OLEH INTAN PRATIWI, DESSY SUCIATI SAPUTRI

Gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di Bali beberapa waktu lalu berhasil membuat terobosan untuk mengantisipasi terjadinya pandemi pada masa mendatang. Negara G-20 bersepakat untuk membentuk Pandemic Fund atau dana pandemi agar seluruh dunia ‘tak kaget’ menghadapi dampak pandemi yang bisa terjadi pada masa depan.

Sebanyak 20 negara dan tiga lembaga filantropi sudah menyetorkan dana ke Pandemic Fund dengan total mencapai sebesar 1,4 miliar dolar AS atau setara Rp 21,7 triliun.

Negara donor tersebut adalah Australia, Kanada, Komisi Eropa, Prancis, Jerman, Cina, India, Indonesia, Italia, Jepang, Korea, Selandia Baru, Norwegia, Afrika Selatan, Singapura, Inggris, Spanyol, Amerika Serikat, dan UEA. Selanjutnya tiga filantropi, yaitu The Bill & Melinda Gates Foundation, The Rockefeller Foundation, dan Wellcome Trust.

Indonesia sendiri, menurut Presiden Joko Widodo, telah menyumbangkan dana pandemi sebesar 50 juta dolar AS. “G-20 telah berhasil membentuk Pandemic Fund. Ini harus diikuti penambahan kontribusi pendanaan agar berfungsi secara optimal. Saya mengajak semua pihak berkontribusi. Indonesia telah berikan komitmen 50 juta dolar,” ujar Jokowi dalam sambutannya di sesi kedua KTT G-20 dengan tema “Kesehatan”, Selasa (15/11).

Presiden menyinggung soal arsitektur kesehatan global yang harus diperkuat. Jokowi juga mendorong agar G-20 ikut mengawal proses pembentukan traktat pandemi. Hal ini penting untuk memperkuat kesiapsiagaan di tingkat nasional, kawasan, dan global.

“Kali ini dunia harus lebih siap. Kesiapsiagaan kita akan menyelamatkan nyawa dan perekonomian kita. G-20 harus mengambil langkah-langkah nyata dan segera,” kata Jokowi.

Masih dalam pidatonya, Presiden Jokowi mengaku pembiayaan dalam Pandemic Fund membutuhkan dana sebesar 31,1 miliar dolar AS setiap tahunnya. Besaran dana ini untuk membiayai sistem pencegahan, persiapan, dan respons terhadap pandemi pada masa yang akan datang. Angka tersebut berdasarkan hasil studi yang dilakukan Bank Dunia dan organisasi kesehatan dunia awal tahun ini.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril mengeklaim, Pandemic Fund menjadi upaya menutup ketimpangan pendanaan kesehatan global. "Jadi, masyarakat dunia G-20 ini dapat mengumpulkan dana untuk bisa mengantisipasi pandemi maupun membantu negara-negara yang memang memerlukan bantuan," kata Syahril, Jumat (2/12).

Dana tersebut juga bisa digunakan bila nantinya ada situasi pandemi baru. Dana Pandemi digagas sejak masa Presidensi G-20 Italia pada 2021, tetapi baru berhasil disepakati dan rampung di bawah kepemimpinan Indonesia pada tahun ini.

Pandemic Fund (Governing Board) di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan RI Periode 2013-2014 Chatib Basri dan Menteri Kesehatan Rwanda Daniel M Ngamije. Pandemic Fund Governing Board bertugas menyeleksi berbagai pengajuan proposal dari seluruh negara yang membutuhkan alat diagnostik, obat-obatan, dan vaksin.

Founder dan CEO Center for Indonesia's Strategic Development Initiative (CISDI) Diah S Saminarsih menyarankan pemanfaatan dana Pandemic Fund untuk memperbaiki sistem layanan kesehatan primer. Diah menyoroti adanya ketimpangan layanan kesehatan primer saat pandemi Covid-19. Salah satunya, yakni cakupan vaksinasi Covid-19 yang masih rendah di negara berpenghasilan rendah dibandingkan negara maju.

"Pendapatan prioritas Pandemic Fund membutuhkan konsultasi dan partisipasi penerima manfaat untuk merepresentasikan kebutuhan mereka dan tidak berisiko mengulangi kembali ketidakadilan struktural pembiayaan kesehatan global," katanya.

Co-Chair Pandemic Fund Chatib Basri (kiri), berswafoto dengan Menteri Keuangan AS Janet Yellen dan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers dalam peluncuran Pandemic Fund di sela KTT G20 di Nusa Dua, Bali, (Ahad (13/11/2022). - (AP/Dita Alangkara)

SHARE    

Diah menambahkan, berkaca dari pengalaman global fund, sulit melihat mekanisme pendanaan global bisa terlaksana dan digunakan negara hingga mencapai komunitas atau masyarakat. Ia mendorong adanya landasan prinsip nilai yang disepakati bersama dengan semangat inklusi dan kesetaraan. Tujuannya pendanaan bisa bermanfaat dan menjangkau negara hingga komunitas yang membutuhkannya.

Presiden Bank Dunia David Malpass mengakui, Pandemic Fund merupakan pencapaian terbaik negara G-20. Malpass mengatakan, Bank Dunia sebagai tempat pengelolaan akan mencari pola terbaik untuk mengelola Pandemic Fund ini.

Bank Dunia bersama Task Force yang dibentuk antara Indonesia dan Italia akan menganalisis seperti apa implementasi Pandemic Fund ini ke depan. "Setiap dolar yang dihasilkan dari Pandemic Fund ini akan sangat bermanfaat terutama untuk negara berpendapatan menengah ke bawah untuk menjaga negaranya dari dampak besar pandemi. Setiap dolar mampu menyelamatkan nyawa," ujar Malpass.

Prioritas Indonesia

Sementara, dengan berkurangnya kasus Covid-19 di Indonesia, pemerintah mulai menggeser prioritas pendanaan dari penanganan pandemi ke sektor lain. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menguraikan prioritas pemerintah di bidang kesehatan bergeser dari penanganan pandemi menjadi peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat.

Kementerian Kesehatan akan memberikan alokasi anggaran yang cukup untuk revitalisasi fasilitas kesehatan hingga program yang bersifat promotif preventif. "Fokusnya adalah pelayanan primer nomor satu. Jadi, kita akan melakukan alokasi anggaran yang cukup untuk revitalisasi puskesmas, posyandu, kemudian program-program yang sifatnya promotif preventif. Itu adalah salah satu prioritas kita, menjaga agar masyarakat kita tetap sehat, bukan mengobati orang sakit," ujar Budi, Kamis (1/12).

Prioritas kedua, Menkes melanjutkan, pihaknya akan melakukan restrukturisasi rumah sakit di seluruh Indonesia. Tujuannya meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya bagi penyakit-penyakit yang menyebabkan kematian dan biaya paling tinggi, seperti jantung, strok, dan kanker.

Selanjutnya, fokus ketiga adalah membangun industri kesehatan. Kemenkes akan bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian.

Fokus keempat, mengembangkan kecukupan sumber daya manusia kesehatan, yakni dengan memastikan kecukupan dokter-dokter spesialis. Fokus kelima, memperbaiki sistem pembiayaan kesehatan. Setelah dua tahun dilanda Covid-19, masyarakat mulai memeriksakan penyakit lainnya.

"Terakhir, kita juga sudah mulai untuk melakukan prioritas ke program-program kesehatan masa depan berbasis bioteknologi, teknologi informasi, artificial intelligence, semua teknologi kesehatan baru kita mulai masuk. Itu dari program prioritasnya," kata Menkes menegaskan.

Tenaga kesehatan menyuntikan vaksin booster Covid-19 kepada warga di sentra vaksinasi di kawasan Kota Tua, Jakarta, Jumat (16/9/2022). - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

Pendonor Pandemic Fund:

Negara: Australia, Kanada, Komisi Eropa, Prancis, Jerman, Cina, India, Indonesia, Italia, Jepang, Korea, Selandia Baru, Norwegia, Afrika Selatan, Singapura, Inggris, Spanyol, Amerika Serikat, dan UEA.

Filantropi: The Bill & Melinda Gates Foundation, The Rockefeller Foundation, dan Wellcome Trust.

Tak Perlu Tunggu Nol Kasus

Pandemi Covid-19 sudah masuk tahun ketiga pada Desember 2022. Virus yang berasal dari Cina itu sudah menyebar ke ratusan negara dan hampir seluruh wilayah dunia.

Tiga kali gelombang varian Covid-19, dari delta hingga omikron, tapi tanda-tanda endemi atau hidup bersama virus belum menjadi keputusan resmi pemerintah. Sampai kapan masyarakat akan terus merasa ‘diteror’ oleh mutasi-mutasi virus Covid-19?

Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril mengatakan, untuk mengakhiri pandemi tetap menunggu keputusan resmi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). "Jadi, memang WHO mengatakan tanda-tanda pandemi akan segera berakhir, hanya saja mereka tidak menyebutkan kapan waktunya sehingga tidak bisa disampaikan apakah akhir pandemi pada 2022 ini atau tidak. Jadi, kita tunggu saja," ujar Syahril di Jakarta, Jumat (2/12)

"Tentu saja kewajiban kita seluruh rakyat Indonesia, bahkan seluruh dunia adalah bagaimana mengendalikan kasus ini kalau bisa semakin turun ya angkanya kematiannya dan menurun hospitalisasi," ujarnya.

Endemi adalah keadaan ketika kegiatan masyarakat menjadi normal tanpa kehilangan kewaspadaan terhadap infeksi. Caranya dengan mematuhi protokol kesehatan: memakai masker, menjaga kesehatan dan kebersihan, dan menjaga jarak.

Syahril menekankan, pada saat endemi pun bukan berarti kasus Covid-19 akan menjadi nol atau tidak ada sama sekali. Namun, dipastikan saat endemi nanti kasus Covid-19 sudah terkendali.

"Tujuan kita tidak usah kasus sampai nol (0), tapi memang betul-betul terkendali dalam waktu yang lama tiga sampai enam bulan yang tentu saja dengan tiga sampai enam bulan dengan stabil," katanya menegaskan.

Peneliti keamanan dan ketahanan kesehatan global, Dicky Budiman meminta pemerintah tidak terburu dalam mengakhiri status pandemi Covid-19 menjadi endemi. Menurut dia, mengakhiri status pandemi hanya bisa tercapai asalkan jumlah kasus positif Covid-19 tidak mengalami pelonjakan.

Dicky memprediksi lonjakan kasus Covid-19 bakal terjadi hingga akhir Januari 2023 akibat banyaknya subvarian baru Omicron yang menyebar. “Sangat mungkin naik hingga Januari 2023, karena juga saat ini gelombang yang terjadi disebabkan lebih dari satu subvarian,” kata Dicky yang juga merupakan ahli epidemiologi dari Griffith University Australia tersebut.

Presiden WHO Tedros Adhanom sudah meminta seluruh negara negara di dunia ini bersiap untuk menghadapi kemungkinan pandemi lanjutan ke depan. Belajar dari Covid-19, ke depan masih banyak kemungkinan pandemi lain yang akan datang.

Presiden World Health Organizations (WHO) Tedros Adhanom. - (AP/Denis Balibouse/Reuters Pool)

SHARE    

"Namun, kita tidak tahu kapan datangnya, tapi pasti pandemi lain akan datang. Saya berharap semua negara bersiap menghadapi hal ini dan bisa mempersiapkan diri sehingga dampak dari pandemi tidak signifikan kepada kondisi global," ujar Tedros, di Bali, beberapa waktu lalu.

Tedros menjelaskan, saat ini adanya isu perubahan iklim, penggundulan hutan dan juga kondisi pemanasan global yang membuat air makin tercermar menjadi pemicu adanya pandemi baru ke depan. Situasi ini perlu langkah bersama untuk bisa diselesaikan.

"Berkaca dari Covid-19 kemarin banyak berpengaruh pada ekonomi global dan pada ketahanan kesehatan masyarakat. Apalagi saat ini banyak faktor pemicu munculnya pandemi baru, perlu langkah bersama untuk memitigasi dampaknya ke depan," ujar Tedros.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat