JAKARTA – DPR RI menyetujui tambahan anggaran operasional haji reguler yang diusulkan Kementerian Agama (Kemenag) sebesar Rp 1,5 triliun. Tambahan anggaran tersebut disepakati bersumber dari nilai manfaat dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) serta dana efisiensi pelaksanaan haji sebelumnya.

“Komisi VIII DPR RI dapat menyetujui usulan Menteri Agama RI mengenai tambahan anggaran operasional haji reguler pada Penyelenggaraan Ibadah Haji 1443 H/2022 sebesar Rp 1.536.637.849.087,” kata Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto, dalam rapat kerja bersama Kemenag dan BPKH, Selasa (31/5).

Rincian tambahan anggaran yang dimaksud antara lain biaya masyair jamaah haji reguler sebesar Rp 1,49 triliun, biaya technical landing jamaah Embarkasi Surabaya senilai Rp 25,7 miliar, serta selisih kurs kontrak penerbangan Rp 19,3 miliar. Masyair adalah angkutan untuk melayani jamaah dari Makkah ke Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Untuk biaya masyair sebesar Rp 700 miliar akan menggunakan dana efisiensi pelaksanaan haji sejak 2014 hingga 2019 dan sisanya senilai Rp 791,6 miliar menggunakan dana nilai manfaat yang dikelola BPKH. Sementara untuk kebutuhan technical landing sepenuhnya mengambil dana dari hasil efisiensi.

Terkait usulan tambahan anggaran selisih kurs kontrak penerbangan diambil dari kantong dana efisiensi haji sebelumnya Rp 13,3 miliar, kantong efisiensi valuta asing (valas) BPKH senilai Rp 2 miliar, serta sisanya Rp 4 miliar dari dana safeguarding. Komisi VIII memastikan, tidak ada pembebanan terhadap calon jamaah haji atas tambahan biaya yang disepakati.

Kepala BPKH Anggito Abimanyu mengatakan, BPKH bisa menanggung 50 persen dari usulan tambahan anggaran operasional haji biaya masyair. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), akumulasi efisiensi Pengelolaan Keuangan Haji (PKH) sebesar Rp 739,8 miliar. Sehingga, dana tersebut bisa digunakan untuk tambahan anggaran paket layanan masyair.

“Kami (BPKH) bisa menanggung sisanya dari itu, kurang lebih 50 persen komposisinya dari kebutuhan Rp 1,5 triliun. Jadi kalau dihitung residualnya adalah Rp 724 miliar,” ujar Anggito.

Lebih lanjut, Anggito mengatakan, tahun ini diperkirakan BPKH bisa mendapatkan nilai manfaat sekitar Rp 10 triliun. Dari angka tersebut, Rp 3,4 triliun digunakan untuk BPIH dan Rp 724 miliar untuk biaya lain. BPKH disebut mengalami surplus Rp 5 triliun dan ditekankan tidak ada kekurangan dana haji. Bahkan, surplus yang ada bisa dijadikan cadangan untuk jamaah haji ke depan.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (kanan) bersama Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu (kiri) mengikuti rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/5/2022). - (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww.)

SHARE    

“Kami sampaikan, sekarang menerima surplus dari dua kali musim haji yang tidak dilaksanakan, dan tahun ini senilai Rp 5 triliun,” katanya.

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP IPHI), Ismed Hasan Putro, mengatakan, tambahan anggaran yang disisihkan dari dana calon jamaah haji yang dikelola oleh BPKH memunculkan kekhawatian baru.

Ia khawatir langkah itu justru akan menimbulkan masalah serius dan krusial dalam jangka panjang, khususnya bagi kebutuhan dana keberangkatan haji pada tahun-tahun mendatang.

Dia mengatakan, mungkin bagi para calon jamaah yang berangkat tahun ini tidak menjadi masalah. Tapi persoalannya, menurut Ismed, bagaimana dengan para calon jamaah haji yang masih akan menunggu dalam antrean keberangkatan untuk lima sampai 10 tahun ke depan, mengingat dana Rp 1,5 triliun yang akan diambil dari BPKH itu setara dengan dana setoran awal 60 ribu calon jamaah haji.

“Apakah mereka yang masih dalam daftar antri pada 5 sampai 10 tahun mendatang akan terlindungi dan terjamin akan tetap bisa diberangkatkan? Ini pertanyaan yang banyak saya terima dari banyak calon jamaah haji yang saat ini ada dalam daftar tunggu dari banyak daerah dan wilayah,” ujar dia.

Menurut Ismed, selama ini margin dari pengelolaan dana calon jamaah haji sangatlah minimalis. Sementara, beban dalam tata kelola dan manajemen dana haji sejak berpindah dari Kemenag ke BPKH semakin membesar. Oleh karenanya, Ismed berharap agar perlu diperhitungkan dengan cermat dan akuntabel dalam setiap penggunaan dana calon jamaah haji yang saat ini dikelola.

Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKB, Maman Imanulhaq, menyetujui penambahan anggaran yang diambil dari dana efisiensi penyelenggaraan haji. Namun, Maman mengingatkan, ke depan tidak boleh terjadi lagi hal serupa di mana Kemenag meminta penambahan anggaran yang signifikan dan diajukan persetujuan di detik-detik akhir jelang keberangkatan calon jamaah haji.

Petugas Haji Gelombang Pertama Diberangkatkan

Sebanyak 325 Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1443/2022 Gelombang 1 secara resmi diberangkatkan dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu (1/6). Dirjen Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama (Kemenag), Hilman Latief, melepas para petugas haji yang akan bertugas di Jeddah dan Madinah pada hari lahirnya Pancasila, 1 Juni.

Rombongan petugas gelombang pertama terdiri atas 206 petugas dari Kemenag dan instansi terkait, serta 119 petugas dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sebelum pelepasan dilakukan, para petugas pun mengikuti upacara Hari Lahir Pancasila yang dipimpin oleh dirjen PHU.

Dalam sambutannya, Hilman meminta kepada para petugas untuk melepas ego korpsnya masing-masing. Menurut dia, para petugas dituntut fokus untuk bertugas atas nama bangsa demi melayani kepentingan jamaah.

Petugas KKP Bandara Soetta memeriksa dokumen vaksin sejumlah Petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Indonesia 1443 H/2022 di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (1/6/2022). Sebanyak 325 dari 1.901 petugas diberangkatkan pada gelombang pertama untuk bertugas di Daerah Kerja (Daker) Bandara dan Madinah yang terdiri dari petugas kesehatan, pembimbing jamaah, dan petugas pengurusan dokumen. - (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/YU)

SHARE    

Dia menjelaskan, Kemenag tidak bisa menyelenggarakan kepanitiaan ibadah haji sendirian, mengingat besarnya jumlah jamaah haji Indonesia. Karena itu, menurut Hilman, pihaknya mengundang berbagai kementerian, TNI/Polri, parlemen, ormas Islam, hingga akademisi untuk ikut serta dalam penyelenggaraan ibadah haji. “Saatnya melepas korps masing-masing. Semuanya harus atas nama kepentingan jamaah,” kata dia.

Hilman pun menjelaskan, penyelenggaraan haji tahun ini merupakan peristiwa yang bersejarah. Terlebih, menurut dia, ibadah haji pada 2022 hadir dalam suasana pandemi Covid-19. Hilman menegaskan, para petugas kesehatan juga sudah menyiapkan prosedur penanganan jamaah haji dalam kondisi apa pun.

“Tidak mudah ya. Tapi alhamdulillah kita juga mengundang petugas-petugas yang sudah berpengalaman. Mereka akan bergabung dengan petugas yang baru,” kata Hilman.

Hilman meminta agar petugas tetap menjaga kekompakan dalam melayani jamaah. Tak lupa, dia berpesan agar mereka menjaga kesehatan selama berada di Tanah Suci. Dia pun berharap agar para petugas menyempatkan diri untuk berolahraga demi menjaga stamina.

Staf Khusus Menteri Agama bidang Komunikasi, Media, dan Image Building, Wibowo Prasetyo, berpesan agar para petugas melaksanakan tugasnya dengan optimal. “Sesuai pesan Menag Yaqut Cholil Qoumas, berikan layanan terbaik. Jangan kecewakan jamaah Indonesia yang sudah lama menunggu kesempatan beribadah haji,” kata Wibowo.

“Jadikan ibadah haji tahun ini sebagai pengalaman terbaik mereka. Siapkan bahu kita untuk membantu mereka melaksanakan ibadah dengan baik dan nyaman. Lakukan ini semaksimal mungkin,” katanya.

Sebelumnya, telah diberangkatkan Tim Advance Haji 2022 ke Arab Saudi. Ada 14 petugas yang sudah berangkat pada 29 Mei, dan 16 petugas berangkat 31 Mei. Mereka akan bertugas sekitar 90 hari atau paling lama di antara semua petugas haji. Tim advance bertugas untuk melakukan pengecekan akhir semua prosesi operasional haji. Mereka juga akan memastikan semua kebutuhan layanan siap beroperasi.

Sekjen Kemenkes, Kunta Wibawa Dasa Nugraha berharap, petugas kesehatan aktif melayani jamaah haji. Selain memberikan pelayanan kuratif, petugas haji diminta terus melakukan pendampingan upaya preventif dan promotif agar kondisi kesehatan jamaah dapat terjaga dengan baik sehingga mengurangi risiko kematian.

Sejumlah Petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Indonesia 1443 H/2022 merapihkan koper bawaannya di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (1/6/2022). Sebanyak 325 dari 1.901 petugas diberangkatkan pada gelombang pertama untuk bertugas di Daerah Kerja (Daker) Bandara dan Madinah yang terdiri dari petugas kesehatan, pembimbing jamaah, dan petugas pengurusan dokumen. - (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/YU)

SHARE    

Kunta mengatakan, pada operasional haji tahun ini, petugas akan menghadapi penyelenggaraan kesehatan haji pada masa pandemi Covid-19. Kondisi tersebut berbeda dengan penyelenggaraan pada tahun sebelumnya. Penerapan protokol kesehatan untuk meminimalisasi penularan Covid-19 menjadi keniscayaan bagi petugas ataupun jamaah.

“Oleh karena itu, saya berharap agar petugas kesehatan dapat menjadi pionir dan memberikan contoh yang baik kepada jamaah dalam menerapkan protokol kesehatan,” katanya. Dia berharap, semua terbebas dari Covid-19, mulai pada saat keberangkatan hingga kembali ke Tanah Air. 

Selain itu, Kunta mengimbau kepada para petugas PPIH untuk mewaspadai perubahan cuaca ekstrem di Arab Saudi, yang diperkirakan terjadi pada Juni hingga Juli. Suhu di sana diperkirakan akan lebih panas daripada kondisi biasanya. “Terus lakukan edukasi dan ingatkan jamaah untuk banyak minum agar tidak mengalami dehidrasi,” kata dia.

Kunta meminta, gerakan minum bersama dengan slogan #jangantungguhaus harus benar-benar dipastikan dilakukan jamaah. Petugas perlu terus mengingatkan kepada jamaah. Petugas juga diminta terus memberi pengertian agar jamaah dapat membatasi aktivitas fisik di luar ruangan yang bukan terkait rangkaian wajib haji.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat