MAGELANG – Sejumlah kepala daerah kader PDI Perjuangan mengabaikan titah dari ketua umum partai itu, Megawati Soekarnoputri untuk tak menghadiri retret yang diadakan pemerintah pusat di Magelang, jawa Tengah. Perintah itu sebelumnya dilayangkan setelah PDIP menuding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkriminalisasi sekretaris jenderal Hasto Kristiyanto.

Gubernur Jakarta Pramono Anung tiba di Akademi Militer (Akmil) Magelang untuk mengikuti kegiatan retreat kepala daerah, pada Senin (24/2/2025). Pramono datang bersama belasan kepala daerah lain yang berasal dari PDIP.  

"Saya, Gubernur Jakarta, bersama dengan Pak Wali Kota Jogja, dan juga ada 17 lainnya yang bersama-sama dengan kami, hari ini kami memulai ikut untuk retreat," kata dia di Akmil Magelang, Senin siang. 

Ia tak mau menjelaskan secara rinci alasannya bersama rombongan telat hadir dalam kegiatan retreat di Akmil Magelang. Namun, ia mengaku terus berkomunikasi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan DPP PDIP.  

Sejumlah kepala daerah peserta retret mengikuti apel pagi di Lapangan Lembah Tidar Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Senin (24/2/2025). - (ANTARA FOTO/Anis Efizudin)

SHARE    

Para kepala daerah semestinya mengikuti retreat di Akmil Magelang sejak Jumat (22/2/2025). Namun, sejumlah kepala daerah dari PDIP memilih menunda kedatangan untuk mengikuti retreat sehubungan perintah ketua umum. "Tentunya dengan berbagai pertimbangan, dengan mempertimbangkan sesungguh-sungguhnya apa yang menjadi arahan Ibu Ketua Umum untuk melakukan penundaan," ujar Pramono.

Mantan sekjen PDIP itu juga berterima kasih kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, yang sabar untuk menunggu para kepala daerah lain untuk bergabung dalam kegiatan retret ang sudah berjalan selama empat hari. 

"Secara khusus saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kesabaran semuanya, terutama kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, Pak Wakil Menteri, dan semuanya, yang setelah empat hari lebih ini kami baru mengikuti retreat ini," kata dia. 

Ihwal tugasnya di Jakarta, Pramono mengaku sudah memberikan arahan kepada Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno untuk terus bekerja. "Karena bagaimanapun, itulah yang diharapkan oleh masyarakat terutama saya pribadi oleh rakyat Jakarta. Jadi itu yang ingin kami sampaikan, saya titip salam buat Bang doel," ujar Pramono. 

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengiyakan Pramono Anung telah mengikuti kegiatan pembekalan atau retret kepala daerah. Dia mengatakan Pramono tiba bersama 16 kepala daerah lainnya. 

Pramono tidak didampingi wakilnya, Rano Karno lantaran masih berada di Jakarta untuk menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kediamannya yang berlokasi di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta.

"Baru saja Gubernur Jakarta masuk bersama rombongan. Mas Pram, masuk bersama 16 kepala daerah" kata Bima saat dihubungi Antara di Jakarta, Senin. Bima mengatakan sudah ada 17 kepala daerah PDIP yang memang sudah datang sejak kemarin malam. "Semalam 17 orang," ujarnya.

Adapun deretan kepala daerah PDIP yang sudah hadir, yakni Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, Bupati Magelang Grengseng Pamuji, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono, Bupati Wonosobo Arif Nurhidayat, Bupati Semarang Ngesti Nugroho dan Bupati Demak Eisti'ana.

Kemudian, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Wonogiri Setyo Sukarno, dan Bupati Karanganyar Rober Christanto. Selanjutnya, dari Jawa Timur antara lain Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.

Instruksi Harian Ketua Umum untuk Kepada Daerah Kader PDIP - (PDIP)

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelumnya menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Kamis (20/2). Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari yang sama, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK.

Surat itu menyebut, "mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan".

Dalam surat itu juga, Megawati menginstruksikan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

"Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," tulis Megawati dalam surat itu.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menggunakan rompi tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2025). KPK resmi menahan Hasto atas kasus dugaan suap penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan. Hasto ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka.Hasto terlihat keluar dari ruang pemeriksaan mengenakan rompi tahanan pada pukul 18.08 WIB dengan kedua tangan yang sudah terborgol. - (Republika/Prayogi)

SHARE    

Selain itu, Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional. "Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call," sambungnya.

Sementara, pengamanan di KPK diperketat pascapenangkapan Hasto. Pegawai KPK diminta mengantisipasi aksi unjuk rasa penangkapan Hasto seperti yang terjadi pekan lalu. Pegawai KPK diimbau menggunakan pintu belakang saat masuk kerja pada hari ini.

Anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi pesan berantai soal antisipasi aksi unjuk rasa di KPK. Dalam pesan berantai itu disebutkan bahwa gedung KPK kini dilindungi barrier beton. "Pemasangan barrier beton ini untuk antisipasi keamanan," kata Budi kepada Republika, Senin (24/2/2025).

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat