OLEH FUJI EKA PERMANA, dari Dubai, Uni Emirat Arab

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin melakukan pertemuan dengan peneliti senior dari DinarStandard, Mohamed Ali Mechraoui, dalam kunjungan kerjanya ke Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). Pertemuan yang berlangsung pada Kamis (3/11) tersebut membahas mengenai pentingnya negara-negara Muslim untuk bekerja sama membangun dan menciptakan keamanan pangan.

DinarStandard merupakan lembaga pengkajian bertaraf internasional yang fokus pada ekonomi Islam global. Lembaga ini sekaligus lembaga pemeringkat yang menerbitkan Global Islamic Economy Indicator (GIEI) dan secara rutin mempublikasikan hasil kajiannya dalam laporan State of Global Islamic Economic (SGIE) Report.

Laporan SGIE mencakup sektor makanan halal, keuangan Islam, perjalanan ramah Muslim, fesyen Muslim, obat-obatan, kosmetika halal, media dan rekreasi. Pada SGIE Report 2022, Indonesia secara keseluruhan mampu mempertahankan posisi keempat dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah.

Mohamed Ali Mechraoui mengatakan, keamanan pangan merupakan masalah yang seharusnya menjadi agenda utama bagi semua negara di dunia. Apalagi, pandemi Covid-19 telah menyebabkan berbagai kerentanan dan menyebabkan adanya disrupsi terhadap rantai pasok.

Permasalahan itu diperparah dengan adanya perang antara Rusia dan Ukraina yang menimbulkan berbagai tekanan terhadap perdagangan komoditas, seperti terganggunya pasokan komoditas minyak bumi dan gandum. "Dan terganggunya hal-hal lain. Maka, kita harus memiliki strategi jangka panjang," kata Mechraoui saat bertemu Wapres di Hotel Raffles Dubai, UEA, Kamis (3/11).

Menurut Mechraoui, negara-negara Muslim dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tidak ada yang menangani masalah keamanan pangan secara sungguh-sungguh. Padahal, persoalan keamanan pangan harus dikoordinasikan secara bersama oleh negara-negara Muslim.

Dia menegaskan, negara-negara Muslim harus bekerja sama satu sama lain dengan sangat kuat. "Kami memandang beberapa negara memiliki kekuatan dalam komoditas tertentu, misalnya Malaysia dan Indonesia dalam hal bidang sawit. Ini tentu dapat membantu negara-negara lainnya yang tidak memiliki hal itu," jelas Mechraoui.

Mechraoui menambahkan, negara Islam lainnya seperti Pakistan dan Kazakhstan memiliki keunggulan dalam hal produksi gandum. Pasokan gandum saat ini terganggu akibat perang Rusia-Ukraina. Oleh karena itu, kata dia, hal yang harus dilakukan adalah menciptakan suatu pasar antara negara-negara anggota OKI terhadap komoditas.

Pertemuan Wapres RI KH Maruf Amin dan Presiden UEA Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) di Istana Al Shatie, Abu Dhabi, UEA, Rabu (2/11/2022). - ( Istimewa)

SHARE    

Negara-negara yang memiliki keunggulan di komoditas tertentu, harus bisa membantu pasokan kepada negara yang kekurangan. Menurut kajian DinarStandard, seharusnya ada sekitar sembilan komoditas yang dapat dikerjasamakan, antara lain, gandum, daging, produk-produk unggas, dan produk-produk turunan dari susu, dan gula.

"Kalau (kerja sama) ini dilakukan, maka kerja sama antara negara-negara Muslim akan menjadi sangat kuat," ujar Mechraoui.

Mechraoui menambahkan, negara mayoritas Muslim juga perlu fokus dalam bidang-bidang lainnya, misalnya pendidikan, kesejahteraan, kebijakan pemerintahan, dan jaminan kesehatan.

Ekosistem halal 

Dalam pertemuan dengan Wapres, Mechraoui mengapresiasi keseriusan Indonesia dalam membangun ekonomi syariah dan ekosistem halal. Keseriusan itu tecermin dengan adanya program sertifikasi halal dan mengembangkan ekosistem halal.

Menurut dia, ekosistem halal di Indonesia bisa terus terbangun secara kuat karena tidak ada pertentangan kepentingan.

Kepada tim DinarStandard, Wapres KH Ma'ruf Amin menceritakan tekad Indonesia untuk membangun ekonomi syariah dan menjadi pemain di kancah global. Atas alasan itu, Indonesia mengembangkan ekosistem kelembagaan dan jaringan.

"Indonesia membangun kelembagaan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di pusat, dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di semua provinsi," kata Wapres.

Kiai Ma'ruf menyampaikan, ada empat hal yang menjadi fokus perhatian Indonesia. Pertama, pengembangan industri halal. Kedua, pengembangan industri keuangan syariah. Ketiga, membangun usaha, bisnis dan pengusaha syariah. Keempat, pengembangan keuangan sosial syariah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf (Ziswaf).

"Untuk industri halal, kami bangun ekosistem halal mulai dari kawasan industri halal, jadi kawasan ekonomi khusus untuk halal," jelas Kiai Ma'ruf.

Ia menambahkan, sertifikasi halal di Indonesia juga meliputi aspek makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, bahkan sampai ke pariwisata halal. Selain itu, industri halal, ada di beberapa kawasan di Indonesia.

"Untuk pariwisata halal di seluruh Indonesia adalah destinasi wisata, tapi ada beberapa (destinasi wisata) yang kami bangun istimewa," kata Wapres.

Kiai Ma'ruf menegaskan, salah satu yang ingin dibangun Indonesia adalah ekonomi yang sesuai dengan syariah. "Saya setuju kita umat Islam harus bangun karena potensi kita besar, karena itu saya setuju sekali membangun kerja sama dengan negara-negara Muslim," kata Wapres.