JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk fokus bekerja menyelenggarakan tahapan Pemilu 2024. Untuk itu, para menteri hanya boleh berbicara pemilihan umum (pemilu) jika relevan dengan tugasnya sebagai pembantu presiden. 

"Misalnya, mendagri ber-statement bahwa pemilu harus berjalan luber dan jurdil atau ber-statement bahwa pemerintah akan mendukung kemandirian dan netralitas KPU. Begitu itu malah bagus," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, di Jakarta, Selasa (10/5).

Berdasarkan arahan Presiden, ia mengatakan, para menteri harus memastikan bahwa Pemilu 2024 berjalan sesuai dengan tahapan-tahapannya mulai Juni 2022 ini. Kemudian, para menteri harus bekerja maksimal untuk melaksanakan tugas sebagai menteri sesuai bidang masing-masing. 

“Kinerja para menteri tidak boleh mengganggu dan terganggu dengan adanya agenda pemilu,” kata dia.

Dikutip dari siaran pers, Deputi V Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, terkait dengan kinerja dalam menghadapi tahun politik 2024, para menteri tetap tegak lurus menjalankan agenda Presiden Jokowi. Para menteri seharusnya tidak memiliki tujuan demi kepentingan yang bersifat pragmatis dan personal atau mengarah ke konflik kepentingan, tetapi demi kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menyambut baik pernyataan Jokowi yang menginstruksikan kepada menterinya agar fokus bekerja di bidang masing-masing jelang Pemilu 2024. Menurutnya, instruksi tersebut sekaligus sindiran terhadap Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Anggota DPR Fadli Zon mengapresiasi instruksi presiden untuk mempersiapkan pelaksanaan Pemilu 2024. Ia berharap, instruksi tersebut dikerjakan oleh para menteri di Kabinet Indonesia Maju. "Jangan sampai ada menteri yang sibuk lagi mendorong tiga periode dan perpanjangan masa jabatan Presiden. Apalagi bukan tupoksi mereka," kata Fadli.

Anggota Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, instruksi presiden sebagai bentuk ketegasannya taat pada konstitusi sekaligus garansi bahwa pesta demokrasi tetap terlaksana. "Pemerintahan untuk fokus bekerja menyelenggarakan tahapan Pemilu 2024 adalah bagian dari sikap dan garansi beliau terhadap pelaksanaan pemilu tahun 2024," ujar Rifqi.

Komisi II DPR juga sejalan dengan instruksi mantan wali kota Solo itu dalam membahas segala persiapannya. "Karena itu pada tanggal 13 sampai 15 Mei yang akan datang, kami akan melakukan pendalaman terkait dengan rancangan PKPU dan Perbawaslu terkait dengan tahapan-tahapan tersebut," ujar Rifqi.

Komisi II DPR bersama pemerintah, KPU, dan Bawaslu juga akan segera melakukan finalisasi terhadap anggaran Pemilu 2024. Dua agenda tersebut sebagai upaya agar pesta demokrasi berjalan sukses.

"Saya kira ini adalah sinyal positif bagi semua pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 bahwa agenda konstitusional kita akan berjalan sesuai dengan harapan kita bersama," ujar Rifqi.

Sebelumnya, Jokowi menginstruksikan jajaran menteri dan kepala lembaga agar fokus bekerja menyelenggarakan tahapan Pemilu 2024 yang mulai pada pertengahan tahun ini. Jokowi berharap, agenda-agenda strategis nasional yang menjadi prioritas dapat terselenggara dengan baik, lancar, dan tanpa gangguan.

"Yang berkaitan dengan tahapan Pemilu 2024 yang sudah akan dimulai pertengahan tahun ini, saya juga minta menteri, kepala lembaga agar fokus betul-betul bekerja di tugasnya masing-masing," kata Jokowi saat memberikan pengantar di Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/5/2022). 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat