JAKARTA -- Para pemimpin negara di Asia memiliki komitmen yang sama untuk saling mempererat hubungan. Selain penguatan kerja sama ekonomi, negara-negara Asia bertekad untuk terus menjaga stabilitas perdamaian di kawasan. 

Komitmen itu disampaikan para pemimpin Asia dalam acara "27th International Conference on The Future of Asia" yang digelar pada 26-27 Mei 2022. Presiden Joko Widodo turut berpartisipasi dalam kegiatan yang mengambil tema "Redefining Asia's Role in a Divided World". 

Jokowi dalam pidatonya mengatakan, saat ini merupakan abad bagi Asia untuk berperan bagi dunia. Jokowi menginginkan agar kawasan Asia terus berperan sebagai katalisator dan mesin bagi stabilitas perdamaian dan kemakmuran global.

"Kita meyakini bahwa abad sekarang ini adalah abad Asia. Asia bukan hanya untuk Asia, tetapi Asia untuk dunia, apalagi di tengah dunia yang sedang terbelah,” kata Jokowi dalam sambutannya yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, dikutip pada Ahad (29/5).

Kendati demikian, masih banyak tantangan global yang harus dihadapi Asia. Beberapa tantangan itu adalah upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang belum merata. Ancaman gelombang varian baru Covid-19 pun masih harus diantisipasi.

Kondisi ini juga diperparah dengan terjadinya konflik Rusia-Ukraina yang mempengaruhi kontelasi geopolitik.

Jokowi mengingatkan, meskipun ekonomi Asia melambung 6,9 persen pada tahun lalu, pemulihan ekonomi belum terjadi secara merata. Asian Development Bank (ADB) memperkirakan, produk domestik bruto (PDB) Asia akan meningkat menjadi 5,2 persen pada 2022 dan menjadi 5,3 persen pada 2023 dengan kenaikan inflasi 3,7 persen pada 2020  dan 3,1 persen pada 2023. 

Jokowi menyampaikan, sejumlah upaya yang akan dilakukan Indonesia untuk mendukung upaya pemulihan. Pertama, meningkatkan kerja sama bilateral. Indonesia akan terus mengupayakan penguatan kerja sama ekonomi terutama dengan mitra-mitra strategisnya seperti Jepang.

Dalam pembicaraannya dengan PM Jepang Fumio Kishida, keduanya sepakat untuk semakin menguatkan kemitraan ekonomi, meningkatkan perdagangan dan investasi, memperluas akses pasar, serta mengatasi hambatan perdagangan terutama ekspor produk pertanian dan perikanan Indonesia.

Langkah selanjutnya adalah meningkatkan kerja sama dalam kerangka ASEAN. Jokowi lantas menyinggung soal perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Kawasan atau Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Jokowi mengatakan, RCEP yang telah disetujui dua tahun lalu perlu untuk segera diimplementasikan untuk memperkuat integrasi ekonomi kawasan yang saling menguntungkan. 

"Implementasi RCEP berpotensi meningkatkan perdagangan kawasan 10 persen dalam 5 tahun ke depan dan berkontribusi 187 miliar dolar AS pada PDB kawasan,” jelas Jokowi.

Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengingatkan negara-negara Asia untuk mengantisipasi terjadinya perpecahan di kawasan. Negara-negara harus bisa bekerja sama dalam mencegah munculnya konflik. 

“Seperti yang kita lihat di Eropa, segala sesuatunya bisa salah dan konflik bisa pecah. Perang di Asia adalah skenario yang tidak bisa kita kesampingkan,” kata PM Lee saat berpidato di forum the Future of Asia, seperti dilansir laman the Strait Times. 

PM Lee kemudian mengajak negara-negara Asia untuk memaksimalkan peluang untuk bekerja dan tumbuh bersama. "Juga meminimalkan risiko ketegangan yang memburuk menjadi permusuhan," katanya.

PM Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengutarakan komitmen yang sama. Ismail mengatakan, negara-negara Asia harus terus memperkuat integrasi ekonomi regional, memperkuat kerja sama, hingga bersinergi dalam mengatasi tantangan perubahan iklim.

“Hal-hal inilah yang dapat menjadi perhatian dalam menawarkan solusi terhadap isu-isu global dan sekaligus meningkatkan kerja sama multilateral antar negara-negara di Asia,” kata Ismail dikutip dari laman the Star.

Ia juga mendesak para pembuat kebijakan serta para pemimpin bisnis di Asia untuk meningkatkan kerja sama regional guna memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Terkait perjanjian RCEP, Direktur Jenderal Perundingan Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Djatmiko Bris Witjaksono mengatakan, kewajiban pemerintah dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) hingga naskah akademis RCEP sudah tuntas. "Sekarang, sepenuhnya ada di tangan DPR untuk segera mengesahkan," kata Djatmiko kepada Republika, Ahad (29/5/2022).

Perjanjian RCEP beranggotakan 10 negara anggota ASEAN dengan lima negara mitra dagang yakni Cina, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Australia. Djamitko mengatakan, Indonesia tidak sendiri sebagai negara yang belum melakukan pengesahan. Ada Filipina anggota RCEP dari ASEAN yang juga belum meratifikasinya.

Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza mengatakan, pengesahan RUU perjanjian ditargetkan rampung pada bulan Juni. Pengesahan perjanjain tentunya harus melalui Rapat Paripurna DPR. Namun, hingga akhir Mei ini, ia menjelaskan, pembahasan teknis RCEP bersama Kemendag belum rampung. 

Segera Rampungkan RCEP 

Pemerintah bersama parlemen diharapkan bisa segera meratifikasi perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Kawasan atau Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Pasalnya, RCEP akan sangat bermanfaat di tengah situasi lonjakan harga pangan global.

Koordinator Wakil Ketua Umum III Kadin Indonesia, Shinta W Kamdani menilai, RCEP sangat fungsional dan strategis dalam mendorong ekspor dan investasi serta menciptakan stabilisasi relasi dagang. Selain itu, RCEP memberikan proteksi dari kebijakan perdagangan yang bersifat proteksionis atau bias kepentingan antara pro-Rusia atau sebaliknya, yang kini tengah perang melawan Ukraina.

"Secara riil, kita belum bisa memanfaatkan potensi itu karena terkendala ratifikasi yang belum selesai," kata Shinta kepada Republika, Ahad (29/5). 

Perjanjian RCEP sempat disinggung oleh Presiden Joko Widodo dalam forum "27th International Conference on The Future of Asia", yang digelar pada 26-27 Mei 2022. Dalam pidatonya, Presiden mengajak negara-negara untuk berupaya secepat mungkin mengimplementasikan RCEP. 

Shinta Kamdani mengatakan, RCEP juga bisa difungsikan untuk mempermudah substitusi dagang dan meminimalisasi efek penurunan suplai komoditas pangan di kawasan berupa kenaikan harga. Sebab, RCEP secara signifikan menurunkan hambatan perdagangan, baik dari sisi tarif maupun nontarif.

"Sebagai contoh dalam hal kelangkaan suplai gandum di pasar global, RCEP bisa membantu negara-negara ASEAN, yang kesulitan memperoleh suplai gandum karena konflik di Ukraina atau larangan ekspor gandum India dengan bisa mencari alternatif suplai dari Australia," kata Shinta.

Meskipun harga jual gandum tersebut akan mengikuti harga gandum di pasar global, RCEP bisa menurunkan beban impor. Hal ini karena RCEP memberikan konsesi tarif 0 persen untuk ekspor gandum Australia ke negara-negara RCEP.

Manfaat itu dinilai sangat signifikan karena produk seperti gandum tanpa RCEP umumnya dikenakan tarif yang cukup mahal, sekitar 21,8 persen per 2018 lalu dan bisa lebih. Jumlah itu belum ditambah biaya penguotaan volume impor.

"Dengan demikian, risiko terhadap instabilitas ekonomi seperti inflasi yang tidak terkendali, karena masalah harga atau kelangkaan suplai produk pangan dan energi bisa diminimalisasi," kata dia.

Menteri perdagangan ae-ASEAN berfoto bersama saat ASEAN Economic Ministers Special Meeting 2022 di Badung, Bali, Rabu (18/5/2022). Pertemuan khusus para Menteri Ekonomi se-ASEAN itu digelar untuk membahas sejumlah isu terkait kondisi terkini ekonomi global. - (ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/wsj.)

SHARE    

Perjanjian RCEP beranggotakan 10 negara anggota ASEAN dengan lima negara mitra dagang, yakni Cina, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Australia. Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, pada akhir pekan lalu mengatakan, RCEP  bisa menjadi solusi nyata bagi perekonomian dunia yang dilanda inflasi tinggi.

Tekanan inflasi diakibatkan hambatan perdagangan dunia yang disebabkan proteksionisme dan perang dagang, serta tidak berfungsinya Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagaimana mestinya. “Ketika negara-negara yang sudah maju menerapkan standar ganda, WTO justru tidak berkutik,” kata Mendag Lutfi. 

Mendag mengatakan, tingginya harga komoditas dunia saat ini adalah peluang bagi para petani di negara-negara berkembang besar, seperti Indonesia, India, Brazil, dan Cina untuk menikmati keuntungan lebih. Menurut Lutfi, hal itu adalah ekuilibrium baru dalam perdagangan komoditas pangan dunia.

"Jangan dirusak dengan menyalahkan salah satu negara, misalnya Cina karena posisi dagang yang kurang menguntungkan. Bahaya kalau beberapa negara maju berkelompok untuk membenarkan standar ganda," ujar Lutfi.

 

Selain kerja sama multilateral, Indonesia juga terus memperkuat kerja bilateral.

 

 

SHARE    

Hal yang dimaksud standar ganda oleh mendag adalah negara-negara, yang sudah maju menyalahkan dan mengganggu perdagangan bebas dunia, ketika mereka kurang diuntungkan posisi dagangnya terhadap suatu negara tertentu, misalnya Cina.

Selain kerja sama multilateral, Indonesia juga terus memperkuat kerja bilateral. Indonesia dan Tunisia, misalnya, kembali melanjutkan perundingan Indonesia–Tunisia Preferential Trade Agreement (IT-PTA) melalui pertemuan Intersesi kelima, yang dilaksanakan secara hibrida. 

Perundingan IT-PTA membahas dua isu utama, yakni perdagangan barang dan ketentuan asal barang.

Berdasarkan pernyataan resmi Kementerian Perdagangan pada Sabtu (28/5), di putaran kelima ini kedua negara menyepakati dan menuntaskan pembahasan sebagian besar cakupan isu ketentuan asal barang. Delegasi Indonesia dipimpin Direktur Perundingan Bilateral Johni Martha, sedangkan delegasi Tunisia dipimpin Direktur Kerja Sama dengan Negara-negara Arab dan Asia Kementerian Perdagangan Republik Tunisia Chedli May.

Johni mengungkapkan, pada pertemuan intersesi tersenit, kedua pihak juga berpandangan untuk memasukkan konsep imbal dagang dalam kesepakatan PTA. Konsep ini sebagai alternatif mekanisme perdagangan bilateral, yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha kedua belah pihak dalam kegiatan ekspor-impor mereka.

“Jika disepakati, hal ini merupakan terobosan baru dalam kerangka kerja sama bilateral yang dilakukan Pemerintah Indonesia,” katanya. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat