JAKARTA -- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) mendorong agar kawasan industri halal (KIH) terus dibangun di berbagai daerah. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani yang juga Sekretaris Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), pembentukan KIH ini merupakan salah satu upaya untuk memperkuat ekosistem industri halal di Indonesia.

Sri mengatakan, sejumlah pemerintah daerah menyatakan ingin membangun KIH di wilayahnya. Saat ini, Indonesia baru memiliki tiga KIH, yaitu Modern Halal Valley di Cikande, Banten; Halal Industrial Park di Sidoarjo, Jawa Timur; dan Bintan Inti Halal Hub di Bintan, Kepulauan Riau.

"Beberapa gubernur tadi melaporkan bahwa mereka ingin juga membangun Kawasan Industri Halal," kata Sri Mulyani saat mendampingi Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin dalam konferensi pers seusai rapat pleno KNEKS di gedung Kementerian Keuangan, Senin (30/5).

Sri mengatakan, rencana pembentukan KIH baru perlu didukung kementerian dan lembaga. Sebab, keberadaan KIH ini juga harus diikuti dengan masuknya para pelaku ekonomi syariah di kawasan tersebut.

Oleh karena itu, Sri mendorong kementerian dan lembaga membuat program-program yang mendukung langkah tersebut. "Termasuk untuk bisa mengundang para pelaku ekonomi masuk di dalam kawasan ekonomi halal tersebut, apa manfaatnya dan apa kelebihannya, sehingga mereka bisa tertarik dan tentu berbagai prioritas dan fasilitas yang bisa dinikmati," ujar Sri Mulyani.

Menurut Sri, hal tersebut menjadi salah satu arahan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin dalam rapat pleno KNEKS. Dalam rapat kemarin, Sri melaporkan bahwa delapan dari tiga program prioritas KNEKS sudah terealisasi. Ia berharap program ini akan memberikan efek berganda  yang besar terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan Syariah di Tanah Air.

Capaian kinerja yang telah berjalan di antaranya adalah klaster pengembangan industri produk halal melalui kodifikasi data produk halal untuk perdagangan internasional. Sri mengatakan, data ekspor produk Indonesia yang telah memiliki sertifikasi halal juga telah dapat diidentifkasi. Menurutnya, hal serupa juga akan dilakukan pada data impor nasional di masa mendatang.

Kemudian pada klaster pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah, telah dilaksanakan pengembangan pembiayaan syariah bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Hal itu dilakukan melalui penerbitan saham atau surat berharga syariah melalui urun dana berbasis teknologi. "Crowdfunding syariah sudah bergulir dan diharapkan ekosistemnya akan terus membesar, sehat, dan berkesinambungan," ujarnya.

Pemandu wisata memberikan penjelasan kepada turis mancanegara di Masjid Istiqlal, Jakarta, Ahad (28/1). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengembangkan konsep pariwisata halal yang akan memudahkan wisatawan muslim untuk memenuhi kebutuhan berwisatanya. - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

Sri mengatakan, KNEKS juga mendukung penuh pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS). Hal ini sebagai upaya perluasan jaringan KNEKS di berbagai daerah, sehingga dapat mempercepat pembangunan ekonomi dan keuangan syariah sesuai dengan kearifan lokal di masing-masing daerah.

Menurutnya, keberadaan KDEKS di daerah akan memudahkan koordinasi dan sinkronisasi antara program kerja nasional dengan kebutuhan dan karakteristik spesifik daerah dalam mengembangkan Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin pada Senin memimpin langsung Rapat Pleno KNEKS, yang merupakan lanjutan dari rapat pleno pertama pada November 2021. Seusai  rapat, Wapres mengungkapkan rencana pemerintah memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Salah satunya, pemerintah ingin membangun masterplan kelembagaan ekonomi syariah yang lebih lengkap dari pusat hingga daerah.

"Dan kita akan membangun kelembagaannya sampai ke daerah dengan membangun yaitu Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah di seluruh provinsi," kata Wapres. 

Wapres mengatakan, KDEKS baru terbentuk di beberapa provinsi, antara lain Sumatra Barat dan Riau. Wapres menilai, perluasan KDEKS diperlukan untuk mempercepat upaya Indonesia menjadi pusat produsen halal dunia pada 2024. Kiai Ma'ruf menegaskan perlunya terobosan dan percepatan mengingat waktu yang tersisa hanya tinggal dua tahun.

Oleh karena itu, ia menegaskan agenda utama Rapat Pleno KNEKS yang kedua ini adalah mengenai upaya percepatan pembangunan ekosistem halal Indonesia. "Dan kemudian koordinasi dengan semua kementerian dan lembaga yang hadir, hampir lengkap semuanya dan menyampaikan program-programnya yang sekarang sedang disiapkan untuk disatukan untuk dijahit oleh komisi eksekutif ekonomi syariah," ujarnya.

Terkait kawasan industri halal, Wapres berpesan agar KIH yang telah dibangun di sejumlah daerah dioptimalkan. Wapres mengatakan, tak hanya dibentuk dan dibuka, KIH harus bisa bermanfaat bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Dalam rapat tersebut, Wapres turut menyoroti sejumlah program-progam strategis KNEKS. Ia menilai diperlukan evaluasi program kerja KNEKS agar rumusan yang telah dirancang dapat benar-benar terealisasi. Salah satunya, peningkatan kinerja di bidang industri produk halal. Wapres meminta agar rancangan kerja industri halal agar dapat direncanakan lebih teknis di tingkat kementerian dan instansi daerah.

Warga berada didepan rumah adat betawi di kawasan perkampungan budaya betawi Setu Babakan, Jakarta, Senin (26/3). Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno berencana menjadikan kawasan Setu Bababakan menjadi proyek percontohan wisata halal di Ibu kota. - (Republika/Prayogi)

SHARE    

"Masterplan Industri Halal Indonesia agar segera tuntas dan masuk dalam agenda pembangunan nasional, termasuk perlunya pengarusutamaan industri halal dalam perencanaan dan penganggaran di tingkat kementerian, lembaga, maupun pemda," ujar Wapres.

Sebelumnya, Direktur Industri Produk Halal KNEKS, Afdhal Aliasar  menyampaikan, ada belasan calon KIH lainnya yang juga sedang berproses untuk mendapatkan pengakuan statusnya sebagai KIH.  Dengan tiga KIH yang sudah ada dan penambahan lebih banyak lagi ke depannya, Afdhal mengaku menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan pengelola kawasan industri untuk bisa mengisinya segera. 

Afdhal mengatakan, sebenarnya sudah banyak insentif-insentif yang diberikan, tapi perlu sosialisasi. Insentif juga perlu disesuaikan dengan target pasar dari KIH. Menurutnya, setidaknya terdapat tiga sasaran pemasaran kawasan untuk KIIH.  Salah satu sasaran itu adalah investasi dari luar negeri yaitu pelaku industri luar yang ingin berinvestasi pada pengembangan produk halal di Indonesia. 

Bagi investasi baru, berbagai fasilitas perlu digunakan untuk menarik minat, seperti pengurangan pajak, insentif atau fasilitas pajak, pembebasan PPN/PPN dan PBM, pembebasan bea masuk/BM, hingga pembebasan cukai.  Hal-hal ini akan sangat dibutuhkan untuk dapat menyakinkan investor akan daya saing dan keuntungan investasi yang diperhitungkan secara jangka panjang.

Selain insentif fiskal, hal yang tidak kalah penting adalah insentif nonfiskal. Investor membutuhkan kejelasan regulasi dan informasi yang efektif terkait perkembangan kebijakan industri dan perdagangan di Indonesia, termasuk regulasi.

Percepat Sertifikasi Halal UMKM 

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin selaku ketua harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) meminta jajaran KNEKS memikirkan cara mempercepat sertifikasi halal bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani selaku sekretaris KNEKS seusai mengikuti Rapat Pleno kedua KNEKS yang dipimpin wapres di Kementerian Keuangan, Senin (30/5).

"Yang sekarang masih kurang, yaitu sertifikasi halal UMKM. Kalau jumlah UMKM saat ini 60 juta, dengan kecepatan yang sekarang ini ada, akan dibutuhkan waktu lama," kata Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, perlu adanya terobosan untuk mempercepat proses sertifikasi halal UMKM. Percepatan ini penting untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia. "Wapres meminta KNEKS memikirkan jalan keluar dan pendekatannya," kata Menkeu Sri.

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin dalam keterangannya kepada wartawan mengatakan, agenda utama Rapat Pleno KNEKS pada Senin untuk mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi pusat halal dunia. Upaya-upaya yang akan dilakukan adalah penguatan masterplan, melengkapi data ekonomi syariah hingga membangun Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Kepala Subdirektorat Komersial 2 Sucofindo, Andre Esfandiari, dalam kesempatan terpisah mengaku optimistis Indonesia mampu merealisasikan peningkatan skala industri halal. Dia tak menampik, belanja konsumen Indonesia pada 2020 dan 2021 menurun akibat pandemi. "Tapi, kami optimistis PT Sucofindo melalui perannya sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dapat mendukung peningkatan industri halal. Walaupun saat ini masih didominasi untuk produk makanan,” ujar Andre.

Dalam pengembangan ekonomi syariah, pemerintah juga gencar mengintegrasikan kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif pada ekosistem pondok pesantren, melalui layanan keuangan digital dan program kemandirian ekonomi pondok pesantren.

"Kemenko Bidang Perekonomian terus mendorong peningkatan inklusi keuangan, khususnya bagi santri dan UMK di sekitar pondok pesantren, sebagai bagian dari program inklusi keuangan," kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir. 

Upaya ini dilakukan untuk mencapai target inklusi keuangan di Indonesia sebesar 90 persen pada 2024, yang diharapkan diiringi dengan literasi keuangan yang tinggi. Pada 2021, tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 83,6 persen pada 2021 atau meningkat 2,2 persen dibanding pada 2020.

“Pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya, memiliki peranan penting dalam memberdayakan umat, melalui ekonomi syariah," katanya. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat