Sejumlah calon jamaah haji menunggu giliran untuk menjalani tahap verifikasi data saat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dosis ketiga (booster) di Masjid Pusdai, Kota Bandung, Selasa (8/2/2022). Sebanyak 1.500 calon jamaah haji asal Kota Bandung menjalani va | REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA

Kabar Utama

Indonesia Dapat Kuota 105 Ribu Jamaah Haji

14 Apr 2022, 03:55 WIB

Sebanyak 50.636 calon jamaah haji usia di atas 65 tahun tidak bisa diberangkatkan.

JAKARTA – Kuota calon jamaah haji (calhaj) yang diberikan untuk Indonesia diperkirakan lebih dari seratus ribu orang untuk ibadah Haji 2022. Jumlah tersebut hampir setengah dari calhaj yang direncanakan ke Tanah Suci pada musim Haji 2020 namun batal berangkat akibat pandemi Covid-19.

“Infonya sekitar 105 ribu jamaah,” kata Konsul Jenderal (Konjen) RI di Jeddah, Eko Kuncoro, saat dihubungi Republika, Kamis (13/4).

Kisaran kuota untuk Indonesia yang mencapai 100 ribu lebih tersebut juga dikatakan Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto. Dia mengatakan, berdasarkan kuota pada 2020, Indonesia mendapatkan slot sebanyak 210 ribu jamaah. Maka, kuota yang didapat Indonesia pada tahun ini perkiraan 48 hingga 50 persen dari angka tersebut atau sekitar 104 ribu sampai 106 ribu jamaah.

“Walaupun belum ada secara resmi, secara informal berdasarkan diskusi dan termasuk dua kali ke sana (Saudi), insya Allah kita mendapatkan 50 persen dari kuota awal,” kata Yandri.

Kerajaan Arab Saudi telah memutuskan untuk menerima jamaah haji pada 2022 dari luar negeri setelah dua tahun sebelumnya meniadakannya akibat dampak pandemi. Tahun ini, Saudi menyelenggarakan haji dengan kuota satu juta jamaah. Jumlah ini tak sampai separuh jika dibandingkan dengan pelaksanaan haji pada 2019 sejumlah lebih dari dua juta jamaah.

Indonesia diketahui mendapat jatah 221 ribu jamaah pada musim Haji 2019. Namun, tahun ini kuota untuk Indonesia dipastikan tidak akan sebesar jumlah tersebut. Dari satu juta jamaah haji, Kerajaan Saudi akan menerima 850 ribu jamaah dari luar negeri. Sedangkan 150 ribu untuk jamaah haji domestik. Namun, Pemerintah Saudi menetapkan syarat calhaj tahun ini berusia maksimal 65 tahun.

Syarat batas usia maksimal 65 tahun yang telah ditetapkan ini berarti menggugurkan kesempatan puluhan ribu calhaj yang telah masuk daftar tunggu pada musim Haji 2022. Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes Haji Budi Sylvana mengatakan, dari 221 ribu kuota jamaah tahun 2020, yang berusia kurang 65 tahun sebanyak 164.541 orang.

“Artinya 50.636 jamaah usia di atas 65 tahun tidak bisa diberangkatkan dengan alasan usia,” kata Budi Sylvana.

Vaksinator menyuntikkan vaksin Covid-19 jenis Pfizer kepada calon jamaah haji saat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dosis ketiga (booster) di Masjid Pusdai, Kota Bandung, Selasa (8/2/2022). - (REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA)

Menurut data Siskohatkes, ada sekitar 30 persen lansia dan risiko tinggi (risti) di atas 85 persen yang perlu mendapat prioritas pelayanan kesehatan. “Kita menggunakan skala prioritas, tapi semua jamaah tetap dikontrol, tetapi musim haji tahun ini kita akan memprioritaskan jamaah yang sangat berisiko dulu,” ujar dia.

Budi mencontohkan, misalnya dalam satu kloter ada 400 orang, maka mereka dikawal oleh tiga tenaga kesehatan, dua perawat, dan satu dokter. Dari 400 orang ini, tidak semuanya merupakan kelompok risti atau lansia yang perlu mendapat prioritas.

Dia menegaskan, petugas kesehatan akan tetap melayani seluruh jamaah haji, meski petugas memprioritaskan terhadap lansia atau kelompok risti dalam satu kloter. Semua akan mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik selama perjalanan ibadah haji mulai dari keberangkatan, tiba di Saudi, sampai kembali lagi di Tanah Air.

“Petugas kesehatan fokus dulu kepada 30 orang yang sangat berisiko. Bukan arti dalam artian yang lain diabaikan. Tentu tidak, tetapi karena keterbatasan tenaga kesehatan jadi tenaga kesehatannya harus fokus kepada 30 orang itu,” kata dia.

Budi menambahkan, dengan adanya penyesuaian jumlah kuota jamaah, tenaga kesehatan yang akan ditugaskan akan berkurang. Dari 1.832 nakes yang sudah disiapkan, kemungkinan hanya akan diberangkatkan 1.072 orang. Petugas-petugas kesehatan ini, secara fungsi terbagi menjadi tiga kelompok besar.

Pertama, tenaga kesehatan haji indonesia (TKHI) yang bertugas mendampingi jamaah disetiap kloter. Kedua, tim kesehatan di kantor kesehatan haji Indonesia (KKHI). yang bertugas di RS Indonesia di Makkah dan Madinah. Ketiga, tim kesehatan lapangan yang bertugas memberika pelayanan jamaah khususnya di lapangan saat jamaah melakukan prosesi ritual haji.

Biaya haji

Sementara, Pemerintah Indonesia telah menyetujui rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pelaksanaan ibadah haji 2022 M/1443 H senilai Rp 81.747.844 per-jamaah. Di sisi lain, biaya haji yang ditanggung calon jamaah haji sebesar Rp 39.886.009.

"BPIH rata-rata jamaah tahun keberangkatan 1443 H/2020 M yang disetujui sebesar Rp 81.747.844,04. Bipih rata-rata yang dibayar langsung jamaah senilai Rp 39.886.009," ujar Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto, Rabu (13/4).

Biaya yang ditetapkan tahun ini memang mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan penetapan biaya haji pada 2020, senilai Rp 35 juta. Dalam paparannya, ia menegaskan kenaikan biaya haji yang terjadi kali ini tidak akan dibebankan satu rupiah-pun kepada calon jamaah haji.

Di sisi lain, ia menyebut penggunaan nilai manfaat pada penyelenggaraan haji tahun ini senilai Rp 4.228.422.950.519. Sementara, biaya yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji per-jamaah sebesar Rp 41.153.216.

"Peningkatan pelayanan, seperti jumlah makan di Makkah yang biasanya dua hari sekali menjadi tiga kali makan, peningkatan akomodasi di Saudi, pada proses layanan di arafah dan mina, diharapkan secara konsisten dijalankan untuk mewujudkan kualitas penyelenggaraan haji di setiap tahunnya," lanjut dia.

Terakhir, Komisi VIII DPR disebut berharap Menteri Agama (Menag) terus meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji, sekaligus melakukan upaya diplomasi mengenai peningkatan kuota haji kepada Pemerintah Arab Saudi. Sampai hari ini, daftar tunggu keberangkatan jamaah Indonesia semakin panjang, dengan Makassar mencapai hampir 50 tahun.

Ia juga menekankan kepada Kementerian Agama agar mempersiapkan seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji agar berjalan dengan lancar dan baik. Peningkatan pelayanan harus diberikan kepada seluruh jamaah haji, sehingga mereka dapat menjalankan ibadah sesuai dengan syariat agama dan melahirkan haji yang mabrur.

Ketua Panja Biaya Haji tahun 2022 DPR RI, Ace Hasan Syadzily, juga menyampaikan tambahan biaya haji ini tidak akan dibebankan kepada calon jamaah haji. Tambahan biaya jemaah haji lunas tunda tahun 1441 H/2020 M dibebankan kepada alokasi virtual account yang telah dimiliki para calon jemaah Haji tahun 2020 yang selama ini dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) RI.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan hasil perkembangan kebijakan penyelenggaraan haji dan umroh 1443H/2022 saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/11/2021). - (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj.)

Ia juga menyebut calon jamaah haji akan tinggal selama 41 hari di Arab Saudi. Salah satu pelayanan yang ditingkatkan adalah layanan peningkatan volume makan jamaah haji di Mekkah dan Madinah, dari dua kali per hari menjadi tiga kali per hari.

"Penetapan biaya ini menggunakan asumsi kuota haji Indonesia tahun 1443 H/2022 M yang dijadikan dasar pembahasan BPIH sebanyak 110.500 jemaah atau sebanyak 50 persen dari kuota haji 2019, dengan rincian kuota untuk jamaah haji reguler sebanyak 101.660 dan haji khusus sebanyak 8.840 orang," ujar dia.

Ia lantas menyampaikan komitmennya untuk memaksimalkan pelayanan kepada jamaah haji tahun 1443H/2022M. Komisi VIII DPR dan Panja Biaya Haji tetap mendorong agar pelaksanaan aji di era pandemi ini tetap memperhatikan protokol kesehatan (prokes).

Malaysia Kaji Skema Haji Bagi Warga Miskin

Lembaga Tabung Haji (TH) Malaysia sedang mengkaji perlunya membuat penataan pembayaran haji yang tepat sasaran, sesuai dengan kemampuan dan pendapatan jamaah haji. Penataan tersebut perlu diwujudkan untuk membantu mereka yang ingin menunaikan ibadah haji, tapi secara ekonomi kurang mampu.

Direktur Eksekutif Haji TH, Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman, mengatakan, penataan pembayaran haji bisa membantu calon jamaah haji, khususnya golongan B40 (berpendapatan rendah), untuk menunaikan rukun Islam kelima meski kurang mampu. Sejauh ini belum ada keputusan yang diambil terkait hal tersebut karena perlu masukan dari berbagai pihak.

“Secara garis besar, ada jamaah muassasah, ada jamaah paket pribadi,” kata Syed Saleh dilansir dari Bernama, Rabu (13/4).

Jamaah haji paket pribadi adalah mereka yang mampu dan tidak membutuhkan bantuan dana. Sedangkan jamaah muassasah memiliki berbagai kategori, termasuk kelompok berpenghasilan rendah. “Hal ini kami pertimbangkan, dan kami mendapatkan masukan dari berbagai pihak termasuk ekonom, akademisi, agen perjalanan, dan pemerintah, apakah perlu membuat struktur pembayaran haji lain yang ditargetkan sesuai dengan kemampuan jamaah,” ujar dia.

Syed Saleh membantah kenaikan biaya jamaah muassasah tahun ini karena kesulitan keuangan yang dihadapi TH. Karena TH sendiri telah mengumumkan pembagian dividen kepada para kontributor, yang menunjukkan kondisi keuangan TH baik-baik saja.

Dia mengatakan, kenaikan itu bukan karena inflasi, faktor pajak, maupun layanan lainnya di Arab Saudi. Syed Saleh juga mengatakan, biaya haji adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk seluruh haji, meliputi pembayaran haji dan bantuan keuangan haji, serta dibagi menjadi biaya langsung dan tidak langsung.

“Biaya langsung adalah biaya yang perlu dikeluarkan untuk melaksanakan haji, termasuk biaya penerbangan, akomodasi, makanan, transportasi bus, dan layanan yang disiapkan oleh Arab Saudi,” kata Syed Saleh.

Sedangkan biaya tidak langsung adalah layanan dan fasilitas yang disiapkan oleh TH secara gratis untuk jamaah, seperti penerbitan buku kursus haji, pembayaran pejabat, dan pelayanan kesehatan. “Bantuan dana haji adalah pembayaran yang ditanggung oleh TH bagi jamaah haji, sedangkan pembayaran haji adalah pembayaran yang ditanggung oleh jamaah haji yang menunaikan ibadah haji,” ujarnya.

Biaya untuk melakukan haji di Malaysia dengan menggunakan jasa perusahaan swasta diperkirakan, mencapai 40 ribu hingga 50 ribu ringgit atau sekitar Rp 136 juta sampai Rp 170 juta per orang.

Presiden Asosiasi Agen Perjalanan Umrah dan Haji, Datuk Seri Razali Mohd Sham mengatakan, penentuan harga tersebut disebabkan oleh meningkatnya biaya manajemen, yang terdiri atas akomodasi, makanan, dan transportasi yang harus ditanggung oleh jamaah haji.

“Sebelumnya, biaya satu jamaah haji untuk tinggal di Arafah dan Mina adalah 1.034 riyal (sekitar 1.166,44 ringgit), sekarang meningkat menjadi 5.433 riyal,” katanya.

Razali menyebut, kenaikan biaya juga disumbang oleh kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN), yang dikenakan oleh pemerintah Arab Saudi. “Mereka (jamaah) yang ingin menggunakan layanan swasta ini tentu perlu memperhitungkan lokasi hotel dan lain-lain, yang akan memengaruhi biaya,” ujarnya.

Sejumlah jamaah calon haji dan umroh mengikuti pelatihan manasik di Al Mahmudah Manasik Haji Training Centre Setu, Tangerang Selatan, Banten, Ahad (20/3/2022). - (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/foc.)

Sementara itu, Managing Director Manazel Mashaer Travel Services Sdn Bhd, Mohd Lokman Hamzah mengatakan, kenaikan harga sebagian disebabkan oleh melonjaknya biaya akomodasi karena hanya sejumlah hotel yang diizinkan beroperasi. Hotel-hotel tersebut izin beroperasinya belum disetujui karena faktor Covid-19 dan standar operasional prosedur, yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi. “Alhasil, harga kamar yang dulunya sekitar 19 ribu ringgit naik menjadi 25 ribu ringgit,” ujar dia.

Meski mengakui kenaikan biaya akan memengaruhi perusahaan umrah dan haji, Mohd Lokman berharap, calon jamaah haji yang mampu secara finansial dapat menerima kenaikan harga saat ini yang tidak dapat dihindari. Lebih lanjut, ia mengatakan, tidak menutup kemungkinan permintaan jamaah haji akan menurun karena adanya kenaikan biaya.

“Dibandingkan sektor swasta seperti kami, paket terendah sudah dihargai 53 ribu ringgit dan harga rata-rata 55 ribu ringgit. Paket paling mahal bisa mencapai 270 ribu ringgit, dari sebelumnya 230 ribu ringgit,” kata Mohd Lokman.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat