JAKARTA -- Pemerintah akan menerapkan kembali aturan market domestic obligation (DMO) untuk menjaga pasokan minyak sawit mentah (CPO) setelah larangan ekspor dicabut. Adapun untuk membantu masyarakat mendapatkan harga minyak goreng (migor) dengan harga terjangkau, pemerintah menggencarkan program Migor Rakyat. 

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan akan mencabut Peraturan Menteri perdagangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor CPO dan produk turunannya. "Sesuai arahan Bapak Presiden, ekspor CPO dan turunannya akan mulai dibuka kembali pada 23 Mei 2022. Ini akan diatur dalam peraturan menteri perdagangan," kata Mendag, Jumat (20/5). 

Lutfi mengatakan, permendag yang baru akan mengatur aturan-aturan terkait, antara lain, DMO dan mekanisme pengawasan yang melibatkan aparat penegak hukum. DMO sebelumnya sudah pernah diberlakukan. Melalui kebijakan DMO, produsen yang ingin melakukan ekspor CPO harus terlebih dahulu memasok CPO di dalam negeri sesuai jumlah yang ditentukan. 

Adapun dari sisi hilir, Lutfi mengatakan, Kemendag bersama BUMN dan pelaku usaha akan terus memperluas akses penjualan minyak goreng curah melalui program Migor Rakyat. Program tersebut dalam implementasinya akan menggunakan teknologi aplikasi digital dan tersinkronisasi secara nasional.

"Setiap orang dapat membeli minyak goreng curah 1-2 liter per hari dengan menunjukkan kartu tanda penduduk. Saat ini sudah tersedia lebih dari 2.000 titik dan dalam waktu dekat, terjangkau 10 ribu titik," ujar Mendag.

Harga jual minyak goreng di program tersebut sebesar Rp 14 ribu per liter. Penyediaan minyak goreng murah itu dilakukan melalui Warung Pangan, jaringan outlet ID Food yang sistem penjualannya dipantau melalui aplikasi digital. Titik penjualan berada di dekat pasar tradisional atau daerah padat penduduk. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat mendapatkan minyak goreng murah tersebut.

Lutfi dalam kesempatan tersebut menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kebijakan pemerintah dalam menjamin ketersediaan pasokan dan jangkauan harga minyak goreng di dalam negeri. Ia juga berterima kasih kepada produsen yang telah mematuhi kebijakan larangan ekspor sementara.

"Terima kasih, tidak terkecuali kepada seluruh distributor, retailer, dan pedagang eceran yang telah kontribusi memenuhi kebutuhan minyak goreng masyarakat," ujarnya. 

Warga mengakat galon berisi minyak goreng saat operasi pasar minyak goreng curah bersubsidi di Halaman Parkir Gudang Moderen BossFood, Jakarta, Jumat (20/5/2022). - (Prayogi/Republika.)

SHARE    

Menurut Lutfi, pemerintah, BUMN, dan pihak swasta terus melakukan berbagai upaya guna memenuhi pasokan serta penurunan harga minyak goreng curah. Sebelum pelarangan sementara ekspor diberlakukan, Mendag bilang bahwa pasokan minyak goreng curah pada Maret 2022 hanya sebesar 64.626,52 ton setara dengan 33,2 persen dari kebutuhan nasional.  

Adapun setelah pemberlakuan larangan ekspor, pasokan minyak goreng curah meningkat 108,74 persen dari kebutuhan nasional atau sebesar 211.638,65 ton. "Pasokan ini lebih besar 17.004 ton dari kebutuhan nasional sebesar 194.634 ton," jelas dia.

Berdasarkan pantauan Kementerian Perdagangan di lapangan, kata Lutfi, harga minyak goreng curah berlangsung turun menuju harga keterjangkauan. Hal itu seiring pasokan minyak goreng yang semakin berlimpah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan pencabutan larangan ekspor akan diikuti pemberlakuan DMO dan domestic price obligation (DPO). “Sekali lagi saya tegaskan, ini untuk menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng dan menjaga harga TBS di petani kelapa sawit dengan harga yang wajar,” katanya.

Airlangga menyebutkan, jumlah DMO dijaga sebesar 10 juta ton minyak goreng yang terdiri atas delapan juta ton minyak goreng dan dua juta ton untuk cadangan. Kementerian Perdagangan akan menetapkan jumlah besaran DMO yang harus dipenuhi oleh masing-masing produsen serta mekanisme untuk memproduksi dan mendistribusikan minyak goreng ke masyarakat secara merata. 

Produsen yang tidak memenuhi kewajiban DMO atau tidak mendistribusikan kepada masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah dikenakan sanksi sesuai aturan yang ditentukan. “Ketersediaan pasokan dan penyaluran minyak goreng terus menerus dimonitor dengan memanfaatkan antara lain aplikasi di Kemenperin (SiMirah), dan distribusi di pasar akan menggunakan sistem yang berbasis KTP," katana. 

Pemerintah, lanjut dia, juga akan menerbitkan kembali pengaturan pasokan dan pengendalian harga yang secara teknis akan diatur lebih lanjut oleh Kemendag. Sedangkan untuk menjamin pembelian TBS dari petani dengan harga yang wajar, dilakukan pengaturan pembelian TBS dari petani oleh perusahaan CPO dengan harga yang wajar.

Ketua Bidang Tata Ruang dan Agraria Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menilai produsen tidak akan mempermasalahkan kebijakan pemerintah untuk kembali memberlakukan DMO setelah larangan ekspor dicabut. 

Warga mengantre untuk membeli minyak goreng saat operasi pasar minyak goreng curah bersubsidi di Halaman Parkir Gudang Moderen BossFood, Jakarta, Jumat (20/5/2022). Operasi pasar yang diadakan Perum Bulog tersebut menyediakan minyak goreng curah subsidi sebanyak 7 Ton dengan harga Rp 14.000 ribu per liter atau Rp 15.500 per Kg guna mencukupi kebutuhan masyarakat. - (Prayogi/Republika.)

SHARE    

“Sebab, produksi kita 49 juta sampai 50 juta ton menurut data tahun lalu. Adapun kebutuhan lokal termasuk biodiesel sekitar 18 juta ton. Artinya tidak masalah,” ujarnya ketika dihubungi Republika, kemarin. 

Sementara, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengaku masih harus menunggu menunggu regulasi secara tertulis mengenai hal tersebut.

“Kita belum tahu jelas, DMO atau DPO pada Februari atau Maret lalu tak berhasil. Maka diubah regulasinya pada 16 Maret 2022. Jadi lebih baik sabar dulu, tunggu regulasi tertulis,” ucapnya.

Direktur Eksekutif Core Mohammad Faisal mengatakan, permasalahan utama minyak goreng berada pada distribusi dari produsen ke konsumen. Oleh karena itu, ia menilai kebijakan DMO belum tentu akan berhasil. “Bisa saja efektif dengan syarat kalau membenahi tata kelola distribusi di hilir dilakukan,” ucapnya.

Warga mengantre untuk membeli minyak goreng saat operasi pasar minyak goreng curah bersubsidi di Halaman Parkir Gudang Moderen BossFood, Jakarta, Jumat (20/5/2022). - (Prayogi/Republika.)

SHARE    

Sementara itu, warga menilai janggal kebijakan pemerintah menggunakan sistem pembelian minyak goreng curah menggunakan KTP. "Kala u beli dengan KTP, tapi bisa dapat murah, ya, tidak apa-apa,” ujar Elisa, salah satu warga Batam, Kepulauan Riau. 

Menurutnya, meski pasokan minyak goreng curah di Batam tidak termasuk langka, namun kebijakan tersebut bisa menyulitkan warga saat membeli minyak goreng curah itu nantinya. “Ribet (tidak praktis), makan waktu kalau hanya untuk beli minyak goreng saja musti pakai KTP,” katanya. 

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam, Gustian Riau mengaku belum mendengar kebijakan tersebut.“Surat Edaran (SE) belum ada sampai ke kami, jadi saya belum bisa menerapkan kebijakan tersebut,” katanya saat dikonfirmasi.

Gustian menyebutkan, dia juga belum berani mengomentari kebijakan tersebut karena untuk Kota Batam sendiri persediaan minyak goreng curah masih memadai. “Nanti, kalau saya sudah terima SE-nya akan saya sampaikan lagi,” ucap Gustian. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat