JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati meminta pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu segera membahas dan menyepakati besaran anggaran Pemilu 2024.

Menurut dia, usulan anggaran pemilu yang cukup besar dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) jangan dijadikan alasan untuk menunda pemilu. "Jangan sampai KPU-nya malah dijadikan alasan karena KPU mengajukan anggaran terlalu besar," ujar Khoirunnisa saat dihubungi Republika, Rabu (9/3).

Dia menjelaskan, pemilu merupakan siklus lima tahunan yang diamanatkan konstitusi, sehingga pemerintah seharusnya sudah mengantisipasi kebutuhan anggarannya. Terkait pengajuan anggaran yang disampaikan KPU terlalu besar, Perludem mendesak pemerintah dan DPR segera membahasnya secara detail.

Hal ini penting untuk mengantisipasi jika ternyata ujungnya pemerintah menyetujui besaran anggaran jauh dari yang diusulkan KPU. Para pihak dapat mendiskusikan pos atau mata anggaran yang bisa dihemat serta menentukan solusi dari setiap penyederhanaan yang dilakukan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (dua kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/1/2022). - (Prayogi/Republika.)

SHARE    

"Pemilu itu perhelatan besar ya memang membutuhkan biaya. Apalagi kita negara besar, pemilihnya banyak, petugasnya banyak, jadi ya memang pasti ada konsekuensi di anggarannya, anggarannya memang pasti besar. Kalau misalnya mau menghemat ya tadi bisa didiskusikan," kata Khoirunnisa.

Dia juga mengatakan, DPR tidak mesti menunggu anggota KPU-Bawaslu periode 2022-2027 dilantik untuk membahas anggaran pemilu. KPU dan Bawaslu adalah lembaga, sehingga siapa pun anggotanya harus melaksanakan keputusan yang ditetapkan secara kelembagaan.

"Sudah bisa dibahas sejak saat ini, enggak perlu menunggu sampai ada pelantikan KPU dan Bawaslu yang baru. Mereka kan baru akan dilantik sekitar April," tutur dia.

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Syarief Abdullah Alkadrie, mengakui sampai saat ini pihak belum membahas anggaran Pemilu 2024. Ia meminta publik tidak berandai-andai soal adanya dugaan skenario penundaan Pemilu 2024.

"Banggar belum membahas anggaran untuk 2023, kan pemilu itu 2024, jadi saya minta masyarakat tidak berandai andai," kata Syarief kepada wartawan, Rabu (9/3).

Pekerja menata logistik kotak suara Pemilu 2019 hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan di Gudang KPU Kabupaten Serang, Banten, Jumat (26/4/2019). - (ANTARA FOTO)

SHARE    

Menurutnya tidak alasan untuk menunda pemilu. Konstitusi juga menegaskan bahwa pemilu digelar tiap lima tahun sekali. "Jadi itu sudah tercantum di dalam UUD 45, jadi nggak mungkin kita menganulir itu sebagai konstitusi tertinggi kita secara formal," ujarnya.

Selain itu, DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu juga telah menyepakati pemilu digelar 2024.

Ia mengungkapkan Baleg masih menunggu pembahasan di Komisi II. "Nah nanti setelah diproses di komisi II, kan baru masuk ke banggar, jadi ini jangan orang berandai-andai, kita ini belum ada pemasangan anggaran, semua anggaran belum kita bahas," ujarnya.

Untuk diketahui, KPU mengusulkan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 76,6 triliun. Sementara Bawaslu mengajukan anggaran Pemilu 2024 lebih dari Rp 14,7 triliun. Jumlah ini untuk multiyears dari 2022-2025.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat