JAKARTA -- Penangkapan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh KPK memicu pembangkangan kepala daerah yang merupakan kader Partai Banteng itu. Ini selepas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan kepala daerah kader partainya untuk tak mengikuti retret yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto di Magelang. 

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti memutuskan tak menghadiri orientasi kepala daerah atau retret yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, yang dimulai  Jumat (21/2/2025). "Iya, kami yang dari PDI Perjuangan tidak hadir ke Magelang," ujar Agustina kepada Republika, Jumat (21/2/2025). 

Agustina menambahkan, sambil menunggu arahan lebih lanjut, dia akan melaksanakan tugasnya sebagai wali kota. "Semarang ke Magelang dekat, saya menunggu arahan partai lebih lanjut," ujar mantan wakil ketua Komisi X DPR Periode 2019-2024 tersebut. 

Pada Kamis (20/2/2025) lalu, DPP PDIP menerbitkan surat instruksi harian Ketua Umum dengan nomor 7294/IN/DPP/II/2025. Dalam surat itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan para kader PDIP yang terpilih sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih agar menunda partisipasinya dalam orientasi atau retreat di Magelang. 

"Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," demikian bunyi poin 1 dalam surat instruksi yang dirilis DPP PDIP dan ditandatangani Megawati tersebut. 

Instruksi Harian Ketua Umum untuk Kepada Daerah Kader PDIP - (PDIP)

Pada poin kedua, Megawati memerintahkan agar para kader PDIP yang menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih untuk siaga. "Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call," katanya. 

Dalam surat instruksi tersebut, PDIP menjelaskan, pertimbangan keputusan penundaan partisipasi kader PDIP dalam retreat kepala daerah di Magelang adalah karena adanya “kriminalisasi hukum” kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan sangkaan memfasilitasi kaburnya buronan KPK Harun Masiku yang juga merupakan kader PDIP. Penangkapan Hasto adalah yang ketiga kalinya kader penting PDIP ditangkap KPK dalam tiga hari belakangan.

Di Bali yang termasuk wilayah "Kandang Banteng", Gubernur Wayan Koster tak ikut ke Magelang. Padahal, menurut Kepala Biro Umum dan Protokol Pemprov Bali I Wayan Budiasa menyampaikan seluruh sembilan bupati dan wali kota se-Bali sudah berada di Yogyakarta untuk menuju lokasi retret kepala daerah di Magelang.

“Yang berkaitan dengan surat ini masih belum bisa diputuskan apakah (Koster) tetap retret atau tidak, kalau teman-teman kepala daerah, bupati, wali kota kan posisinya saat ini sudah di Yogyakarta, kalau Pak Gubernur Bali rencana hari ini baru ke Yogyakarta,” kata dia di Denpasar, Jumat.

Biro Umum Pemprov Bali tak dapat memastikan kehadiran Gubernur Bali di pembukaan retret sore nanti, meski tiket keberangkatan menuju Yogyakarta telah dipesan sejak jauh hari. “Setelah pembukaan sore nanti baru bisa kami informasikan (kehadiran Wayan Koster), informasi saya masih belum utuh karena prosesnya masih berjalan, sore baru pembukaan retret setelah pembukaan kami infokan,” ujar Budiasa.

Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu juga menyatakan menunda keberangkatannya ke Akmil Magelang untuk menjalani retreat kepala daerah pada Jumat (21/2/2025). Penundaan itu dilaksanakan setelah ada instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Mohon ijin Sementara saya menunda keberangkatan ke Magelang sampai ada arahan lanjut dari Ibu Megawati Sukarnoputri," kata politisi PDIP itu saat dikonfirmasi wartawan, Jumat.

Diketahui, Masinton telah resmi dilantik menjadi Bupati Tapteng oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (20/2/2025). Sesuai jadwal yang ada, para kepala daerah semestinya ikut menjalani retreat yang digelar pemerintah pusat di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025.

Wali Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri) Lis Darmansyah juga merespons instruksi Megawati Soekarnoputri. Lis yang juga kader PDI Perjuangan itu menegaskan sebagai seorang anggota partai, ia berkomitmen dan tegak lurus untuk melaksanakan perintah Ketua Umum PDIP tersebut.

"Ini juga bentuk rasa solidaritas sebagai sesama kader PDI Perjuangan" kata Lis dihubungi via WhatsApp dari Tanjungpinang, Jumat. Lis saat itu sudah berada di Markas Akmil di Magelang, usai dilantik secara serentak bersama kepala daerah terpilih lainnya di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/2). "Saya sudah sampai di Magelang subuh tadi. Kalau tak ada instruksi lanjutan dari Ketua Umum, langsung balik kanan, pulang ke Tanjungpinang," ucap Lis.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menggunakan rompi tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2025). - (Republika/Prayogi)

SHARE    

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo juga belum memutuskan apakah dirinya akan berangkat ke acara pembekalan. Hasto di Balai Kota Yogyakarta, Jumat, mengaku masih menunggu klarifikasi terkait instruksi Megawati Soekarnoputri.

"Ini tadi saya sudah WhatsApp-an dengan Pak Pram (Pramono Anung), Gubernur DKI. Jadi ya Mas Pram mau menghadap Ibu (Megawati) dulu, nanti seperti apa penjelasannya. Ini ada surat, terus kita klarifikasi surat ini. Saya klarifikasinya lewat Mas Pram yang dekat di Jakarta, beliau yang akan menghadap," ujar Hasto yang diusung PDIP ini.

Terkait kesiapan keberangkatan, Hasto menyebut dirinya dan kepala daerah lainnya sudah mengikuti prosedur awal, termasuk menyimpan koper di lokasi kegiatan sebagaimana diminta sebelumnya. "Semua sudah taruh koper di sana, urusan taruh koper semua sudah taruh koper karena perintah taruh koper itu kemarin hari Kamis," ucap dia.

Namun, mantan Bupati Kulon Progo dua periode ini belum bisa memastikan apakah tetap akan mengikuti kegiatan tersebut atau tidak. "Ya belum, belum tentu. Nanti saya nunggu klarifikasi dengan Pak Pramono dulu. Ini baru klarifikasi," ujar Hasto.

Berdasarkan pantauan Republika, Gubernur Jakarta Pramono Anung belum berangkat ke Magelang untuk mengikuti retret, pada Jumat (21/2/2025) siang. Alih-alih bergegas ke Akmil Magelang, Pramono justru berkunjung ke kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar Nomor 27 A, Menteng, Jakarta Pusat.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengikuti upacara pelantikan kepala daerah serentak di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).  - (Republika/Edwin Dwi Putranto)

SHARE    

Pramono tiba di kediaman Presiden ke-5 Republik Indonesia itu pada sekitar pukul 10.55 WIB. Tak lama berselang, pada sekitar pukul 11.07 WIB, mobil yang ditumpangi Pramono itu keluar dari kediaman Megawati. Saat keluar, Pramono juga tidak nampak lantaran kaca mobil tertutup rapat.

Bupati Karanganyar Rober Christanto mengaku tegak lurus dengan instruksi dari Megawati Soekarnoputri terkait keikutsertaan pada retret. "Saya akan tegak lurus instruksi Bu Ketum," katanya di Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat.

Selanjutnya, ia masih menunggu perintah berikutnya terkait dengan keikutsertaan pada retret. "Saya sebagai kader partai dalam hal ini pasti mengikuti arahan," katanya. Ia bersama dengan kepala daerah lain yang juga diusung oleh PDIP akan berkumpul untuk menunggu arahan selanjutnya.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai adanya instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada kadernya untuk tidak berangkat ke Magelang mengikuti retret patut disayangkan. Pasalnya, kepala daerah sebenarnya sudah menjadi milik publik usai dilantik.

"Karena para kepala daerah yang telah dipilih ini sesungguhnya tak lagi seutuhnya milik PDIP, menimbang setelah mereka mendaftar dan berkampanye, saat itu pula kepentingan publik mengemuka sebagai pemegang saham politik terbesar," kata dia saat dihubungi, Jumat (21/2/2025).

Meski demikian, ia memaklumi adanya instruksi dari partai berlambang kepala banteng itu. Pasalnya, hal itu menjadi upaya PDIP meningkatkan posisi tawar di pemerintahan saat ini, setelah Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK. Namun, ia khawatir adanya instruksi itu akan membuat hubungan antara Megawati dan Prabowo Subianto terganggu. Padahal, dua tokoh itu belakangan dikabarkan akan melakukan pertemuan.

Agung menilai, Prabowo pasti akan menganggap adanya aksi tak hadir dalam kegiatan retreat sebagai perlawanan dari para kepala daerah. Apalagi, kegiatan itu diinisiasi langsung oleh Prabowo. "Karena dari sisi Prabowo, tak berangkatnya kader-kader PDIP dianggap 'melawan' perintah Presiden yang notabene kepala pemerintahan," ujar Agung.

Presiden RI ke-7, Joko Widodo juga memberi tanggapan terkait pernyataan Megawati Soekarnoputri. Ia menyatakan, tak semestinya megawati memasuki ranah tersebut. “Ini kan urusan pemerintahan, yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden,” katanya di Sumber, Banjarsari, Jumat (21/2/2025). 

Eks kader PDIP itu berpandangan semestinya kepala daerah yang sudah resmi dilantik hadir di retret. Menurutnya hal itu karena kepala daerah dipilih rakyat dan retret juga bagian untuk kepentingan masyarakat.  “Ya mestinya hadir, datang, karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat bangsa dan negara bukan untuk yang lain. (Melihat situasi seperti ini) Ya biasa,” pungkasnya. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat