JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU)  segera menetapkan peraturan KPU mengenai tahapan Pemilu 2024 setelah anggota terpilih masa jabatan 2022-2027 dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/4), bersamaan dengan pelantikan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Anggota KPU Hasyim Asy’ari menyampaikan, peraturan KPU diperlukan untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan sesuai rencana. “Semoga dalam dalam waktu dekat kita dapat menetapkan peraturan KPU tentang tahapan Pemilu 2024. Ini untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan,” kata Hasyim seusai pelantikan di Istana Negara, Jakarta.

KPU juga segera melakukan konsolidasi internal untuk mempelajari persiapan penyelenggaraan pemilu 2024 yang telah disiapkan oleh KPU periode sebelumnya. Sesuai rencana, kata dia, KPU akan melakukan rapat kerja dengan DPR dan pemerintah pada Rabu (13/4).

Menurut Hasyim, KPU akan melanjutkan berbagai program dan persiapan yang telah dilakukan oleh KPU periode sebelumnya mengenai penyelenggaraan pemilu yang akan digelar pada 14 Februari 2024. Tahapan penyelenggaraan pemilu akan dimulai pada 14 Juni 2022.

Hasyim pun meminta dukungan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, DPR, partai politik, hingga organisasi kemasyarakatan, agar Pemilu 2024 nanti dapat berjalan secara demokratis, transparan, dan akuntabel.

“Kami menyadari kami ini manusia biasa, tidak bisa bekerja sendiri. Kami mohon dukungan dan kami akan membangun kerja sama kolaborasi untuk menjalankan mandat tugas amanah sebagai penyelenggara Pemilu Tahun 2024,” kata dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (12/4) melantik tujuh anggota KPU masa jabatan 2022-2027 di Istana Negara, Jakarta. Ketujuh anggota KPU tersebut adalah Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy'ari, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.

Hasyim adalah anggota KPU periode 2017-2022 yang terpilih kembali, sedangkan Afifudin merupakan anggota Bawaslu sebelumnya. Betty sebelumnya adalah ketua KPU DKI Jakarta, Yulianto sebelumnya ketua KPU Jawa Tengah, Idham sebelumnya anggota KPU Jawa Barat, dan Parsadaan sebelumnya anggota Bawaslu Bengkulu. Sementara itu, August, seorang pegiat pemilu, bagian dari organisasi Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD).

Adapun lima anggota Bawaslu periode 2022-2027 yang dilantik adalah Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Hariyono, dan Herwyn Jefler Hielsa Malonda. Rahmat Bagja merupakan pejawat Bawaslu yang terpilih kembali, Puadi sebelumnya anggota Bawaslu DKI Jakarta, Herwyn sebelumnya ketua Bawaslu Sulawesi Utara, Lolly sebelumnya anggota Bawaslu Jawa Barat, dan Totok sebelumnya anggota Bawaslu Jawa Timur.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2022-2027 Hasyim Asyari berpelukan dengan Ketua KPU Periode 2017-2022 Ilham Saputra saat acara serah terima jabatan anggota KPU Periode 2017-2022 dan anggota KPU Periode 2022-2027 di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (12/4/2022). - (Prayogi/Republika.)

SHARE    

Anggota Badan Pengawas Pemilu, Rahmat Bagja, menyampaikan, Bawaslu akan mengevaluasi dan mendengar seluruh proses yang telah dilakukan oleh anggota Bawaslu periode sebelumnya. “Kemudian kami akan menyerap seluruh proses-proses yang telah mereka lakukan dan kemudian kami bersama-sama akan melakukan rencana ke depan, bagaimana standar tata laksana pengawasan pemilu dilakukan dan diperbaiki,” ujar Rahmat seusai pelantikan di Istana Negara.

Ia berharap peraturan KPU mengenai tahapan Pemilu 2024 dapat segera disahkan. Sementara itu, Bawaslu, kata dia, juga akan menyusun peraturan Bawaslu dalam melakukan pengawasan seluruh proses tahapan pemilu yang akan dilakukan. “Kami bersama-sama akan melakukan seluruh proses pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu yang akan dilaksanakan pada bulan Juni ini,” kata dia.

Rahmat pun meminta dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar Bawaslu dapat melakukan pengawasan tahapan pemilu dengan baik. Selanjutnya, Bawaslu akan melakukan perbaikan dalam melaksanakan seleksi anggota Bawaslu provinsi dalam beberapa bulan mendatang.

“Kami berharap seluruh seleksi anggota badan pengawas pemilihan umum provinsi di 25 provinsi dapat dilakukan dengan baik,” ujar Rahmat.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2022-2027 Hasyim Asyari berbincang dengan Anggota KPU Periode 2017-2022 Arief Budiman saat acara serah terima jabatan anggota KPU Periode 2017-2022 dan anggota KPU Periode 2022-2027 di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (12/4/2022). - (Prayogi/Republika.)

SHARE    

Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mengingatkan para anggota baru KPI dan Bawaslu untuk selalu menjaga kemandirian dan profesionalitas. Pasalnya, KPU dan Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri berdasarkan amanat konstitusi.

"JPPR mengimbau kepada KPU dan Bawaslu untuk senantiasa menjaga kemandirian dan profesionalitas sebagai lembaga yang bersifat mandiri berdasarkan amanat konstitusi dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila," ujar Koordinator Nasional JPPR Nurlia Dian Paramita, Selasa (12/4).

Untuk penyelenggaraan Pemilu 2024, JPPR meminta KPU segera melakukan penetapan draf Peraturan KPU (PKPU) tentang Tahapan, Program, dan Jadwal. Aturan itu dinilai penting untuk memastikan penyusunan program dan kesiapan menghadapi setiap tahapan di Pemilu 2024.

Selain itu, JPPR meminta rancangan PKPU tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu segera dikonsultasikan dengan DPR dan pemerintah. Menurut dia, sosialisasi dan pengisian Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang diatur dalam PKPU tersebut memerlukan waktu.

Di sisi lain, JPPR mendorong Bawaslu segera membentuk tim seleksi untuk rekrutmen anggota Bawaslu daerah di 25 provinsi yang akhir masa jabatannya habis pertengahan tahun ini. Dia berharap tercipta mekanisme rekrutmen yang lebih berkualitas demi menghasilkan penyelenggara pemilu yang baik di daerah, termasuk memperhatikan keterpilihan kuota 30 persen perempuan.

"JPPR mengucapkan selamat bertugas kepada KPU dan Bawaslu periode 2022-2027. Banyak harapan untuk para anggota KPU dan Bawaslu dalam melaksanakan pemilu yang lebih baik," kata Paramita.

Komisi II DPR menyatakan telah menjadwalkan rapat kerja (raker) dengan KPU dan Bawaslu pada Rabu ini. Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, raker Komisi II dengan penyelenggara pemilu akan membahas sejumlah isu penting. Setidaknya ada lima isu penting yang perlu dibahas secara intensif.

"Pertama, soal pendanaan, apalagi Pak Presiden sudah sampaikan kepada publik bahwa diminta kalau bisa KPU dan Bawaslu itu mencoba mengefisienkan lagi anggaran itu," katanya.

Isu kedua adalah soal lama masa kampanye. Doli mengatakan, selama ini ada beberapa opsi. KPU mengusulkan masa kampanye selama 120 hari, pemerintah mengusulkan 90 hari, sedangkan DPR mengusulkan 60-75 hari. “Itu kan harus ada exercise, harus dicari mana yang paling tepat," ucapnya.

Kemudian, yang ketiga, soal pengadaan logistik pemilu. Keempat, soal penggunaan sistem digital atau elektronik di beberapa tahapan. Terakhir, terkait peradilan pemilu.

"Saya sudah lama mengusulkan, kalau bisa, ada pemerintah kemudian penyelenggara pemilu dan DPR itu duduk bersama dengan institusi hukum, khususnya peradilan," ungkapnya.

Dirinya menegaskan, Komisi II siap menggelar rapat kerja dan konsinyering pada masa reses. Komisi II berkomitmen membuat konsep Pemilu 2024 yang lebih baik dari pemilu sebelumnya.

"Jadi, kita harus fokus konsentrasi tinggi dan harus memberikan waktu dan tenaga yang khusus dan kami, Komisi II, siap,"katanya.

Mitigasi masalah pemilu 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027 di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (12/4).

Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan, Juri Ardiantoro mengatakan, komisioner KPU dan Bawaslu yang baru harus segera bekerja dan memitigasi kekhawatiran atas berbagai masalah pemilu sebelumnya dan yang akan datang, seperti kerumitan teknis pemilu, beban kerja yang tinggi, anggaran yang besar, hingga konflik sosial-politik yang panjang.

Menurut Juri, mitigasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan integritas Pemilu 2024, sehingga pemilu tak lagi hanya seremoni politik lima tahunan. “Pemilu harus semakin memberikan harapan kepada publik bahwa pemilu adalah kontestasi politik yang beradab,” kata Juri dalam siaran pers KSP, Selasa (12/4).

 

Pemilu harus semakin memberikan harapan kepada publik bahwa pemilu adalah kontestasi politik yang beradab

 

 

SHARE    

Juri menambahkan, pemilu harus benar-benar melahirkan wakil dan pemimpin yang menjadi representasi kepentingan rakyat. Oleh karena itu, lanjut dia, pelaksanaan pemilu tidak hanya harus lancar secara teknis, tetapi juga memiliki kualitas dan integritas yang kuat.

Ia menambahkan, komisioner KPU dan Bawaslu yang baru perlu menciptakan prosedur kandidasi dalam pemilu, yang bisa membatasi orang-orang buruk ikut kontestasi dan memenangi pemilu tanpa harus membatasi hak politik seseorang. "Tentu harapannya pemilu akan menghasilkan wakil dan pemimpin yang dekat dengan pemilihnya, memiliki track record bersih, kompeten, dan visioner,” kata dia.

Petugas menunjukan surat suara yang digunakan dalam simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan desain surat suara dan formulir yang disederhanakan untuk pemilu tahun 2024 di Halaman Kantor KPU, Jakarta, Selasa (22/3/2022). - (Prayogi/Republika.)

SHARE    

Pesan serupa disampaikan Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, berharap anggota KPU dan Bawaslu masa jabatan 2022—2027 mampu mengurai kompleksitas Pemilu 2024, menjadi sesuatu yang lebih sederhana dan mudah.

"Pemilihan Umum 2024 adalah pemilu yang besar, berat, dan kompleks. Ini harus mampu diurai oleh penyelenggara pemilu menjadi sesuatu yang lebih sederhana dan mudah," kata Titi Anggraini, kemarin. 

Oleh karena itu, lanjut Titi, Indonesia sangat membutuhkan penyelenggara pemilu yang tangguh serta mampu melahirkan inovasi dan terobosan. Hal yang tak kalah penting adalah memegang teguh komitmen untuk bekerja profesional dan berintegritas.

Menurut dia, cukup banyak tantangan yang akan dihadapi KPU dan Bawaslu baru dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Oleh sebab itu, KPU dan Bawaslu diharapkan bisa bekerja dalam satu kesatuan tim yang solid, terbuka, akuntabel, independen, partisipatif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas penyelenggaraan pemilu.

Loyalitas, komitmen, dan konsistensi untuk bekerja sepenuh hati bagi penyelenggaraan Pemilu 2024, menurut dia, sangatlah dibutuhkan. KPU dan Bawaslu perlu membangun sinergitas internal yang kuat di tengah kultur kerja kolektif kolegial.

Peserta penyadang disabilitas mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan desain surat suara dan formulir yang disederhanakan untuk pemilu tahun 2024 di Halaman Kantor KPU, Jakarta, Selasa (22/3/2022). Penyelenggaraan simulasi ini dalam rangka mempersiapkan dan menyukseskan pemilu 2024 secara maksimal. - (Prayogi/Republika.)

SHARE    

"Mereka akan sulit untuk bisa bekerja maksimal kalau di antara anggota, misalnya, tidak memiliki pemahaman yang sama atau tidak harmonis," ujar Titi yang pernah sebagai direktur eksekutif Perludem.

Titi juga berharap KPU dan Bawaslu bisa langsung 'tancap gas' mengejar segala persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024, mulai dari menuntaskan kepastian anggaran hingga menyelesaikan berbagai peraturan pelaksanaan untuk eksekusi tahapan Pemilu 2024, yang sudah berada di depan mata.

Menurut dia, ada dua peraturan KPU yang mendesak untuk diselesaikan KPU, yaitu PKPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal, serta PKPU tentang Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024.

Kalau KPU dan Bawaslu bisa menuntaskan kepastian anggaran serta menyelesaikan berbagai peraturan pelaksanaan tahapan pemilu, menurut Titi, akan meyakinkan publik dan optimistis soal kepastian penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Hal ini mengingat masih beredarnya spekulasi penundaan pemilu oleh sejumlah pihak meski Presiden sudah secara terbuka membantahnya," kata Titi. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat