemerintah meminta tambahan 5,45 juta kl atau menjadi 28,50 juta kl pada tahun ini.

Menteri ESDM menegaskan, penambahan kuota ini sebagai salah satu respons jangka pendek pemerintah atas lonjakan harga minyak mentah dunia. Di sisi lain, permintaan terhadap BBM tersebut juga menunjukkan peningkatan.

Berdasarkan prediksi Kementerian ESDM, kuota BBM subsidi, seperti Pertalite, akan habis pada Oktober. Menurut dia, konsumsi Pertalite mengalami peningkatan sebesar 14 persen pada kuartal I 2022.

Arifin dalam rapat dengan Komisi VII memberikan sinyal akan menaikkan harga jual Pertalite dan solar dalam waktu dekat. Ia mengatakan, konflik geopolitik yang masih memanas dan harga minyak dunia yang masih tinggi akan menjadi beban APBN. Sebab, kenaikan harga minyak dunia 1 dolar AS, maka akan berdampak pada beban APBN mencapai Rp 5,7 triliun.

"Strategi menghadapi dampak kenaikan harga minyak dunia, untuk jangka menengah akan dilakukan penyesuaian harga Pertalite dan solar," ujar Arifin.

Arifin menjelaskan, Indonesian Crude Price (ICP) per April dipatok sebesar 113 dolar AS per barel. Padahal, APBN hanya mematok 63 dolar AS per barel.

Adapun harga bensin Pertalite dan solar subsidi pada periode 1 April 2022 ini tidak mengalami perubahan di mana masing-masing masih dipertahankan pada Rp 7.650 per liter dan Rp 5.150 per liter. Sementara, harga Pertamax (RON 92) sudah dinaikkan menjadi Rp 12.500-Rp 13.000 per liter dari sebelumnya Rp 9.000-Rp 9.400 per liter.

Sementara, harga solar nonsubsidi kini sudah dibanderol sebesar Rp 12.950 - Rp 13.550 per liter untuk jenis Dexlite (CN 51). Artinya, ada selisih setidaknya Rp 7.800 per liter dengan harga solar bersubsidi.

Komisi VII DPR menyatakan mendukung usulan Menteri ESDM untuk menambah kuota BBM subsidi. Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem Sugeng Suparwoto menjelaskan, pembahasan penambahan kuota akan dibahas lebih lanjut di Badan Anggaran DPR (Banggar). Hanya saja, dari Komisi VII DPR menampung aspirasi ini mengingat saat ini kebutuhan masyarakat atas Pertalite dan solar juga tinggi menjelang Idul Fitri.

Nelayan menunggu antrean pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di SPBU Karangketug, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Rabu (6/4/2022). Akibat kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang terjadi di sejumlah SPBU setempat menyebabkan nelayan tidak melaut selama empat hari. - (ANTARA FOTO/Umarul Faruq/rwa.)

SHARE    

"Kami mendukung usulan ini. Hanya saja, ini perlu dibahas lebih lanjut di Banggar," ujar Sugeng.

Hanya saja, kata Sugeng, penambahan kuota ini tidak bisa berjalan optimal tanpa dibarengi pengawasan dan penyaluran yang tepat. Sugeng meminta pemerintah dan Pertamina bisa melakukan perubahan penyaluran dan pengetatan pengawasan.

"Kami meminta pemerintah juga bisa meningkatkan pengawasan. Kalau perlu, kita perlu aparat penegak hukum juga sebagai langkah detensi," ujar Sugeng.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Muhammad Faisal mengatakan, pemerintah mestinya terlebih dulu memperbaiki cara penyaluran subsidi energi, bukan malah menaikkan harga jual ke masyarakat.

Dengan adanya kenaikan harga Pertalite, kemungkinan besar laju inflasi tidak terbendung oleh pemerintah. Sampai akhir 2022, pemerintah telah mematok inflasi sebesar 3 persen plus minus 1 persen (yoy).

Sejumlah pengendara sepeda motor antre untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Pertamina Riau, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (30/3/2022). - (REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA)

SHARE    

"Dampak inflasinya sangat besar dan ini akan ditanggung oleh masyarakat kelas bawah," kata Faisal, Rabu (13/4).

Ia menilai, kenaikan harga jual Pertalite akan membuat daya beli masyarakat terpangkas dan pertumbuhan konsumsi akan tertahan. Hal ini akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak maksimal. 

“Dampaknya pun akan meluas, mulai dari penyerapan tenaga kerja rendah dan upaya pengentasan kemiskinan menjadi terganggu."

Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi menambahkan, pemerintah harus lebih dulu menata penyaluran BBM subsidi. Selama ini penyaluran subsidi energi tidak tepat sasaran sehingga masih banyak masyarakat miskin yang tidak bisa menikmatinya.

Atas dasar itu, Fahmi menyarankan agar pemerintah melakukan distribusi semi tertutup. "Semi tertutup ini bisa dilakukan, misalnya, kelompok miskin yang memiliki kartu prasejahtera tetap akan mendapatkan haknya. Sementara, orang tidak memiliki kartu tersebut harus membeli dengan harga di pasar atau tidak disubsidi," katanya. 

Tarif listrik

Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam rapat kerja dengan Komisi VII juga memberikan sinyal kenaikan tarif listrik pada tahun ini. Alasan dia, karena beban APBN untuk membayar kompensasi ke PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sudah semakin berat.

Arifin menjelaskan, kenaikan harga minyak dunia dan kurs menambah beban APBN dalam sisi subsidi ataupun pemberian kompensasi kepada BUMN yang menjual barang dengan harga ditahan. Untuk itu, kata Arifin, perlu langkah strategis untuk mengurangi beban APBN.

"Dalam jangka pendek ini, tariff adjustment akan dilakukan tahun ini," ujar Arifin.

Tariff adjustment yang dimaksud adalah mekanisme mengubah dan menetapkan naik atau turunnya tarif listrik ke masyarakat sesuai dengan parameter ekonomi, yaitu kurs rupiah, Indonesian Crude Price (ICP), dan harga batu bara acuan serta inflasi.

Petugas merekam angka pemakaian listrik dengan ponsel di Serang, Banten, Kamis (28/1/2021). - (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)

SHARE    

"Dengan penetapan tariff adjustment ini, APBN bisa menghemat Rp 7 triliun-Rp 16 triliun," ujar Arifin.

Besaran tarif rata-rata untuk pelanggan rumah tangga nonsubsidi saat ini sebesar Rp 1.445 per kWh. Besaran tarif ini jauh lebih murah dibanding tarif listrik rumah tangga di Thailand yang mencapai Rp 1.597 per kWh, Vietnam Rp 1.532 per kWh, Singapura Rp 2.863 per kWh, dan Filipina Rp 2.421 per kWh.

Sementara untuk golongan bisnis menengah-TR, tarif listrik di Indonesia ditetapkan sebesar Rp 1.445 per kWh, masih lebih murah dibandingkan di Filipina (Rp 1.636/kWh), Malaysia (Rp 1.735/kWh), Vietnam (Rp 1.943/kWh), dan Singapura (Rp 2.110/kWh). Tarif Indonesia untuk golongan ini hanya sedikit di atas Thailand (Rp 1.413/kWh). 

Awasi solar bersubsidi

Dewan Energi Nasional (DEN) mengingatkan agar penindakan tegas terhadap pihak, yang menyalahgunakan penggunaan BBM bersubsidi harus menjadi langkah prioritas. Sebab, disparitas harga yang besar antara solar bersubsidi yang sebesar Rp 5.150 per liter dan nonsubsidi Rp 12.950-Rp 13.550 per liter membuat potensi penyelewengan tinggi. 

Nelayan mengumpulkan jerigen untuk melakukan pengisian bahan bakar solar bersubsidi di SPBU Limbangan, Juntinyuat, Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (19/3/2022). Nelayan terpaksa mengantre membeli BBM untuk kebutuhan melaut karena bahan bakar solar subsidi di sejumlah SPBU di daerah itu cepat habis. - (ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/nz.)

SHARE    

"Semua elemen masyarakat harus ikut mencegah agar tidak terjadi penyalahgunaan BBM bersubsidi, tidak hanya imbauan," kata Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, Djoko Siswanto di Jakarta, Rabu (13/4).

Menurut Djoko, potensi jebolnya kuota BBM bersubsidi, terutama solar, harus diantisipasi melalui peningkatan pengawasan, termasuk sanksi terhadap penyalahgunaan solar. Apalagi, ketentuan mereka yang berhak membeli BBM bersubsidi sudah jelas.

"Namun, karena ada selisih harga yang besar (BBM bersubsidi dan nonsubsidi), membuat penyalahgunaan kerap terjadi oleh pihak tertentu untuk mendapat keuntungan," katanya.

Untuk mengurangi penyalahgunaan peruntukan BBM bersubsidi, menurut Djoko, Pertamina sebenarnya sudah memasang sistem digitalisasi SPBU, yang seharusnya bisa dimanfaatkan.

"Di situ bisa ketahuan truk atau mobil apa pun jika dimodifikasi kelihatan sekali mengisi di SPBU. Kalau ada truk isi 700 liter, itu harusnya ketahuan," ujar mantan dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ini.

 

Penyalahgunaan solar bersubsidi disinyalir menjadi faktor utama jebolnya kuota solar bersubsidi, yang tahun ini ditetapkan sebesar 14,09 juta kiloliter (kl) khusus untuk sektor ritel. 

 

 

SHARE    

Djoko menyebutkan, Kementerian ESDM sebelumnya juga pernah menginisiasi penerapan sistem monitoring pengendalian bahan bakar minyak. Pengendalian itu dilakukan dengan memanfaatkan teknologi radio frequency identification (RFID) untuk mengawasi penggunaan solar bersubsidi.

"Sayangnya, setelah dipasang hampir di 250 ribu kendaraan, program tersebut dihentikan," ujar Djoko.

Penyalahgunaan solar bersubsidi disinyalir menjadi faktor utama jebolnya kuota solar bersubsidi, yang tahun ini ditetapkan sebesar 14,09 juta kiloliter (kl) khusus untuk sektor ritel. Pertamina memperkirakan hingga akhir 2022, konsumsi solar bersubsidi akan mencapai 16 juta kl. Djoko memproyeksikan BBM bersubsidi akan melewati kuota yang diproyeksikan.

Dia mengatakan, pencegahan penyalahgunaan solar bersubsidi menjadi upaya membantu pemerintah dan Pertamina. Tekanan terhadap APBN saat ini sudah sangat berat, apalagi jika harus menanggung tambahan beban subsidi. Di sisi lain, beban Pertamina juga sangat berat karena hanya anggaran subsidi Rp 500 per liter dari selisih harga jual, yang mencapai Rp 7.000-Rp 8.000 per liter.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebelumnya mengimbau pelaku industri tidak menggunakan BBM subsidi, seperti Biosolar untuk proses produksi, pembangkit listrik, atau transportasi, agar pasokan BBM subsidi tersebut tepat sasaran. 

“Kalau perusahaan industri masih menggunakan BBM bersubsidi, akan ada sanksi tegas,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita lewat keterangannya di Jakarta, Senin.

Merujuk data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), kebutuhan solar di sektor industri untuk proses produksi dan pembangkit listrik terus meningkat. Pada 2021, kebutuhan solar untuk produksi sebanyak 8,4 miliar liter, melonjak dari 214,9 juta liter pada 2019.

Menperin meyakini sektor industri binaan Kemenperin dapat mematuhi peraturan yang berlaku terkait penggunaan solar. Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden (perpres) Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Perpres itu menyebutkan, solar merupakan jenis BBM tertentu, yang diberikan subsidi oleh pemerintah, dengan pengaturan penyediaan dan pendistribusiannya, termasuk batasan volume penyaluran (kuota), yang diatur oleh Badan Pengatur Hilir Migas.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat