JAKARTA – Presiden Joko Widodo meminta agar penyelenggaraan kampanye selama pemilu dipersingkat. Tujuannya agar kampanye berlangsung lebih efisien dan tak menimbulkan permasalahan di masyarakat yang berkepanjangan. 

Hal tersebut menjadi salah satu pesan yang disampaikan Presiden saat bertemu dengan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/5). Menurut Ketua KPU Hasyim Asy'ari, kampanye akan diselenggarakan selama 90 hari.

“Titik temunya adalah kampanye pada durasi 90 hari. Ini juga nanti akan berimplikasi kepada proses-proses pengadaan dan distribusi logistik, terutama surat suara dan formulir,” kata Hasyim, Senin (30/5).

KPU periode sebelumnya sempat mengusulkan masa kampanye Pemilu 2024 selama 120 hari. Durasi masa kampanye yang diusulkan itu sudah jauh lebih singkat dibandingkan Pemilu 2019 yang berlangsung selama enam bulan dan Pemilu 2014 yang selama 15 bulan. 

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi pun menyampaikan dukungannya terhadap penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak 2024 nanti sesuai yang dijadwalkan. Pemungutan suara untuk pemilu akan diselenggarakan pada Rabu, 14 Februari 2024.

Menurut Hasyim, Presiden ingin memastikan penyelenggaraan pemilu 2024 dilaksanakan sesuai jadwal dan tepat waktu. “Jadi Presiden ingin memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tepat waktu reguler lima tahunannya,” katanya.

Hasyim menambahkan, Presiden juga akan memerintahkan sejumlah menteri dan kepala lembaga untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPU.  “Semuanya akan ditugaskan oleh Presiden memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPU, terutama untuk dukungan anggaran, dan juga personel, dan juga logistik kepemiluan,” kata Hasyim.

Jokowi juga meminta seluruh jajaran KPU baik pusat, provinsi, maupun kabupaten kota agar menjaga dan meningkatkan kualitas pemilu. Beberapa indikatornya, antara lain, meningkatnya partisipasi pemilih yang terlibat dalam pemilu, meningkatnya kualitas pendidikan pemilih, dan meningkatnya kualitas tata kelola kepemiluan di lingkungan KPU.

Presiden Joko Widodo (kiri) menerima kedatangan Ketua KPU Hasyim Asyari (kanan) untuk melakukan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/5/2022). Dalam pertemuan tersebut Presiden Joko Widodo menyatakan mendukung penuh tahapan dan pelaksanaan Pemilu 2024 sekaligus mendukung penuh kebutuhan KPU baik regulasi dan pendanaan. - ( ANTARA FOTO/BPMI Setpres/Muchlis Jr/Handout/)

SHARE    

Hasyim menyampaikan, Presiden tak lupa mengingatkan KPU agar berhati-hati dalam menjalankan tugas karena penyelenggaraan pemilu bersifat politis. Jokowi mengingatkan agar aspek teknis tak menjadi isu-isu politik yang tidak terkendali, misalnya terkait pendaftaran pemilih, tata kerja penyelenggaraan pemilu, proses pemungutan suara sampai rekapitulasi, dan penetapan hasil pemilu secara nasional.

Jokowi pun akan mengerahkan seluruh aparat negara guna mendukung kelancaran proses produksi dan distribusi logistik sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), terutama logistik utama berupa surat suara, formulir pemungutan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara. Jokowi juga berharap agar logistik yang digunakan dalam pemilu adalah produk dalam negeri.

“Beliau berharap agar logistik kepemiluan ini sebisa mungkin diutamakan produk dalam negeri supaya pemilu ini yang sering kita sebut ‘dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’ juga terasa betul untuk menggairahkan situasi ekonomi di Indonesia,” ujarnya. Pertemuan antara anggota KPU dan Presiden turut dihadiri Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Anggota KPU Betty Epsilon Idroos dalam kesempatan terpisah mengatakan, lembaganya terus melakukan pemutakhiran data pemilih menjelang Pemilu 2024. "Pemutakhiran itu sudah dilakukan oleh KPU kabupaten kota dan direkap oleh KPU provinsi dan pusat," kata Betty dihubungi di Jakarta, Senin.

Betty yang juga Koordinator Data dan Informasi KPU menjelaskan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Insya Allah, kami mendapatkan data daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) yang akan disinkronisasi dengan daftar pemilih berkelanjutan yang sudah dipunyai oleh KPU," jelasnya.

Sebelumnya, Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menyatakan bahwa KPU kabupaten/kota tak perlu lagi meminta data DP4 ke dinas dukcapil daerah. "Kami bekerja sama secara tersentralkan di satu titik di Ditjen Dukcapil Kemendagri. Data dari Ditjen Dukcapil kemudian diberikan ke KPU, selanjutnya ke KPUD dengan pemutakhiran data setiap 6 bulan sekali," katanya.

Alasan kebijakan itu, kata Zudan, jika pemutakhiran dilakukan pada Januari, datanya bisa terkoreksi pada Februari. Data pada bulan Februari bisa terkoreksi pada bulan Maret.

Dengan demikian, lanjut dia, data pada bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Mei, bisa dijadikan satu pada Juni. Pemutakhiran data cukup dilakukan per enam bulan terlebih dahulu, sampai nanti masa penyiapan daftar pemilih sementara hingga ke daftar pemilih tetap.

Batal rapat

KPU sedianya dijadwalkan melakukan rapat konsultasi dengan Komisi II DPR terkait Peraturan KPU (PKPU), Senin (30/5). Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, rapat batal digelar lantaran KPU tengah berkoordinasi dengan institusi lain.

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Mendagri Tito Karnavian (ketiga kanan) dan Mensesneg Pratikno (kanan) melakukan pertemuan dengan Ketua KPU Hasyim Asyari (kelima kiri) beserta jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/5/2022). - (ANTARA FOTO/BPMI Setpres/Muchlis Jr/Handout/w)

SHARE    

"Kami dengan Kemendagri sudah merencanakan pada tanggal 30 Mei ini. Tapi KPU, katanya, mau melakukan konsultasi lagi dengan beberapa institusi yang lain yang saya enggak paham untuk apa," kata Doli kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/5)

Doli mengatakan, DPR berharap hasil rapat konsiyering bisa segera ditindaklanjuti. Hal tersebut perlu segera dilakukan mengingat tahapan pemilu sudah akn dimulai pada 14 Juni 2022. 

"Kami sebetulnya sudah merencanakan. Itu sebagai bentuk komitmen kami supaya bisa selesai cepat. Cuma karena KPU ingin jalan-jalan dulu, roadshow ke lembaga-lembaga tinggi negara, saya kira kita ikuti saja," ujarnya. 

Rencananya rapat dijadwalkan kembali digelar pada 6 Juni 2022. Namun, menurutnya, hal tersebut tetap bergantung dari kesiapan KPU. 

Anggota Komisi II DPR  dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyayangkan ditundanya kembali rapat konsultasi penetapan Peraturan KPU dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu. Rapat akan dijadwalkan kembali pada pekan depan.

"Mudah-mudahan Senin depan sudah dirapatkan dan ditetapkan PKPU, karena Juni 14 itu pas harus mulai, dua tahun sebelumnya."

Sebelumnya rapat konsultasi penetapan anggaran dan tahapan pemilu 2024 rencananya digelar pada 23 Mei 2022. Namun rapat batal digelar karena Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menghadiri wisuda anaknya. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat