JAKARTA—Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo meminta kementerian dan lembaga termasuk TNI/Polri segera mendetailkan data pegawai yang akan ditempatkan di Ibu Kota Negara (IKN) baru pada awal 2024.

Tjahjo mengatakan, rencananya untuk tahap pertama ada 60 ribu pegawai yang akan dipindah ke IKN. "Data klaster pertama 60 ribu pegawai termasuk TNI Polri yang dipersiapkan awal 2024 sudah di ibu kota negara baru juga harus sudah detail di tiap-tiap kementerian lembaga termasuk TNI Polri," kata Tjahjo saat memberikan arahan dalam Apel Pagi Kementerian PANRB, Senin (9/5).

Kementerian PANRB menyatakan, sebanyak 60 ribu pegawai itu terdiri dari unsur aparatur sipil negara (ASN) dan TNI/Polri. Pernyataan itu disampaikan oleh Analis Kebijakan Utama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) Arizal dalam webinar "Kesiapan Infrastruktur dan Perpindahan ASN ke IKN Awal 2024" pada 14 April lalu.

Pemerintah, kata Arizal, telah memetakan total jumlah ASN dan kementerian lembaga terkait yang akan dipindahkan secara bertahap ke IKN Nusantara mulai tahun 2024 hingga 2045. Rencananya, pemerintah akan memindahkan 1.971 orang ASN yang berasal dari 27 kementerian/lembaga, yang terdiri dari 23 pejabat negara, 888 pejabat pimpinan tinggi (JPT), dan 1.060 jabatan fungsional (JF) pada proyeksi rencana awal tahun 2024.

Kemudian 5.716 orang yang terdiri TNI/Polri dan ASN yang masuk ke dalam lingkup pertahanan dan keamanan (hankam). Sebanyak 23 pejabat negara, 785 pejabat pimpinan tinggi, dan 4.919 jabatan fungsional juga akan ikut dipindahkan.

Menteri PANRB menegaskan, PNS/ASN terpilih wajib pindah ke IKN Nusantara. Jika ada yang menolak, Tjahjo mengusulkan agar dijatuhkan sanksi pembebasan jabatan (nonjob) dan pensiun dini. 

"Misalkan (ada PNS yang) menolak, ya dikenakan sanksi disiplin PNS. Saya juga usul (sanksi) pensiun dipercepat dan langsung nonjob," kata Tjahjo.

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Suharmen mengatakan, PNS yang prioritas dipindahkan ke IKN Nusantara adalah PNS di instansi pusat. Namun demikian, tidak semua PNS di instansi pusat akan pindah ke Nusantara.

Suharmen mengungkap, total jumlah PNS per 31 Desember 2021 sebanyak 3.995.634 orang. Jumlah ini terdiri dari PNS daerah sebanyak 3.058.775 orang dan PNS instasi pusat sebanyak 936.859 orang.

"Walaupun kelihatannya PNS instansi pusat ini sebanyak 23 persen dari total PNS kita, tetapi tidak semua PNS instansi pusat ini kemudian akan pindah ke ibu kota negara," ujar Suharmen beberapa waktu lalu.

Suharmen menjelaskan, ini karena ada sebagian PNS di instansi pusat yang ditugaskan di daerah. Ia mencontohkan, PNS di Kementerian Keuangan ada yang ditempatkan di kantor wilayah provinsi.

Untuk PNS yang berada di daerah, kata Suharmen, akan tetap ditempatkan di kantor wilayah. Berdasarkan rencana perhitungan BKN dengan Bappenas, statistik PNS yang akan dipindahkan ke IKN mayoritas lebih banyak PNS laki-laki.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan mengatakan, ASN yang akan dipindahkan ke IKN terbagi atas beberapa unit kerja eselon 1. Sebanyak 99 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, termasuk Mendagri siap dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Jumlah ini merupakan gelombang pertama ASN yang dipindahkan ke ibu kota negara baru di Kalimantan Timur.

"Total 99 orang termasuk Mendagri, yang terbagi atas beberapa unit kerja eselon 1," ujar  dia saat dikonfirmasi Republika, Senin (9/5).

Pegawai Pindah IKN Klaster I:

Kementerian/Lembaga: 1.971

-23 pejabat negara

-888 pejabat pimpinan tinggi

-1.060 jabatan fungsional

TNI/Polri: 5.716

-23 pejabat negara

-785 pejabat pimpinan tinggi

-4.919 jabatan fungsional

Sumber: Kementerian PANRB

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat