JAKARTA—Presiden Joko Widodo disebut akan melantik Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Kamis (10/3). Kabar pelantikan ini pun dikonfirmasi Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong.

“(Pelantikan hari ini) hampir pasti,” kata Wandy saat dihubungi Republika, Rabu (9/3). Dari informasi yang beredar, nama calon Kepala Otorita IKN Nusantara yang telah disetujui oleh Presiden Jokowi yakni Bambang Susantono.

Namun, Wandy mengaku belum bisa memastikannya. “Informasi yang beredar seperti itu. Tapi saya sendiri belum bisa memastikannya karena belum melihat Keppres-nya,” ujar dia.

Sebelumnya, Wandy menyampaikan kemungkinan pelantikan Kepala IKN Nusantara bisa dipercepat pada pekan ini. Kendati demikian, waktu pelantikan ini masih menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo. “Semua tergantung keputusan Presiden,” kata Wandy.

Wandy menyampaikan, Kepala Otorita IKN harus memiliki pengalaman membangun dan mewujudkan pembangunan fisik dalam skala besar di organisasi pemerintahan atau swasta. Selain itu, Kepala Otorita IKN juga harus mampu mengkoordinasikan berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan dan pemindahan IKN.

Mulai dari berbagai kementerian/lembaga yang terlibat dalam fase awal pembangunan IKN, hingga pemerintahan daerah di sekitar lokasi IKN. "Karena pembangunan IKN tak bisa dipisahkan dari wilayah sekitarnya dalam sebuah rancangan tata ruang yang terintegrasi," jelas Wandy.

Presiden Jokowi sendiri sudah mengakui kriteria Kepala Otorita yang bakal dipilihnya. Yakni, memiliki latar belakang arsitek dan bukan orang partai politik. Sementara, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menanggapi wacana penunjukkan kepala otorita IKN yang akan diumumkan pada pekan ini. Namun, DPR mengeklaim belum menerima nama yang akan dikonsultasikan ke pihaknya.

"Ya sampai hari ini saya belum dapat informasi," ujar Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/3).

Ia menjelaskan, kepala otorita IKN merupakan sesuatu yang mendesak, karena harus ditunjuk maksimal dua bulan setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN diundangkan. DPR dalam hal ini menyerahkan seluruh keputusan kepada Presiden Joko Widodo.

"Mungkin ada pertimbangan dari Presiden untuk juga segera agar semua bisa berjalan dan itu ya kita dukung aja," ujar Dasco.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (OPI), Dedi Kurnia Syah memprediksi pelantikan Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara dilakukan bersamaan dengan perombakan atau reshuffle kabinet. Menurutnya, belum diumumkannya nama kepala otorita IKN bersamaan dengan momentum isu perombakan kabinet.

Kabar reshuffle kembali muncul usai ada pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Meskipun, Zulkifli Hasan sendiri membantah melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi. "Bukan tidak mungkin reshuffle terjadi dalam waktu yang sama dengan penentuan kepala badan otorita IKN," kata Dedi Kurnia Syah. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat