RAMALLAH – Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh menjamu kunjungan delegasi Senat Amerika Serikat (AS) ke Ramallah, Kamis (19/1). Pada kesempatan itu, dia meminta Washington agar mengambil langkah serius untuk melindungi solusi dua negara sebagai cara penyelesaian konflik dengan Israel.

Dalam pertemuan itu, Shtayyeh memaparkan tentang tindakan-tindakan sepihak yang dilakukannya terhadap Palestina. "Israel menempatkan hambatan di depan kami serta menghalangi kami untuk mengeksploitasi potensi dan sumber daya alam kami, terutama di Area C (Tepi Barat). Israel juga menempatkan hambatan di depan pengembangan infrastruktur kami," ujarnya, dikutip laman kantor berita Palestina, WAFA. 

Di bidang politik, Israel juga membatasi hak Palestina. “Israel tidak lagi mematuhi dan menghormati perjanjian yang ditandatangani dengannya. Ia merampas hak kami untuk mengadakan pemilu di semua tanah kami, termasuk Yerusalem,” ujar Shtayyeh kepada delegasi Senat AS. 

Dia meminta AS membantu memastikan agar warga Palestina di Yerusalem diperbolehkan mengikuti pemilu, baik sebagai pemilih maupun kandidat. Menurut Shtayyeh, mengakhiri tindakan sepihak Israel dan mengakui negara Palestina adalah kunci untuk mencapai solusi dua negara. Palestina turut mengharapkan peran Washington dalam hal ini.

Perdana Menteri (PM) Palestina Mohammed Ibrahim Shtayyeh (kiri) memberikan keterangan kepada media seusai pertemuan dengan Menhan Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (26/10/2022). - (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

SHARE    

Selain itu, Shtayyeh menekankan tentang perlunya memperkuat hubungan bilateral Palestina-AS. Terkait hal tersebut, dia mendorong AS agar membuka kembali konsulatnya untuk Palestina di Yerusalem. Shtayyeh pun meminta Washington mengembalikan bantuan langsung untuk Palestina. 

Shtayyeh mengungkapkan, Palestina membutuhkan bantuan untuk menghadapi krisis keuangan akibat dipotongnya dana pajak Palestina oleh Israel.

Pada Kamis malam, Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan juga bertemu dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Dalam pertemuan itu, Abbas mengimbau pemerintahan Biden untuk menghentikan Pemerintah Israel melanjutkan langkah-langkah eskalasi terhadap Palestina.

"Kebijakan baru koalisi Israel menghancurkan peluang yang tersisa untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di kawasan itu,” kata Abbas kepada Sullivan.

Provokasi Israel di Kompleks Al-Aqsha - (Republika)

Abbas menekankan kepada Sullivan pentingnya tekanan AS terhadap Israel untuk menghentikan pembangunan permukiman, termasuk pembunuhan dan serangan pasukan Israel ke kota-kota Palestina. Pasukan Israel telah meningkatkan serangan terhadap warga Palestina di wilayah pendudukan Tepi Barat. 

Abbas juga meminta Sullivan untuk mencabut langkah hukuman era pemerintahan Trump terhadap Palestina, dengan memulihkan Konsulat AS di Yerusalem dan membuka kembali kantor Organisasi Pembebasan Palestina di Washington. Selama pembicaraannya dengan para pemimpin Israel dan Palestina, Sullivan menggarisbawahi urgensi untuk menghindari langkah-langkah sepihak yang dapat mengobarkan ketegangan di lapangan.

Pemerintah sayap kanan Netanyahu dan potensi eskalasi konflik antara Palestina dan Israel merupakan komplikasi yang tidak diinginkan bagi tim keamanan nasional Biden. Pemerintahan Biden berusaha mengalihkan perhatian dari Timur Tengah ke Cina dan Rusia.  

Pejabat AS sebelumnya telah menyatakan keprihatinan tentang dua menteri senior kabinet sayap kanan Israel, yaitu Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, yang telah menyatakan pandangan anti-Palestina yang keras pada masa lalu. Kendati demikian, Washington mengatakan akan terlibat dengan pemerintah Netanyahu berdasarkan kebijakannya dan bukan pada kepribadiannya.

​Ben-Gvir, merupakan seorang anggota parlemen yang terkenal dengan aksi provokatif dan anti-Arab. Saat ini dia menjabat sebagai menteri keamanan nasional, yang membawahi kepolisian Israel. Sementara Smotrich memiliki pandangan anti-Palestina dan antigay. Dia mengawasi badan pertahanan Israel yang bertanggung jawab atas urusan sipil Palestina. 

Sementara pertemuan-pertemuan itu dilakukan, Kementerian Kesehatan Palestina pada Kamis (19/1) mengatakan, tentara Israel menargetkan Rumah Sakit Pemerintah Jenin dengan peluru tajam. Dalam pernyataan yang diterima oleh Anadolu Agency, Menteri Kesehatan Mai Al-Kaila mengecam kejahatan pendudukan Israel menargetkan rumah sakit dan mengancam nyawa pasien.

"Serangan ini bukan yang pertama terhadap staf medis dan rumah sakit," ujar Al-Kaila. Al-Kaila meminta organisasi internasional dan hak asasi manusia untuk mengambil tindakan melindungi fasilitas medis dan kesehatan, yang perlindungannya dijamin oleh hukum internasional pada masa perang dan konflik. 

Kementerian Kesehatan yang mengutip Direktur Rumah Sakit Pemerintah di Jenin, Wissam Bakr, mengatakan, peluru tajam Israel menembus jendela ruang perawatan anak dan ruang pertemuan dokter anak. 

Pelayat mendukai Omar Khumour (14 tahun), remaja Palestina yang gugur ditembak tentara Israel pada Senin (16/1/2023). - (AP Photo/Mahmoud Illean)

SHARE    

Saat fajar pada Kamis, tentara Israel melakukan operasi militer di kamp Jenin, yang menewaskan dua warga Palestina dan melukai beberapa lainnya. Tentara Israel secara teratur menyerbu kota-kota di Tepi Barat dengan tujuan menangkap orang-orang Palestina yang digambarkan sebagai "buronan". Serangan ini biasanya menyebabkan konfrontasi bersenjata dan pecahnya protes.

Bertemu Israel

Tak hanya ke sisi Palestinam Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan juga menemui Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Kamis (19/1) waktu setempat. Kunjungan Sullivan dilakukan di tengah kegelisahan di Washington atas kebijakan Netanyahu dan atas beberapa anggota koalisi pemerintahan ultranasionalis dan ultra-Ortodoks yang telah mengambil sikap keras terhadap Palestina.

Kantor Netanyahu mengatakan, keduanya membahas program nuklir Iran dan cara untuk memperluas perjanjian normalisasi yang dicapai di bawah pemerintahan mantan presiden Donald Trump dengan empat negara Arab yaitu Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Maroko, dan Sudan. Keempat negara Arab ini menormalisasi hubungan dengan Israel pada 2020 di bawah Kesepakatan Abraham atau Abraham Accords yang diinisiasi oleh pemerintahan Trump.

 "Saya telah mengenal Presiden (Joe) Biden selama 40 tahun sebagai teman baik Israel. Kami melihat Anda sebagai mitra tepercaya dalam hal memastikan keamanan dan, tentu saja, memajukan perdamaian," kata Netanyahu kepada Sullivan.

Sementara itu, Sullivan mengatakan kepada Netanyahu bahwa komitmen Biden terhadap Israel sangat dalam. "Ini adalah sebuah komitmen yang berakar pada sejarah bersama, kepentingan bersama, dan nilai bersama," ujarnya.

Pemerintah baru Israel telah membuat pemerintahan Biden khawatir. Sejak awal menjabat, pemerintahan Netanyahu telah mengambil langkah kontroversial, yaitu kunjungan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir ke Kompleks Masjid al-Aqsha, dan mengambil langkah-langkah agresif melawan Otoritas Palestina yang bertentangan dengan upaya Biden untuk meningkatkan hubungan AS-Palestina.

Netanyahu mengatakan kepada Sullivan bahwa langkah-langkah tersebut merupakan tanggapan yang diperlukan kepada Palestina yang mendorong badan peradilan tertinggi PBB untuk memberikan pendapatnya tentang pendudukan Israel.