JAKARTA – Sejumlah sektor industri di Indonesia bakal terdampak kebijakan Presiden AS Donald Trump mengenakan tarif Impor terhadap produk-produk Indonesia. Mereka meminta pemerintah menyiapkan kebijakan perlindungan.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSYFI) menyoroti dampak kebijakan tarif resiprokal AS terhadap industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional. Ketua Umum API Jemmy Kartiwa Sastraatmadja mengatakan kebijakan ini akan mengubah peta perdagangan TPT dunia dan menekan seluruh negara produsen. 

"Negara-negara produsen seperti Cina, India, Vietnam, Bangladesh, Myanmar, dan Kamboja akan mencari alternatif pasar baru, dan Indonesia berisiko menjadi sasaran ekspor mereka," ujar Jemmy di Jakarta, Jumat (4/4/2025).

Jemmy menilai kebijakan ini akan mengganggu peta perdagangan global dan berpotensi membanjiri pasar domestik dengan produk impor dari negara produsen utama. API dan APSYFI, lanjut Jemmy, mendesak pemerintah mengambil langkah perlindungan, termasuk penguatan regulasi impor dan mempertahankan persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). 

"Pemerintah juga harus mempertahankan kebijakan persetujuan teknis untuk pengaturan impor dan mempertahankan TKDN. Kami tekankan ekspor ke AS tidak ada kaitannya dengan aturan impor dan TKDN yang saat ini berlaku," ucap Jemmy. 

Perang Dagang Trump - (Republika)

Jemmy menyampaikan ekspor ke AS tidak ada kaitannya dengan aturan impor dan TKDN yang berlaku saat ini. Jemmy mendorong pemerintah merespons perang tarif dengan kebijakan tarif dan tidak melakukan pergeseran pada isu  NTM (Non Tariff Measure) atau NTB (Non Tariff Barrier). 

"API dan APSYFI juga mendorong pemerintah mempertahankan industri sektor padat karya yang sangat penting dalam hal penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat," lanjut Jemmy. 

Meski kebijakan AS memberlakukan tarif resiprokal, Jemmy menjelaskan ekspor TPT Indonesia masih bisa bersaing dengan memanfaatkan ketentuan 20 persen bahan baku dari AS. Jemmy menyampaikan AS tidak memproduksi benang dan kain, dan menjadi peluang Indonesia meningkatkan impor kapas dan mengkombinasikannya dengan serat polyester atau rayon lokal. 

"Ini akan memperbaiki kinerja TPT nasional secara keseluruhan dari hulu sampai hilir dan sekaligus menekan laju importasi barang jadi," sambung Jemmy.  Jemmy menyoroti ironi struktur impor TPT Indonesia yang dalam keadaan normal mengkonsumsi sekitar 600 juta dolar AS kapas dari AS, namun  Indonesia justru mengimpor benang, kain dan garmen senilai 6,5 miliar dolar AS dari Cina. 

Hal ini justru mematikan industri TPT dalam negeri karena bersaing dengan tidak sehat.  "Hal ini juga mengakibatkan utilisasi mesin produksinya hanya sekitar 45 persen," ujar Jemmy. 

Sejumlah pekerja menyelesaikan pembuatan kaos di konveksi Sinergi Adv, Jakarta, Rabu (17/7/2024). - (ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso)

SHARE    

Jemmy menyampaikan API dan APSYFI mendorong pemerintah melakukan negosiasi resiprokal dengan AS untuk meningkatkan impor kapas sebagai trade-off, sekaligus membuka akses bagi produk AS yang tidak diproduksi di Indonesia. Selain itu, kedua asosiasi meminta penertiban penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) untuk mencegah praktik transshipment.

"Lonjakan ekspor ini dilakukan oleh trader bukan oleh produsen, namun imbasnya seluruh produsen Indonesia terkena BMAD oleh AS.  Kita meminta pemerintah menertibkan penerbitan SKA yang hanya boleh diterbitkan bagi barang-barang yang diproduksi di Indonesia, bukan praktik transshipment," kata Jemmy. 

Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Akbar Djohan menyatakan kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) berpotensi memengaruhi kinerja ekspor-impor Indonesia, termasuk sektor logistik yang menjadi tulang punggung perdagangan internasional. Akbar menjelaskan kebijakan tarif resiprokal AS dapat meningkatkan biaya logistik bagi produk Indonesia yang masuk ke pasar AS, serta memengaruhi arus barang impor dari AS. 

"Kenaikan tarif ini berisiko mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar global, terutama bagi komoditas yang selama ini mengandalkan pasar AS," ujar Akbar di Jakarta, Jumat (4/4/2025). Selain itu, Akbar memprediksi adanya penurunan volume pengiriman barang melalui jalur laut dan udara sebagai dampak dari kebijakan ini. Sektor logistik, termasuk perusahaan freight forwarder dan penyedia jasa transportasi, harus bersiap menghadapi potensi perlambatan permintaan.  

ALFI, lanjut Akbar, mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah antisipasi, termasuk melakukan percepatan perundingan perdagangan bilateral. Menurut Akbar, pemerintah perlu memperkuat negosiasi dengan AS untuk meminimalisir dampak tarif, sekaligus mencari alternatif pasar ekspor baru.

Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. - (Republika/Prayogi)

SHARE    

"ALFI merekomendasikan stimulus fiskal atau kemudahan regulasi untuk membantu perusahaan logistik bertahan di tengah gejolak tarif," sambung Akbar. Selain itu, Akbar menilai perlunya peningkatan efisiensi logistik nasional. Akbar menegaskan infrastruktur logistik dalam negeri harus ditingkatkan agar biaya operasional tidak membebani eksportir.

 Akbar menambahkan perusahaan logistik dan forwarder juga harus memiliki sejumlah langkah antisipatif dalam memitigasi risiko akibat tarif baru AS tersebut. ALFI, ucap Akbar, menyarankan pelaku usaha logistik melakukan berbagai langkah strategis, seperti diversifikasi pasar. "Jangan hanya bergantung pada satu negara tujuan. Eksplorasi pasar nonAS seperti Afrika atau Timur Tengah bisa menjadi solusi," saran Akbar. 

Akbar juga mendorong pelaku usaha logistik menerapkan pemanfaatan digitalisasi dan otomasi untuk efisiensi biaya operasional. Selain itu, pelaku usaha sektor logistik harus berkolaborasi dengan eksportir lokal dan membangun kemitraan yang lebih erat untuk menyesuaikan strategi distribusi di tengah perubahan kebijakan.  "Meskipun tantangan ini berat, peluang untuk memperbaiki daya saing logistik Indonesia tetap terbuka. Ini saatnya kita berinovasi dan beradaptasi," kata Akbar.  

Presiden Trump telah menetapkan daftar tarif dan bea masuk ke sejumlah mitra dagang pada pertengahan pekan ini. Indonesia juga dikenakan tarif impor baru yang menurut Trump sebagai timbal balik (reciprocal tariff) sebesar 32 persen. 

Dikutip dari keterangan resmi yang tertulis di situs Kemlu.go.id, Indonesia mengeluarkan sejumlah pernyataan resmi terkait hal ini. "Pengenaan tarif resiprokal AS ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS. Selama ini produk ekspor utama Indonesia di pasar AS antara lain adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang dan produk-produk perikanan laut.”

Pemerintah Indonesia disebut akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Pemerintah Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia.

“Pemerintah Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) di tengah gejolak pasar keuangan global pascapengumuman tarif resiprokal AS. Bersama Bank Indonesia, Pemerintah Indonesia juga terus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga agar tetap mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan.”

Menurut Kemenlu, sejak awal tahun ini, Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan berbagai strategi dan langkah untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal AS dan melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS. Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS dan para pelaku usaha nasional, telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS.

Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS. Sebagai bagian dari negosiasi, Pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah AS, terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative.

Presiden Prabowo telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural serta kebijakan Deregulasi yaitu penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan Non-Tariff Barrier. Hal ini juga sejalan dalam upaya meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar dan menarik investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Langkah kebijakan strategis lainnya akan ditempuh oleh Pemerintah Indonesia untuk terus memperbaiki iklim investasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang luas.

“Indonesia telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan ASEAN untuk mengambil langkah bersama mengingat 10 negara ASEAN seluruhnya terdampak pengenaan tarif AS.”

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat