OLEH RIZKY JARAMAYA, LINTAR SATRIA

Perebutan pengaruh antara Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat Cina (RRC) di kawasan kepulauan Pasifik terus berlanjut. Yang terkini, AS membuka kedutaan besar di Kepulauan Solomon pada Kamis (2/1).

Sejak 2019 Cina memburu pengaruh sekutu-sekutu di Pasifik, termasuk Kiribati dan Kepulauan Solomon. Sebagai balasannya, tahun lalu Amerika Serikat (AS) mengumumkan rencana membuka kembali kedutaan di Kepulauan Solomon.

Di tahun yang sama, Kepulauan Solomon menandatangani perjanjian kerja sama keamanan dengan Cina. Kedutaan Besar di Solomon dalam skala kecil dimulai dengan berdirinya kuasa usaha atau chargé d’affaires. Beberapa staf Departemen Luar Negeri dan beberapa karyawan lokal ditempatkan di kantor kuasa usaha tersebut.

Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare dan PM Cina Li Keqiang, memeriksa pasukan dalam kunjungan di Aula Rakyat di Beijing, pada 2019 lalu.. (AP Photo/Mark Schiefelbein) - (AP)

SHARE    

Amerika Serikat sebelumnya mengoperasikan kedutaan di Kepulauan Solomon selama lima tahun. Kemudian kedutaan ditutup pada 1993 sebagai bagian dari pengurangan global dalam pos diplomatik setelah berakhirnya Perang Dingin.

Tetapi langkah berani Cina di Kepulauan Solomon membuat AS berusaha untuk meningkatkan keterlibatannya dalam beberapa cara, seperti dengan menyumbangkan vaksin Covid-19, membawa kembali sukarelawan Peace Corps ke beberapa negara pulau, serta berinvestasi dalam proyek kehutanan dan pariwisata.

Pembukaan kedutaan besar di Kepulauan Solomon terjadi saat pemimpin baru Fiji, Perdana Menteri Sitiveni Rabuka, meninjau kembali beberapa aspek keterlibatan negaranya dengan Cina. Pekan lalu, Rabuka mengatakan kepada The Fiji Times bahwa dia berencana untuk mengakhiri pelatihan polisi dan perjanjian pertukaran dengan Cina.

Awal tahun lalu, Departemen Luar Negeri AS memberikan pemberitahuan kepada anggota parlemen bahwa pengaruh China yang tumbuh di wilayah Pasifik menjadikan pembukaan kembali kedutaan di Kepulauan Solomon sebagai prioritas. Kepulauan Solomon telah menandatangani pakta keamanan dengan Cina.

 

Langkah berani Cina di Kepulauan Solomon membuat AS berusaha untuk meningkatkan keterlibatannya dalam beberapa cara.

 

 

SHARE    

Langkah ini menimbulkan kekhawatiran terkait pembangunan militer di wilayah tersebut. Amerika Serikat telah membalas dengan mengirimkan beberapa delegasi tingkat tinggi. Kepulauan Solomon mengalihkan kesetiaan dari Taiwan ke Beijing pada 2019.

"Kami melihat ikatan ini melemah karena Republik Rakyat Cina secara agresif berusaha untuk melibatkan elit politik dan bisnis Kepulauan Solomon, memanfaatkan pola janji-janji boros yang sudah dikenal, pinjaman infrastruktur prospektif yang mahal, dan tingkat utang yang berpotensi berbahaya," kata Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah Surat Pemberitahuan kepada Kongres pada Desember, yang diperoleh the Associated Press.

Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, AS telah mendapatkan dorongan dengan komitmen Kepulauan Solomon untuk terus bekerja sama dengan mitra keamanan tradisional seperti Australia. Tetapi AS tetap mengkhawatirkan kerahasiaan seputar perjanjian keamanan dengan Cina. Dia mengatakan segala jenis militerisasi di Pasifik oleh Cina akan menjadi perhatian besar.

Pejabat itu mengatakan, AS belum melakukan pembicaraan mendalam dengan kepemimpinan Fiji yang baru sehingga terlalu dini untuk mengatakan apakah tindakan kepolisian menandakan perubahan arah bagi Fiji di China. Sementara itu, Pemerintah Fiji tidak segera menanggapi permintaan komentar. 

Sejak Perang Dunia II, AS telah memperlakukan negara-negara Pasifik; Kepulauan Marshall, Mikronesia dan Palau seperti wilayahnya sendiri. AS mengembangkan fasilitas militer, intelijen, dan penerbangan di kawasan.

 

Sejak Perang Dunia II, AS telah memperlakukan negara-negara Pasifik; Kepulauan Marshall, Mikronesia dan Palau seperti wilayahnya sendiri.

 

 

SHARE    

Aliran uang dan lapangan pekerjaan yang datang karena kehadiran AS menguntungkan ekonomi negara-negara kepulauan itu. Banyak warga pulau-pulau itu memanfaatkan kemampuan mereka untuk tinggal dan bekerja di AS. Ribuan orang pindah ke Arkansas, Guam, Hawaii, Oregon, dan Oklahoma. 

Selain itu banyak masyarakat Kepulauan Marshall merasa penyelesaian AS atas uji coba nuklir pada tahun 1950-an dan 1960-an sebesar 150 juta dolar AS yang disepakati pada 1980-an tidak cukup. Diperkirakan biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki kerusakan uji coba-uji coba nuklir itu sekitar 3 miliar dolar AS.

Termasuk untuk perbaikan fasilitas limbah nuklir masif yang dikenal sebagai Cactus Dome. Menurut ahli lingkungan kebocoran limbah beracun mencemari laut.

Departemen Energi AS mengatakan kubah itu berisi lebih dari 76.000 meter kubik tanah dan puing-puing yang terkontaminasi radioaktif. Tetapi bangunannya tidak menimbulkan bahaya apa pun.

Uji coba nuklir AS di Kepulauan Marshall antara 1946 dan 1958. - (Public Domains)

SHARE    

Upaya terbaru Washington memperkuat hubungan dengan negara-negara Pasifik adalah dengan membuat kesepakatan-kesepakatan baru. Pada pekan ini pemerintah Presiden Joe Biden menandatangani nota kesepahaman dengan Kepulauan Marshall dan Palau yang diharapkan membuka jalan untuk kesepakatan yang lebih luas dalam dua dekade ke depan.

Dalam kesepakatan itu AS mendapatkan hak militer dan keamanan unik di dua negara kepulauan itu sebagai balasan atas bantuan substansial yang mereka berikan. Pemerintah AS yakin memperluas kesepakatan “Compacts of Free Association” akan menjadi kunci upaya AS mempertahankan pengaruhnya dan menahan pergerakan China di Indo-Pasifik.

Nota kesepahaman yang ditandatangani pekan ini mengungkapkan banyak uang yang akan pemerintah federal AS berikan pada Kepulauan Marshall dan Pulau bila kesepakatan mereka berhasil di negosiasi ulang. Negosiasi serupa dengan negara Pasifik ketiga, Micronesia, sedang berjalan.

Kesepakatan yang berlaku selama 20 tahun dengan Kepulauan Marshall dan Micronesia akan berakhir masa berlakunya tahun ini. Kesepakatan dengan Pulau habis pada tahun 2024 tapi Washington mengatakan kesepakatan dengan tiga negara itu akan diperbaharui dan ditandatangani pada pertengahan sampai akhir musim semi.

Pemerintah AS tidak membahas spesifik jumlah uang yang dilibatkan karena kesepakatan itu belum terikat hukum dan harus ditinjau dan disetujui Kongres sebagai bagian dari proses penyusunan anggaran.

Pada Kamis (12/1) media Micronesia, Marianas Variety, melaporkan dalam kesepakatan terbaru Kepulauan Marshall akan menerima 700 juta dolar AS selama empat tahun. Tapi angka itu hanya mencakup seperlima dari perpanjangan kesepakatan 20 tahun dan tidak termasuk dana yang akan terima Palau.

Utusan Khusus Biden untuk negosiasi kesepakatan Joe yun mengatakan jumlah uang yang diberikan dalam kesepakatan ini jauh lebih besar dibanding yang telah AS gelontorkan sebelumnya.

Negara-negara Kepulauan di Pasifik sudah lama mengeluhkan kesepakatan yang sebelumnya. Menurut mereka dana yang diberikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan atau mengatasi masalah kesehatan dan lingkungan jangka panjang yang disebabkan uji coba nuklir AS pada tahun 1950-an dan 1960-an.