DEPOK — Sebanyak 38 orang dari 50 orang anggota DPRD Kota Depok akan mengajukan mosi tak percaya kepada Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Ketua DPRD Kota Depok TM Yusufsyah Putra. Ke-38 anggota dewan itu juga akan menggunakan hak interpelasi terkait penyalahgunaan Kartu Depok Sejahtera (KDS) yang disebut telah dipolitisasi untuk kepentingan partai penguasa, yakni PKS. 

Ke-38 anggota DPRD Kota Depok itu di luar PKS. Mereka berasal dari Partai Gerindra, PDIP, Golkar, PAN, Demokrat, PKB, PPP, dan PSI. Juru Bicara (jubir) 38 anggota DPRD Kota Depok, Babai Suhaimi, menegaskan, KDS itu bukan program partai.

"KDS itu merupakan program Pemerintah Kota Depok yang dibahas dan disetujui DPRD Kota Depok. Jadi, bukan program partai," ujar Babai Suhaimi dalam pernyataan sikapnya di Warung Betawi Ngoempoel, Depok, Senin (9/5).

Penyampaian pernyataan sikap tersebut juga dihadiri para perwakilan dan para ketua partai dari 38 anggota DPRD Kota Depok. Di antaranya Ketua Partai Gerindra Kota Depok Pradi Supriatna, Ketua PDIP Kota Depok Hendrik Tangke Allo, dan Ketua PPP Kota Depok Mazhab. 

"Perlu kami tegaskan bahwa anggaran yang digunakan untuk KDS itu uang negara yang berasal dari APBD Kota Depok. Bukan uang wali kota atau wakil wali kota Depok dan bukan juga uang PKS. Jangan dipolitisasi atau KDS digunakan untuk kegiatan politik PKS," katanya. 

Babai mengatakan, pihaknya juga mempertanyakan KDS yang kartunya dominan oranye yang merupakan warna khas PKS serta terdapat foto wali kota dan wakil wali kota Depok.

"Saya tidak pernah menemukan kartu-kartu serupa di daerah lain warnanya disesuaikan dengan warna partai dan ada foto wali kota, bupati, atau gubernur.  Presiden saja tidak pasang foto di Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). KDS itu program Pemkot Depok. Mestinya kartunya berlogo Pemkot Depok dan berwarna biru," katanya.

Menurut Babai, KDS yang diluncurkan wali kota Depok pada 15 September 2021 lalu itu semestinya disalurkan ke seluruh warga prasejahtera di Kota Depok. Penggunaan kartu itu untuk bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan pembimbing ruhani, bantuan santunan kematian, dan bantuan renovasi rumah tak layak huni (RTLH).

"Namun, kenyataannya, tidak jelas bentuk bantuannya, berupa uang Rp 250 ribu per bulankah atau berbentuk barang. Penerima manfaat KDS juga tidak mengacu pada data warga prasejahtera yang dimiliki Pemkot Depok, bahkan disinyalir banyak betul kader PKS yang menerima bantuan KDS.

Kemudian bantuan untuk pembimbing ruhani untuk semua agama juga pilih kasih. Inilah dasar kenapa kita akan gugat mosi tak percaya dan akan lakukan hak interpelasi," kata Babai yang jug anggota DPRD Kota Depok dari PKB.

Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PDIP, Ikravani Hilman, menegaskan, seluruh anggota DPRD Kota Depok, termasuk anggota dewan dari PDIP, mendukung KDS. "Enam dari tujuh program KDS itu program lama yang setiap tahun diperjuangkan seluruh anggota dewan. Bahkan, para anggota dewan kerap berdebat dengan Pemkot Depok yang tak mau memperluas program jaringan sosial," ujarnya.

Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Gerindra, Hamzah, menambahkan, mosi tidak percaya yang akan dibuat bukan hanya soal KDS, melainkan juga banyak persoalan lainnya. Hal itu terkait keputusan dan kebijakan yang dinilai banyak melanggar peraturan dan undang-undang (UU).

"Contoh, terkait mutasi yang kerap dilakukan tidak sesuai peraturan yang berlaku. Seenaknya, suka dan tidak suka. Dalam satu bulan, seorang ASN bisa dua kali naik jabatan. Jadi, kami tegaskan bahwa seluruh anggota dewan, selain dari PKS akan melakukan mosi tidak percaya kepada ketua DPRD Kota Depok dan wali kota Depok," ujarnya. 

Terkait adanya rencana lebih dari separuh anggota DPRD Depok mengajukan interpelasi, Republika mencoba mengonfirmasi wali kota dan wakil wali kota Depok, serta ketua DPRD Depok. Namun, hingga berita ini diturunkan, tak ada respons dari mereka. 

Pemkot Depok sebelumnya resmi meluncurkan program Kartu Depok Sejahtera (KDS) pada 15 September 2021 lalu. Pelaksanaan program yang sudah disahkan DPRD Kota Depok dengan anggaran biaya ratusan miliar lebih ini diambil dari APBD Kota Depok telah dibagikan untuk tahap awal pada 7 Februari 2022 lalu.

"KDS diluncurkan untuk membantu warga Kota Depok yang kurang mampu secara ekonomi. Terlebih, warga terdampak pandemi Covid-19. KDS akan jadi kartu pertama yang mampu mengintegrasikan beragam layanan bantuan bagi warga Kota Depok yang kurang mampu, yang telah tercatat dalam DTKS Kota Depok," ujar Wali Kota Depok Mohammad Idris saat KDS pertama kali dibagikan ke warga.

Menurut Idris, KDS bakal mengintegrasikan tujuh layanan manfaat. Yakni, pelayanan kesehatan gratis melalui PBI-APBD Depok, bantuan pendidikan bagi siswa dan mahasiswa berprestasi, renovasi rumah tidak layak huni (RTLH), dan bantuan santunan kematian (Sankem). Kemudian ada bantuan ketersediaan pangan bagi lansia dan penyandang disabilitas, pelatihan keterampilan, serta bantuan usaha dan penyaluran kerja.

"Dengan terintegrasinya berbagai layanan bagi warga kurang mampu melalui KDS, penerima manfaat tidak perlu lagi memiliki banyak kartu untuk dapat mengakses berbagai bantuan yang telah disiapkan oleh Pemkot Depok," katanya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat