Calon Pimpinan KPK Pengganti I Nyoman Wara bersiap mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di ruang rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (28/9/2022). | Prayogi/Republika.

Nasional

Johanis Wacanakan Restorative Justice Kasus Korupsi

Johanis Tanak dipilih DPR menggantikan Lili Pintauli Siregar.

JAKARTA -- Komisi III DPR pada Rabu (28/9), melakukan penghitungan suara atas pemilihan dua calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pengganti Lili Pintauli Siregar. Dalam penghitungannya, Johanis Tanak memperoleh 38 suara, sedangkan I Nyoman Wara mendapatkan 14 suara.

Dari 54 anggota Komisi III DPR, 53 di antaranya memberikan suaranya. Adapun satu surat suara tidak sah dan satu anggota Komisi III tak memberikan suaranya, karena tak hadir dalam uji kelayakan dan kepatutan.

"Berdasarkan hasil dari perolehan suara, seleksi calon pimpinan KPK masa jabatan 2019-2023 sebagai berikut atas nama Johanis Tanak, terpilih menjadi calon pimpinan KPK masa jabat 2019-2023," ujar Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir yang kemudian mengetuk palu persetujuan, Rabu (28/9).

"Hasil pemilihan ini akan kami sampaikan dalam rapat paripurna yang terdekat," sambungnya.

Dalam uji kelayakan dan kepatutan, Johanis Tanak yang mewacanakan penggunaan restorative justice atau keadilan restoratif dalam kasus tindak pidana korupsi.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana. Sehingga penghentian penyidikan dan penuntutan perkara korupsi karena alasan telah mengembalikan kerugian negara merupakan alasan yang tidak tepat.

"Namun hal itu (restorative justice) sangat dimungkinkan berdasarkan teori ilmu hukum yang ada bahwasanya peraturan yang ada sebelumnya dikesampingkan oleh peraturan yang ada setelah itu," ujar Johanis di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (28/9).

"Di mana, kalau saya mencoba menggunakan restorative justice dalam korupsi, saya akan menggunakan adalah UU tentang BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)," sambungnya.

Usai uji kelayakan dan kepatutan tersebut, Johanis membandingkan penggunaan keadilan restoratif kepada Mike Tyson dalam kasus pemerkosaan pada 1992. Saat itu, Mike membayarkan kepada negara sebelum masa hukumannya habis.

photo
Calon Pimpinan KPK Pengganti Johanis Tanak (kiri) dan I Nyoman Wara (kanan) berada di ruang tunggu sebelum mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di ruang rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (28/9/2022). - (Prayogi/Republika.)

"Sebelum habis masa hukuman dia membayar kepada negara, setelah dia membayar dia bebas. Setelah bebas dia takut melakukan perbuatan kejahatan, karena apa? ‘saya capek cari duit, saya ditangkap, hanya untuk bayar lagi’," ujar Johanis.

Keadilan restoratif dalam kasus korupsi disebutnya tetap memberikan efek jera kepada pelaku. Karena, menurutnya, mereka harus membayarkan denda dan kerugian negara atas korupsi yang dilakukannya.

"Sekarang di Belanda, rutan kosong, karena berapa besar biaya untuk memproses satu proses perkara. Sementara yang namanya korupsi, negara berusaha jangan sampai uang negara keluar, tapi dengan proses begitu berapa banyak uang negara yang harus keluar," ujar Johanis.

Menurutnya, penerapan keadilan restoratif akan membuat negara tidak akan mengeluarkan biaya dalam memproses perkara kasus korupsi. Ia pun membandingkanya lagi dengan kasus Hambalang, ketika negara mengeluarkan biaya untuk perkara tersebut dan di samping itu juga tak maksimal dalam mengembalikan kerugian negara yang dihasilkan.

"Kalau uang negara sudah keluar, tambah lagi proses berapa lagi uang negara keluar. Ini yang harus dipikirkan negara, sehingga dana negara untuk pembangunan demi keadilan masyarakat bangsa dan negara itu tercapai," ujar Johanis.

Meskipun restorative justice itu belum diatur dalam UU Tipikor, tetapi bisa diisi dengan suatu peraturan untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Salah satunya dengan peraturan presiden (Perpres).

"Nantinya ketika ada orang yang melakukan tindak pidana korupsi, saya berharap dia dapat mengembalikkan uang tersebut, tetapi dia kena denda juga, kena sanksi juga," ujar Johanis.

"Jadi kalau dia merugikan negara 10 juta, saya berharap dia mengembalikkan ke negara 20 juta. Jadi uang negara tidak keluar, PNBP (penerimaan negara bukan pajak) untuk negara ada," sambungnya.

Ketua KPK Firli Bahuri menyambut baik atas terpilihnya Johanis Tanak untuk mengisi posisi Wakil Ketua KPK, menggantikan Lili Pintauli Siregar. Firli mengajak Johanis agar gencar memberantas korupsi di Indonesia.

"Untuk saudara Johanis Tanak, saya mengucapkan selamat atas terpilihnya  untuk melanjutkan pengabdian di KPK sebagai Wakil Ketua KPK. Selamat datang dan selamat bergabung dalam barisan KPK," kata Firli, Rabu.

"Mari kita bersihkan negeri ini dari praktik-praktik korupsi," imbuhnya. 

Pembangunan Jembatan Ketapang Aquaculture Dikebut

Pihaknya pun sudah menginstruksikan pekerja di lapangan untuk mengebut penyelesaian proyek

SELENGKAPNYA

Mengenang KH Zainuddin MZ: Amplop Kosong dan Sepeda Ontel

Setelah tiba di rumah dan amplop itu disobek, ternyata tak ada isinya sepeser pun

SELENGKAPNYA

Transformasi Cuap-cuap Jadi Cuan

Hadirnya fitur live shopping adalah game changer dalam dunia belanja daring. 

SELENGKAPNYA