Oleh RIZKY SURYARANDIKA

JAKARTA -- Pernyataan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Bali, Arya Wedakarna, yang mempermasalahkan jilbab menuai kontroversi. Arya terekam kamera mengeluarkan pernyataan tersebut saat sedang memarahi kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Bali Nusa Tenggara dan kepala Bea Cukai Bandara I Gusti Ngurah Rai, beserta pengelola bandara.

Arya diduga menyinggung jilbab atau hijab yang dikenakan Muslimah. Arya ingin agar pegawai asli Bali ditempatkan di meja depan melayani wisatawan dibandingkan mereka yang mengenakan hijab."Saya gak mau yang front line, front line itu, saya mau yang gadis Bali kayak kamu, rambutnya kelihatan terbuka. Jangan kasih yang penutup, penutup gak jelas, this is not Middle East. Enak aja Bali, pakai bunga kek, pake apa kek," ucap Arya dikutip Republika di Jakarta, Senin (1/1/2024).

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Advokat Persaudaraan Islam (DPP-API) Aziz Yanuar bereaksi keras atas pernyataan Senator Bali yang menjadi viral  di lini masa platform  X. Aziz mengingatkan jilbab sudah menjadi bagian dari budaya Indonesia. 

Aziz merujuk jilbab yang dikenakan oleh pahlawan Indonesia. Aziz pun meyakini Arya tidak paham jilbab bagi muslimah adalah budaya Indonesia. "Hampir seluruh pahlawan muslimah memakai tutup kepala atau hijab, ada Rohana kudus, Rasuna said yang bahkan jadi nama jalan di kuningan, Laksamana Malahayati dan lain lain," kata Aziz kepada Republika, Senin (1/1/2024). 

Aziz menegaskan jilbab bukan sekadar budaya negara timur tengah seperti disebutkan Arya. Dia menyebut jilbab bagian dari unsur Islam yang ditaati Muslimah di dunia, termasuk Indonesia. "Hijab dan tutup kepala bukan budaya timur tengah tapi budaya Indonesia. Hijab adalah unsur Islam dan Islam bagian tak terpisahkan dari Indonesia dari awal sampai akhir," ujar Aziz. 

Aziz juga mengungkapkan Iriana Jokowi selaku Ibu Negara pernah menggunakan jilbab. Oleh karena itu, menurut Aziz penggunaan jilbab tak perlu dipermasalahkan. "Bahkan bu Iriana sebagai ibu negara beberapa kali mengenakan hijab dan tutup kepala. Jadi jelas tak terbantahkan bahwa hijab atau tutup kepala untuk wanita atau muslimah adalah bagian dari budaya Indonesia," ujar Aziz. 

Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Ketua PSSI Erick Thohir menyaksikan laga penyisihan Piala Asia antara timnas Indonesia U23 melawan Turkmenistan di Stadion Manahan, Solo, Selasa (12/9/2023). Pada pertandingan itu Timnas Indonesia menang dengan skor 2-0 sekaligus memastikan lolos ke putaran Final Piala Asia. - (Dok PSSI)

SHARE    

Aziz juga meminta kalau perlu seluruh pegawai perempuan muslimah di Bali di bandara semua mengenakan jilbab. Begitu pula jika di Jakarta ada wanita dari Bali yang memang tidak berjilbab Aziz mempersilahkannya bekerja di bandara di bagian front line sebagaimana keinginan Arya. "Karena Bali, Jawa, Sunda dan lainnya adalah Indonesia. Indonesia merawat keberagaman dan menghargai perbedaan. Indonesia menolak rasis dan makhluk rasis," ujar Aziz. 

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga caleg DPR RI Dapil Bali, Surya Nata Putra mengatakan, ucapan Arya sangat mengganggu harmonisasi umat beragama di Pulau Dewata."Di sini masyarakat Bali sudah sangat Harmonis. Ucapan tersebut dapat menganggu kerukunan umat yang sudah terbangun dengan baik," katanya ketika dikonfirmasi di Jakarta, Senin (1/1/2024).

Muslim Bali ; Islam di Bali ; Masjid di Bali ;9 november 2010 ; - (republika)

SHARE    

Surya meminta kepada Arya untuk menjaga ucapannya. Pasalnya, apa yang ia sampaikan di ruang publik tersebut bisa menyulut masyarakat. Surya pun meminta kepada masyarakat untuk bisa menahan diri agar tidak termakan dengan ucapan tersebut. "Demi menjaga persatuan masyarakat di Bali, seharusnya senator tersebut mengklarifikasi ucapannya. Agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat," tuturnya.

Politisi yang memiliki nama lengkap Gusti Ngurah Arya Wedakarna memang kerap membuat gaduh kehidupan harmonis antar umat beragama khususnya di Bali. Arya  tercatat pernah menginginkan  agar klompok minoritas lebih kreatif dibandingkan kelompok mayoritas. Dia pun mengambil contoh ekstrem yakni  Israel yang hidup di tengah-tengah bangsa Arab.

"Ke depan Bali bisa jadi seperti Israel, karena Bali bisa memenuhi unsur seperti itu," kata Wedakarna dalam acara dialog terkait isu pembentukan desa wisata syariah di Denpasar, Bali, Kamis (26/11/2015).

Kegiatan yang dihadiri berbagai tokoh Hindu dan berbagai eksponen umat Hindu di Bali, berlangsung di aula Bank Indonesia Denpasar. Menurut Wedakarna, unsur-unsur yang dimaksudkannya adalah, pertama DNA orang Bali adalah orang Majapahit yakni orang Jawa yang tidak ingin disyahadatkan oleh Walisongo.

Selain itu, Wedakarna menyebut orang Bali punya jiwa puputan, yakni berperang sampai titik darah penghabisan. "Orang Bali sudah biasa puputan, lewat medan apa pun. Ini bukan retorika, tapi fakta. Sejak sebelum zaman kemerdekaan ada Puputan Badung, Puputan Margarana, Jagara, Puputan Klungkung," katanya.

Klarifikasi Arya 

Terkait dengan video yang viral tersebut, Arya memberikan klarifikasi dalam sebuah video unggahan di media sosial pribadinya yang dikutip Republika pada Selasa (2/1/2024).

“Video yang beredar adalah video yang telah dipotong oleh sejumlah media maupun oleh orang yang tidak bertanggung jawab,” ujar Arya.

Menurut Arya, pernyataannya yang berujung viral bermula saat dia menggelar rapat daerah. Saat itu, Arya sedang memberikan arahan kepada petugas Bea Cukai dan pimpinan bea cukai yang hadir.

Dalam arahan tersebut, ia meminta agar putra putri terbaik bangsa dalam hal ini rakyat Bali, agar yang menjadi frontliner yang menyambut langsung para tamu yang mendarat di bandara Ngurah Rai, Bali.  Frontliner merupakan sebuah profesional bidang customer service yang bekerja langsung dengan para pelanggan.“Saya kira hal ini sangat wajar, siapapun dan di manapun, tetap semangat putra daerah menjadi cita-cita dari semua wakil rakyat,” kata Arya.

Kebetulan, ujar Arya, dalam rapat tersebut ada karyawati Bali yang ikut hadir, lalu ia mencontohkan agar para frontliner ini seperti karyawati tersebut. Yakni, yang mengedepankan budaya Bali yang dijiwai oleh agama Hindu, bahkan jika memungkinkan termasuk juga menggunakan beras suci mereka.

“Dalam memberikan arahan, kami meminta kepada salah seorang karyawan atau karyawati yang kebetulan bersuku Bali yang hadir, untuk dapat lebih mengedepankan ciri-ciri kebudayaan Bali di dalam proses menyambut, Selamat datang atau kritik atau pemeriksaan bea cukai, misalkan kami menyarankan untuk dapat menggunakan beras suci yang biasanya di dapat setelah persembahyangan,” beber Arya.

Dari pernyataannya itu, Arya menganggap tidak ada ucapannya yang menyinggung kelompok agama manapun dan suku apapun. Arya juga menerapkan, bahwa arahannya ini selaras dengan Peraturan Daerah Bali No 2 Tahun 2012. 

“Maka dari itu kami tak ada menyebutkan nama agama apapun, nama suku apapun, dan juga kepercayaan apapun, bahwa hal tersebut sudah selaras dengan peraturan Perda Bali, Nomor 2 Tahun 2012 yakni tentang pariwisata Bali yang berlandaskan kebudayaan dan dijiwai agama hindu,” tuturnya.

Arya menjelaskan lebih lanjut, bahwa Provinsi Bali sejak 2012 telah memiliki peraturan bahwa komponen pariwisata bali termasuk airport, pelayanan publik, harus mengikuti aturan peraturan daerah, yang di mana tegas bahwa pariwisata bali adalah pariwisata yang dijiwai budaya agama hindu, seperti Tri Hita Karane, triwarge, dan trikarye.  

“Maka dari itu saya ingin meluruskan dan memberikan wawasan kepada siapapun yang ingin bekerja di Bali khususnya dari instansi negara, untuk dapat menunjukan sikap ramah melayani dan mengayomi kepada tamu-tamu yang datang ke Bali,” kata Arya

“Maka dari itu saya menyampaikan klarifikasi, dan juga seandainya jika ada pihak-pihak, komponen bangsa Indonesia yang merasa tersinggung dan keberatan dengan apa yang kami sampaikan, dari lubuk hati yang paling dalam, saya selaku Wakil rakyat Bali di DPD RI memohon maaf dengan tulus. Semoga hal ini dapat memacu siapapun instansi negara khususnya di Republik Indonesia untuk dapat dapat mengedepankan layanan prima ramah-tama sebagai bagian dari budaya leluhur bangsa,” ujar Arya.

Ralat: Artikel asli berita ini tak menyertakan klarifikasi dari Arya Wedakarna yang saat berita diterbitkan belum memberikan tanggapan. Atas hal itu, Dewan Pers menilai berita ini melanggar Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber. Klarifikasi melalui media sosial itu kemudian disertakan Republika seturut keputusan Dewan Pers atas aduan Arya Wedakarna sembari menanti yang bersangkutan mengirimkan hak jawab.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat