JAKARTA -- Pemerintah memastikan tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan tarif dasar listrik (TDL) bersubsidi meski harga komoditas energi sedang melonjak. Untuk menahan harga agar tidak naik, pemerintah mengajukan penambahan pagu belanja subsidi energi dan kompensasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, perkiraan kebutuhan tambahan anggaran subsidi dan kompensasi BBM mencapai Rp 291 triliun. Jumlah itu terdiri atas penambahan anggaran subsidi energi sebesar Rp 74,9 triliun dan tambahan anggaran kompensasi sebesar Rp 216,1 triliun. 

Adapun jika ditambah dengan tagihan kompensasi 2021 yang belum dibayar sebesar Rp 108,4 triliun, maka kebutuhan tambahan anggaran subsidi energi dan kompensasi sebesar Rp 324,5 triliun. "Kendati demikian, kami mengajukan Rp 275 triliun saja," kata Sri dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Kamis (19/5). 

Sri mengatakan, pemerintah akan melakukan carry over atau membayar sisa kompensasi di tahun anggaran berikutnya. Menurut Sri, dengan penambahan anggaran subsidi energi dan kompensasi, pemerintah bisa menahan harga Pertalite tetap sebesar Rp 7.650 per liter. “Pertalite dalam hal ini tidak diubah harganya,” katanya.

Terkait anggaran kompensasi, Sri memerinci tambahan pagu sebesar Rp 216,1 triliun terdiri atas tambahan kompensasi BBM sebesar Rp 194,7 triliun dan kompensasi listrik sebesar Rp 21,4 triliun. “Untuk anggaran kompensasi meledak tinggi karena barang-barang tadinya tidak diatur juga tidak dinaikkan,” ucapnya.

Sri menjelaskan, pemerintah dalam APBN 2022 dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau ICP sebesar 63 per barel dolar AS, tidak memberikan kompensasi terhadap harga Pertalite, melainkan hanya solar. Namun, dalam usulan ICP 100 dolar AS per barel, kata Sri, pemerintah memberikan kompensasi Pertalite sebesar Rp 114,7 triliun dan solar sebesar Rp 98,5 triliun.

"Kalau masyarakat kemarin dengan mobil menggunakan Pertalite, itu ada bagian yang harus dibayar pemerintah ke Pertamina dalam bentuk kompensasi Rp 114,7 triliun kalau harga minyak terus menerus di atas 100 dolar AS,” jelasnya. 

Sri dalam rapat tersebut juga memastikan pemerintah tak akan menaikkan tarif dasar listrik subsidi. Sebab, pemerintah akan menambah kompensasi listrik sebesar Rp 21,4 triliun. 

Suasana Rapat kerja Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/5/2022). Rapat kerja tersebut membahas perkembangan perekonomian dan geopolitik saat ini yang berdampak terhadap peningkatan harga minyak mentah dan gas dan pada akhirnya terhadap penyediaan energi. Prayogi/Republika - (Prayogi/Republika.)

SHARE    

"Solar juga meledak ke Rp 98,5 triliun dan listrik juga Rp 21,4 triliun. Jadi anggaran kompensasi akan melonjak seperti yang tadi disampaikan, naik dari Rp 18,5 triliun menjadi Rp 234,6 triliun atau meningkat Rp 216,1 triliun," ungkapnya. 

Sri mengusulkan tambahan anggaran subsidi energi ke Badan Anggaran (Banggar) DPR sebesar Rp 74,9 triliun di dalam APBN 2022. Hal ini karena meningkatnya harga minyak dunia yang juga makin jauh dari asumsi harga minyak mentah pada tahun ini.

Menkeu memerinci, tambahan subsidi energi BBM dan elpiji 3 kg mencapai Rp 71,8 triliun menjadi Rp 208,9 triliun. Sementara, tambahan subsidi listrik sebesar Rp 3,1 triliun menjadi Rp 59,6 triliun. Di dalam APBN 2022, anggaran subsidi energi ditetapkan sebesar Rp 134 triliun, terdiri atas subsidi BBM dan LPG sebesar Rp 77,5 triliun dan listrik sebesar Rp 56,5 triliun.

Sri menekankan, harga keekonomian BBM jauh lebih tinggi dari harga jual saat ini akibat meningkatnya harga komoditas. “Harga keekonomian dari BBM kita mengalami perubahan sangat tinggi,” ujarnya.

 

Harga keekonomian dari BBM kita mengalami perubahan sangat tinggi.

 

 

SHARE    

Dengan asumsi ICP per April yang sebesar Rp 102,5 dolar AS per barel, harga keekonomian BBM jenis Pertalite disebut mencapai Rp 12.556 per liter. Adapun harga keekonomian SolarRp 12.119 per liter dari harga jual Rp 5.150 per liter dan elpiji sudah mencapai Rp 19.579 per kg dari harga jual 4.250 per kg. “Maka tidak heran arus kas Pertamina sejak Januari 2022 konstan negatif," tegas Sri. 

Badan Anggaran DPR dalam rapat kemarin menyetujui usulan pemerintah terkait revisi belanja negara pada APBN 2022 menjadi Rp 3.106 triliun. Pemerintah memperkirakan pendapatan negara naik menjadi Rp 2.266 triliun dari postur awal Rp1.846 triliun.

"Perubahan berkonsekuensi pada perubahan pos belanja secara keseluruhan, usulan pemerintah belanja negara menjadi sekitar Rp 3.106 triliun," kata Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah. 

Menurut Abdullah, perubahan postur APBN itu karena dipengaruhi oleh naiknya harga minyak mentah dunia, sehingga subsidi energi makin membengkak. "Naiknya harga minyak mentah membuat subsidi harus ditambah menjadi Rp 74,9 triliun dengan rincian subsidi BBM dan elpiji sebesar Rp 71,8 triliun dan subsidi listrik Rp3,1 triliun," ucapnya.

Perubahan yang terjadi antara lain harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang diasumsikan sebelumnya adalah 63 dolar AS per barel menjadi 100 dolar AS per barel. "Pendapatan negara berubah dari Rp1.846,1 triliun menjadi Rp2.266,2 triliun. Belanja negara berubah dari Rp 2.714,2 triliun menjadi Rp 3.106,4 triliun," katanya.

Petugas melayani pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) ke kendaraan konsumen di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (18/4/2022). - (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/rwa.)

SHARE    

Pada sisi lain, kata Abdullah, alokasi perlindungan sosial juga naik, sehingga pemerintah juga perlu menambah alokasi anggaran untuk perlindungan sosial sebesar Rp18,6 triliun. Dengan demikian, belanja pendidikan yang dicanangkan 20 persen dari total APBN naik pada kisaran Rp 23,9 triliun.

"Penambahan beberapa pos belanja di atas juga berkonsekuensi menyerap tambahan pengurangan SAL (saldo anggaran lebih) sebesar Rp50 triliun," katanya.

Namun demikian, menurut dia, penambahan belanja negara itu juga dibarengi dengan kenaikan pendapatan negara. Pemerintah memperkirakan pendapatan negara naik menjadi Rp 2.266 triliun dari postur awal Rp1.846 triliun, atau naik sekitar Rp 420 triliun.

Kenaikan pendapatan negara disumbang dari penerimaan pajak, PNBP, atau kenaikan berbagai komoditas ekspor unggulan seperti CPO dan batu bara. Dengan perubahan komposisi anggaran, defisit anggaran sepanjang 2022 diperkirakan akan rendah, dari 4,89 persen dari PDB menjadi 4,3-4,5 persen dari PDB.

 "Lebih rendahnya perencanaan defisit akan makin mempermudah pemerintah soft lending ke posisi (defisit) di bawah 3 persen pada 2023," ujarnya. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat