JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti data beras yang belakangan menjadi perdebatan antara Perum Badan Urusan Logistik, Kementerian Pertanian, dan Badan Pangan Nasional. Jokowi memerintahkan, cadangan beras nasional perlu dihitung sesuai dengan kondisi di lapangan.

Presiden mengatakan, cadangan beras harus disiapkan dengan baik sehingga tidak menyebabkan kenaikan harga di pasaran. “Jangan sampai perhitungan kita keliru sehingga kita tidak menyiapkan cadangan. Pada suatu titik, cadangan kita habis dilihat oleh pedagang dan akhirnya harga beras pasti akan naik,” kata Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/12).

Kementerian Perdagangan sebelumnya sudah mengeluarkan izin impor beras sebanyak 500 ribu ton kepada Perum Bulog untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) yang sudah menipis menjelang akhir 2022. Perum Bulog terancam hanya memiliki stok akhir sekitar 200 ribu ton beras hingga akhir 2022. 

Per 22 November 2022, stok beras yang ada di Bulog tercatat sebanyak 594.856 ton, terdiri atas 168.283 ton (28,29 persen) beras komersial dan 426.573 (71.71 persen) stok cadangan beras pemerintah (CBP). Sementara itu, Kementerian Pertanian menyebut data stok beras di penggilingan mencapai 610.632 ton yang tersebar di 24 provinsi dengan rentang harga Rp 9.359 hingga Rp 11.700 per kilogram.

Pedagang menunjukan beras di kawasan Simprug, Jakarta, Jumat (2/12/2022). Badan Pusat statistik menyatakan stok beras surplus 1,7 juta ton dan cukup untuk meemenuhi kebutuhan nasional. - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

Jokowi menegaskan, ancaman krisis pangan dunia harus disikapi dengan hati-hati karena bisa berdampak pada masalah sosial dan politik. Jokowi mengatakan, situasi dunia saat ini masih tidak baik. Oleh karena itu, kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat dan hajat hidup orang banyak harus dikalkulasi dengan benar.

“Kuncinya, sekali lagi, kolaborasi antara kementerian dan lembaga dan jangan terjebak pada ego sektoral. Lakukan konsolidasi data, konsolidasi kebijakan, dan konsolidasi dari pelaksanaan implementasi,” ujar Jokowi.

Jokowi pun meminta jajarannya agar tetap berhati-hati dan mewaspadai kondisi perekonomian pada tahun depan, baik yang berkaitan dengan krisis keuangan maupun penurunan ekspor.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan, pemerintah bakal menyikapi persoalan beras, salah satunya mengenai kenaikan harga. Menurut Syahrul, kenaikan ongkos produksi, termasuk BBM, berdampak pada melonjaknya harga beras.

“Tapi, kenapa harga ini kita sikapi secara bersama, saya, Mendag (Menteri Perdagangan—Red), dan semua agar menyikapi. Mungkin saja ini masalah perdagangan yang harus kita selesaikan. Cost salah satunya. Ongkos produksi naik, BBM naik,” kata Mentan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/12).

Ia menekankan pentingnya kerja sama di dalam pemerintahan dan perlunya menghilangkan ego sektoral untuk menangani masalah ini. Presiden, kata dia, juga meminta agar jajarannya memperhatikan data di lapangan dalam mengambil kebijakan.

“Perintah Presiden tadi, perhatikan lapangan, faktualisasi data jangan cuma di atas kertas. Kenapa harganya mahal? Negara harus hadir agar ketersediaan cukup, harga juga terjangkau,” katanya.

Pedagang melayani pembeli di Pasar Jambu Dua, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/12/2022). Harga bahan pokok dari sejumlah komoditas seperti cabai, bawang, daging, ayam beras dan telur, mulai mengalami kenaikan di awal bulan Desember menjelang Natal dan Tahun Baru 2023. - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

Mengenai perbedaan data cadangan beras pemerintah, Mentan menyampaikan, data yang digunakan berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS). Ia menyebut laporan kepala daerah menyatakan stok beras masih aman. 

“Kesepakatan kita, data itu ada di BPS. Data dari satelit juga aman. Kemudian, laporan dari gubernur, bupati, juga aman,” kata dia.

Syahrul menyebut impor beras bisa saja dilakukan agar kondisi cadangan beras menjadi lebih baik. Kendati demikian, ia enggan menjelaskan lebih lanjut.

Dia mengeklaim puncak panen akan terjadi pada April 2023. Pemerintah pun masih memiliki stok dari hasil panen sebelumnya.

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, pemerintah secara penuh menjamin dan memastikan ketersediaan pangan masyarakat secara berkelanjutan. Untuk menjaga hal tersebut, stok dan kesiapan cadangan pangan pemerintah (CPP) harus dijaga dan dipenuhi ketersediaannya.

Menurut dia, stok CPP saat ini, khususnya beras, berada di posisi yang perlu ditambah agar dapat menjadi instrumen penstabil gejolak harga dan mengantisipasi kondisi darurat.

Sebagai upaya mengamankan stok cadangan beras, pemerintah akan menyiapkan 200 ribu ton beras komersial dari luar negeri alias impor yang sewaktu-waktu dapat dibawa ke Indonesia.

"Cadangan pangan ini harus ada dan tidak dikeluarkan secara bebas, hanya digunakan untuk beberapa kegiatan pemerintah," ujarnya.

Pedagang melayani pembeli di Pasar Jambu Dua, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/12/2022). - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

Ia menjelaskan, stok beras dari luar tersebut hanya digunakan pada kondisi tertentu, seperti penanggulangan bencana, intervensi harga jika diperlukan, dan beberapa kegiatan pemerintah lainnya. "Penggunaannya akan diawasi secara ketat, untuk memastikan tidak masuk ke pasar," ujarnya.

Arief memastikan, beras impor tersebut tidak akan mengganggu penjualan beras petani karena hanya digunakan untuk pengendalian harga dan pemenuhan pangan di tengah kondisi darurat/bencana melalui Perum Bulog. “Kita pastikan betul beras komersial ini tidak akan mengganggu beras dalam negeri produksi petani. Pemerintah berpihak penuh kepada para petani lokal sehingga keberadaan cadangan ini akan dijaga agar tidak merusak harga beras petani," ujarnya.

Beras komersial tersebut merupakan persediaan akhir tahun ini sampai menunggu panen raya pada Februari-Maret 2023. Menurut Arief, upaya pemenuhan beras sejalan dengan arahan Presiden Jokowi untuk memastikan kebutuhan pangan seluruh masyarakat terpenuhi.

Mengenai harga pangan, NFA menyebut terdapat tiga komoditas yang berpotensi mengalami kenaikan harga signifikan pada akhir tahun. Ketiga komoditas pangan itu adalah beras, telur ayam ras, dan cabai. Meski demikian, NFA memastikan stok ketiga komoditas tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat pada momen Natal dan tahun baru.

Panel Harga NFA mencatat harga beras medium hingga Selasa (6/12) mencapai Rp 11.260 per kg atau naik 0,18 persen dari hari sebelumnya. Adapun harga telur ayam ras tercatat sebesar Rp 29.300 per kg, naik 0,45 persen dari hari sebelumnya. Adapun untuk cabai rawit merah, harganya mencapai Rp 47.120 per kg, meningkat 3,04 persen. Harga cabai merah keriting kini Rp 34.630 per kg karena meningkat 0,61 persen.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat