JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belum memutuskan apapun terkait koalisi pemilihan umum (Pemilu) 2024 meskipun banyak pihak yang mengaitkan dengan Partai Gerindra. PDIP menunggu momentum politik membangun berkoalisi untuk Pemilu 2024. 

"Kerja sama untuk Pemilu 2024, itu nanti ada waktunya, ada momentum politiknya untuk ditetapkan," ujar Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto di Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (20/5).

Hasto mengatakan, PDIP sudah memiliki agenda yang tertata, di antaranya rapat kerja nasional pada 10-13 Juni 2022. Dalam rakernas itu, PDIP akan membahas aspek strategis masa depan negara.

Selain itu, ia mengatakan, PDIP masih fokus membantu rakyat pascapandemi Covid-19. "Prioritas bagi PDIP sekarang adalah bekerja untuk rakyat, turun ke bawah, memberikan energi terbaik di tengah tantangan global yang tidak mudah," ujar Hasto.

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tampil di layar saat menyampaikan pidato politiknya dalam peringatan HUT Ke-49 PDIP di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (10/1/2022). - (ANTARA FOTOANTARA FOTO/Sigid Kurniawan.)

SHARE    

Di sisi lain, ia mengatakan, PDIP memiliki modal yang sangat kuat karena dapat mengusung calon presiden (capres) sendiri tanpa berkoalisi. "Jadi yang kami lakukan saat ini adalah bagaimana fokus mewujudkan kepercayaan rakyat," ujar Hasto. 

Pembentukan koalisi terlalu dini juga akan membawa kontestasi terlalu awal. “Kemudian, membuang energi kita bagi perbaikan dan kemajuan bangsa dan negara pascapandemi," ujar Hasto. 

Ia menambahkan, pertemuan antara ketua umum partai politik merupakan hal yang lumrah terjadi. Namun, koalisi baru akan benar-benar terbentuk jika adanya komitmen untuk bekerja sama di Pemilu 2024.

Jika memutuskan berkoalisi, ia mengungkapkan, PDIP akan mempertimbangkan sejumlah aspek, di antaranya ideologi, budaya, hingga tindakan dalam merespons permasalahan bangsa. "Di situ ada kesesuaian platform dan juga bagaimana agenda di dalam merespons persoalan bangsa untuk dijawab pada Pemilu 2024," ujar Hasto.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan secara virtual ketika acara demo memasak tanpa minyak goreng di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Senin (28/3/2022). - (Prayogi/Republika.)

SHARE    

Saat ini, sudah terbentuk satu koalisi partai politik. Partai Golkar, PPP, dan PAN mengumumkan kerja sama untuk Pemilu 2024. 

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus pun menanggapi pernyataan Hasto agar pembentukan koalisi tak dilakukan terlalu awal. Ia mengatakan, Koalisi Indonesia Bersatu merupakan salah satu upaya mencegah polarisasi di pemilihan umum (Pemilu) 2024. "Kami memberikan ruang untuk terbentuknya tiga koalisi gitu loh. Jadi bukan hanya dua seperti (Pemilu 2019) kemarin, sejak awal kita memberikan ruang," ujar Lodewijk.

Selain itu, ia mengatakan, koalisi tiga partai ini bersepakat  mendukung kebijakan dari pemerintahan Jokowi sampai selesai 2024. Karena itu, ia menegaskan, kerja sama tiga partai politik itu tak akan mengganggu kinerja pemerintah. “Justru, kami mendukung,” kata dia. 

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi mengatakan Koalisi Indonesia Bersatu tak hanya menjadi platform untuk Pemilu 2024. Koalisi antara PAN, Golkar, dan PPP merupakan bentuk kerja sama ketiganya untuk menyukseskan pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. "Koalisi Indonesia Bersatu ini adalah bagian dari Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin," ujar Viva lewat keterangan tertulis.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (ketiga kiri) bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kedua kanan) dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa (kedua kiri) menyampaikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/5/2022). - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

Ia menegaskan, kesetiaan Koalisi Indonesia Bersatu terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin tak perlu diragukan lagi. Apalagi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merupakan Menteri Koordinator Perekonomian dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Kabinet Indonesia Maju.

“Menurut Bang Zulkifli Hasan, PAN akan terus berkomitmen menjadi partai koalisi pemerintah, sampai berakhirnya purna tugas pemerintah setelah pemilu 2024 nanti," ujar Viva. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat