DEPOK — Ratusan aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Depok antre melakukan tes swab antigen di Balai Kota Depok, Senin (9/5). Pemkot Depok mewajibkan ASN untuk melakukan swab antigen pada hari pertama masuk kerja seusai libur Lebaran Idul Fitri 1443 H.

"Kami tidak menggelar apel pagi dan diganti pelaksanaan swab antigen bagi ASN dan non-ASN yang bertugas di lingkup Pemkot Depok," ujar Wali Kota Depok, Mohammad Idris. 

Idris mengatakan, pihaknya juga tidak menggelar acara halal bihalal di lingkungan Balai Kota Depok. "Kewajiban tes swab antigen berlaku untuk seluruh ASN yang juga bertugas di luar lingkup Balai Kota Depok, seperti di kelurahan dan kecamatan," ujarnya.

Menurut Idris, pelaksanaan swab antigen Covid-19 dilaksanakan di lingkungan Balai Kota Depok dan di 11 puskesmas di Kota Depok. "Adapun kegiatan swab antigen dimulai pukul 08.00 WIB hingga 10.00 WIB," katanya.

Ia menambahkan, jika ditemukan ASN maupun non-ASN yang belum melaksanakan swab antigen, kepala perangkat daerah (PD) yang bakal bertanggung jawab mutlak dengan segala risikonya. "Kepala dinas atau kepala badan agar memonitor terhadap terlaksananya swab antigen semua ASN dan non-ASN di bawah dinasnya," ujar Idris menegaskan. 

Idris juga meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok memastikan para pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah juga wajib swab antigen. "Pastikan seluruh guru juga sudah di-swab antigen, baru kita mulai kegiatan belajar mengajar (KBM) yang insya Allah akan dilaksanakan Kamis (12/5) mendatang," ujarnya.

Halal bi halal Gubernur NTB

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H Zulkieflimansyah bersama Wakil Gubernur, Hj Sitti Rohmi Djalilah menggelar halal bihalal dengan seluruh ASN di lingkungan pemerintah provinsi di hari pertama masuk kerja setelah cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, H. Lalu Gita Ariadi menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah kepada seluruh ASN yang hadir pada acara tersebut.

"Mudah-mudahan dengan spirit bulan Syawal, kita saling memaafkan satu dengan yang lain. Kita memulai babak baru untuk melanjutkan tugas-tugas berat yang sudah ada di depan kita," ujarnya di hadapan seluruh ASN di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB di Mataram, Senin.

Sekda NTB kemudian mengajak seluruh OPD kompak untuk menyukseskan berbagai kegiatan yang akan hadir dan diselenggarakan di NTB dalam waktu dekat, seperti Motorcross Grand Prix (MXGP) dan Latsitardanus XLII.

"Setelah ini, segera kita mendukung suksesnya Latsitarda, demikian juga pelaksanaan MXGP. Mudah-mudahan semua agenda tersebut dapat kita kerjakan sebaik-baiknya dengan semangat, saling gotong royong mendukung satu dengan yang lainnya," katanya.

Hadir dalam kegiatan halal bihalal tersebut, Ketua PKK NTB Hj Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah dan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.

Sidak

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) pada hari pertama masuk kerja usai libur panjang Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah di beberapa kantor organisasi perangkat daerah (OPD).

Kantor/OPD yang dikunjungi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan UPT Kesehatan Kerja dan Olahraga (UKKOM) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.

"Hari pertama kerja setelah libur Lebaran, kami Sidak ke Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jumlah pegawai sebanyak 48 orang dan 4 orang diantaranya belum absen kehadiran," kata Harisson.

Untuk itu, dirinya meminta kepala DPMPTSP untuk menindaklanjuti 4 orang tersebut untuk mengetahui mereka kemana. "Kemudian, di Disdikbud, tercatat ada 98 pegawai dan 3 orang diantaranya tidak hadir. Saya juga minta Kadisdikbud untuk menindaklanjuti ke-3 orang tersebut," tuturnya.

Bagi para pegawai yang tidak masuk pada hari pertama kerja setelah libur Hari Raya Lebaran 1443 Hijriah akan diberikan tindakan disiplin, baik melalui pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dan surat teguran lisan.

"Kalau melaksanakan cuti resmi, tidak akan diberikan sanksi. Tapi, kalau memang tanpa surat keterangan, tetap kita berikan sanksi hukuman disiplin dan pasti ada pemotongan TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai), kemudian, untuk jam kerja, tetap kembali ke normal, masuk jam 7.15 WIB dan pulang jam 15.45 WIB," katanya.

Terkait kasus Covid-19 Kalbar yang sudah mulai landai, masyarakat diminta untuk tidak boleh lengah. Kemudian, seluruh ASN di jajaran Pemprov Kalbar diinstruksikan untuk melakukan tes PCR dan antigen.

"Untuk pegawai yang mudik, kita lakukan tes PCR. Untuk pegawai yang hanya di dalam kota, dilakukan tes antigen di mana ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penyebaran COVID-19," kata Harisson.

Tak hanya dilakukan oleh para pegawai, pelaksanaan tes PCR dan antigen juga dilakukan oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

"Untuk pegawai yang berada di Kantor Gubernur sebanyak 504 orang, semuanya dilakukan tes PCR, tetapi yang di Dinas/Badan, kami ambil sampel acak. Namun, kepala PD-nya tetap tes PCR," tuturnya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat