WASHINGTON  – Genderang perang dagang ditabuh Presiden AS Donald Trump dengan memberlakukan serangkaian tarif timbal balik untuk mengimbangi bea masuk yang dikenakan negara lain terhadap barang-barang AS. Produk-produk dari Indonesia yang diimpor AS bakal terkena tarif sebesar 32 persen melalui kebijakan tersebut.

“Tidak akan pernah ada transformasi suatu negara seperti transformasi yang terjadi di Amerika Serikat,” kata Trump dalam pernyataan yang disampaikan di Rose Garden, Gedung Putih pada Rabu waktu AS. Ia menamai hari pengumuman itu sebagai Hari Pembebasan.

Dalam pernyataannya pada Rabu waktu AS, Trump mengatakan tarif dasar sebesar 10 persen akan dikenakan pada semua impor AS. Setidaknya 60 negara akan menghadapi tarif individual, yang dihitung sebesar setengah dari tarif dan hambatan lain yang “dibebankan kepada AS” oleh negara-negara tersebut. Misalnya, dia mengatakan, Uni Eropa mengenakan tarif sebesar 39 persen terhadap impor AS, sehingga AS akan mengenakan tarif sebesar 20 persen.

Dengan skema itu. dalam daftar yang ditunjukkan Trump, produk Indonesia yang diimpor AS akan dikenai tarif 32 persen. Merujuk data yang dilansir Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Indonesia mengenakan tarif duty free untuk produk-produk impor nonpertanian dari AS sebesar 64 persen. Sedangkan untuk produk-produk pertanian sebesar 89 persen.

Dalam daftar yang diumumkan Trump, produk China dikenai tarif balasan 34 persen. Selain itu, AS juga menghapus bebas tarif untuk produk-produk yang harganya di bawah 800 dolar AS dari China. Sedangkan Meksiko dan Kanada tak terkena tarif balasan karena menjalin kerja sama perdagangan bebas dengan AS. Meski begitu, mereka lebih dulu dikenakan kebijakan tarif impor senilai 25 persen yang saat ini sedang dikaji ulang.

Presiden Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif baru di Rose Garden Gedung Putih, Rabu, 2 April 2025, di Washington. - (AP Photo/Evan Vucci)

SHARE    

Di Asia Tenggara, Singapura dan Timor Leste dikenai tarif dasar sebesar 10 persen. Selanjutnya Filipina dikenai tarif balasan 17 persen, sementara Malaysia dan Brunei dikenai tarif sebesar 24 persen. Selain itu, Thailand dikenai tarif sebesar 39 persen, Myanmar 44 persen, Vietnam 46 persen, dan Laos 48 persen. 

Trump menggambarkan tarif timbal balik parsial sebagai tindakan yang “baik”. Dia juga mengatakan kepada perusahaan mana pun “yang menolak tarif timbal balik yang masuk akal” untuk memproduksi produk mereka di AS.

“Jawaban saya sangat sederhana, jika mereka mengeluh, jika Anda ingin tarif Anda nol, maka Anda membangun produk Anda di sini, di Amerika, karena tidak ada tarif,” kata Trump.

Trump mengatakan tarif tersebut akan berdampak pada industri AS, yang pada akhirnya akan mengarah pada perekonomian yang lebih kuat dan harga yang lebih rendah bagi konsumen AS. Banyak ekonom mempertanyakan seberapa efektif pendekatan tersebut, dan memperingatkan bahwa hal tersebut dapat meningkatkan inflasi dan menyebabkan resesi.

“Pekerjaan dan pabrik akan kembali hadir di negara kita,” kata Trump. "Kami akan meningkatkan basis industri dalam negeri. Kami akan membuka pasar luar negeri dan menghilangkan hambatan perdagangan luar negeri, dan pada akhirnya, lebih banyak produksi di dalam negeri akan berarti persaingan yang lebih kuat dan harga yang lebih rendah bagi konsumen."

"Ini akan menjadi masa keemasan Amerika. Kita akan kembali menjadi sangat kuat," tambahnya.

Trump bersusah payah menggambarkan perubahan ini sebagai sesuatu yang “bersejarah”, dengan membayangkan kembalinya periode 1789 hingga 1913, ketika AS memperoleh sebagian besar pendapatannya dari tarif. Sejak itu, negara ini sangat bergantung pada pajak federal. Trump menjanjikan peningkatan pada industri dan manufaktur AS, menepis kekhawatiran bahwa pendekatan drastis ini dapat menyebabkan resesi. 

Selepas mengeluarkan pernyataan di Rose Garden, ia duduk sebentar di depan meja untuk menandatangani perintah eksekutif yang memberlakukan tarif timbal balik pada semua mitra dagang. Ia mengharapkan para kepala negara menghubunginya untuk mengajukan pengecualian atas kebijakan tarif ini, “Semua presiden asing, perdana menteri, raja, ratu, duta besar dan semua orang yang akan segera menelepon untuk meminta pengecualian tarif ini”, Trump menyampaikan pesan. “Saya berkata, 'Hentikan tarif Anda sendiri. Hilangkan hambatan Anda.'”

Menghadapi dampak dari kebijakan kenaikan tarif resiprokal tersebut, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, solusi utama Indonesia adalah mempercepat relokasi pabrik dan reformasi regulasi. "Kunci Indonesia saat ini adalah bersiap lomba kejar peluang relokasi pabrik, dan tidak cukup hanya bersaing dari selisih tarif resiprokal Indonesia yang lebih rendah dari Vietnam dan Kamboja. Kuncinya di regulasi yang konsisten, efisiensi perizinan, tidak ada RUU yang buat gaduh (RUU Polri dan RUU KUHAP ditunda dulu), kesiapan infrastruktur pendukung kawasan industri, sumber energi terbarukan yang memadai untuk pasok listrik ke industri, dan kesiapan sumber daya manusia," jelas Bhima kepada Republika, Kamis (3/4/2025).

Menurut Bhima, faktor-faktor tersebut jauh lebih penting karena Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan insentif fiskal berlebihan dengan adanya Global Minimum Tax. "Sebelumnya, Indonesia tarik investor dengan tax holiday dan tax allowances, sekarang saatnya perbaiki daya saing yang fundamental," tambahnya.

Indonesia perlu mengedepankan kebijakan yang memberikan kepastian dan mendorong efisiensi, mengingat tantangan global yang semakin kompleks. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Indonesia diharapkan dapat lebih siap menghadapi dampak dari kebijakan proteksionis negara-negara besar seperti AS.

Presiden Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif baru di Rose Garden Gedung Putih, Rabu, 2 April 2025, di Washington. - (AP Photo/Evan Vucci)

SHARE    

Guru Besar Ilmu Ekonomi Pembangunan Institut Pertanian Bogor (IPB), Didin S. Damanhuri menyoroti potensi dampak besar terhadap perekonomian nasional serta langkah-langkah yang perlu diambil pemerintah dan masyarakat.  

Dampak pertama yang akan terjadi adalah depresiasi nilai tukar rupiah yang saat ini telah mencapai Rp 16.700 per dolar AS dan berpotensi melampaui Rp 17.000 dalam waktu dekat. "Akan terjadi depresiasi rupiah yang kini pun sudah Rp 16.700 per 1 dolar AS dan tidak mustahil dalam beberapa hari ke depan akan melampaui Rp 17.000 per 1 dolar AS serta entah sampai berapa dalam lagi depresiasi rupiah tersebut akan terjadi," ujarnya dalam keterangan yang diterima Republika, Kamis (3/4/2025).

Selain itu, ia memperkirakan banyak perusahaan besar akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam skala besar akibat tingginya ketergantungan pada dolar AS. Akhirnya, PHK menjadi salah satu upaya rasionalisasi korporasi.  

Dampak berikutnya adalah efek domino terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akibat keterkaitan bisnis dengan perusahaan besar. Diperkirakan akan terjadi rentetan dampak terhadap berbagai kaitan usaha besar dengan UMKM karena adanya rantai ke depan dan ke belakang dari usaha besar tersebut.

Di sisi lain, penerimaan pajak negara juga diprediksi semakin menurun hingga 30 persen. Melemahnya daya beli masyarakat pun menjadi perhatian serius, terutama setelah penurunan aktivitas ekonomi yang sudah terlihat saat musim mudik Lebaran.

Buruh dan karyawan yang terancam PHK mendengarkan pidato dari direksi perusahaan di Pabrik Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) di Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (28/2/2025). - (ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha)

SHARE    

"Akan terjadi makin turunnya penerimaan pajak dari pemerintah yang terakhir ini pun sudah turun sekitar 30 persen," ujar Didin.  

Lebih lanjut, ia menyoroti potensi meningkatnya pesimisme di kalangan pelaku usaha dan pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Hal ini akan menimbulkan sentimen pesimisme baik dalam usaha UMKM dan usaha besar maupun pemerintah (pusat maupun daerah) yang kini pun pesimisme tersebut sudah cukup melanda publik terhadap perekonomian.

Tak hanya itu, situasi ekonomi yang memburuk juga dapat memicu lonjakan angka kriminalitas di masyarakat. "Akan makin meningkatkan aksi kriminalitas lebih tinggi lagi yang kini pun sudah cukup meresahkan masyarakat," tegas Didin.  

Menghadapi kondisi ini, Didin memberikan tujuh saran bagi pemerintah dan masyarakat. Pertama, ia menekankan pentingnya evaluasi dampak jangka pendek, menengah, dan panjang dari kebijakan tarif tinggi AS serta memperkuat kerja sama ekonomi dengan negara-negara ASEAN, OKI, dan BRICS+.

"Pemerintahan Prabowo segera mengevaluasi dampak jangka pendek, menengah, dan panjang akibat tarif tinggi dari AS terhadap perekonomian seraya melakukan upaya kerja sama ekonomi ASEAN, OKI, BRICS+, dan sebagainya," sarannya.  

Kedua, pemerintah perlu menyesuaikan kembali visi, misi, dan program ekonomi untuk merespons dampak tarif tersebut. Ketiga, ia merekomendasikan pengalihan pendanaan besar-besaran dari program jangka menengah dan panjang untuk memberi stimulus ekonomi kepada pelaku usaha, terutama UMKM dan sektor daerah.  

Keempat, Didin menyarankan agar pemerintah menghentikan pengeluaran yang tidak perlu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun daerah (APBD). "Menghentikan pengeluaran-pengeluaran APBN dan APBD yang tidak perlu (benchmark terhadap upaya-upaya seperti Gubernur Jabar selama ini misalnya)," katanya.  

Kelima, ia mengimbau semua pihak untuk menghentikan narasi yang dapat memecah belah bangsa, baik dari kalangan elite politik maupun masyarakat sipil, agar terwujud konsolidasi politik, ekonomi, dan sosial dalam menghadapi situasi sulit.  

Di tingkat masyarakat, Didin menyarankan keluarga-keluarga untuk memprioritaskan belanja kebutuhan pokok serta memperkuat solidaritas sosial. "Kepada keluarga-keluarga hendaknya melakukan belanja yang lebih memprioritaskan kepada kebutuhan pokok seraya lebih menghidupkan kondisi saling tolong-menolong (ta'awun) antar keluarga, tetangga, antar RT, RW, daerah-daerah, dan seterusnya sehingga tak seorang pun dibiarkan mengalami kesulitan ekonomi keluarganya," jelasnya.  

Terakhir, ia meminta aparat keamanan lebih sigap dalam mengantisipasi potensi lonjakan gangguan ketertiban dan keamanan. "Hendaknya aparat keamanan lebih gercep dan bijak menghadapi situasi kamtibmas yang mungkin meningkat dalam waktu dekat ini," harapnya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat