Gelombang kenaikan harga komoditas baik pangan maupun energi datang bertubi-tubi menerpa masyarakat. Komoditas energi yang saat ini masih ditahan harganya oleh pemerintah, yakni LPG 3 kilogram bersubdisi, Pertalite, dan Solar pun rencananya akan mengalami kenaikan harga.

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Andre Rosiade mengaku telah mendengar kabar pemerintah akan menaikan harga komoditas tersebut. Andre menyebut, hal ini memang belum resmi, tapi gaungnya sudah mulai terdengar.

"Kita sudah mendengar sayup-sayup bahwa ada rencana kenaikan, tapi secara resmi belum," ujar Andre kepada Republika pada Jumat (15/4).

Andre tak menampik jika harga BBM dan LPG subsidi saat ini memiliki disparitas yang cukup jauh dibandingkan harga keekonomian. Hal ini merupakan salah satu faktor utama dalam setiap kenaikan harga BBM dan LPG subsidi. Meski begitu, Andre menilai, pemerintah perlu memperhatikan beban masyarakat.

"Ini ekonomi baru bergerak lagi, kasih masyarakat napas dulu-lah. Harga kebutuhan pokok sedang naik dan sudah memberatkan masyarakat. Tidak pas kalau pemerintah menaikkan Pertalite dan LPG 3 kg," kata Andre.

Pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) memasang informasi tentang Pertalite stok habis di Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (3/4/2022). Sejumlah SPBU di Kendari mengalami kelangkaan BBM jenis Pertalite sejak sepakan terakhir. - ( ANTARA FOTO/Jojon/YU)

SHARE    

Wacana kenaikan harga komoditas energi yang disubsidi dilontarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR pada Rabu (13/4). Arifin mengatakan, kebijakan itu merupakan respons pemerintah untuk menghadapi kenaikan harga minyak dunia.

"Strategi menghadapi dampak kenaikan harga minyak dunia, untuk jangka menengah akan dilakukan penyesuaian harga Pertalite dan Solar," ujar Arifin.

Arifin mengatakan, saat ini konsumsi Pertalite dan Solar sudah melebihi kuota yang ditetapkan. Dia menjelaskan, realisasi serapan Pertalite hingga Februari 2022 sudah mencapai 4,2 juta kiloliter (KL).

Angka itu diperkirakan akan melebihi kuota sebesar 18,5 persen dari kuota yang ditetapkan pada tahun ini, yakni 23,05 juta KL. Sedangkan, untuk Solar diperkirakan mengalami kelebihan kuota sebesar 10 persen. "Untuk itu, kami mengusulkan untuk menambah kuota Pertalite dan Solar," ujar Arifin.

Pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) memasang informasi tentang Pertalite stok habis di Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (3/4/2022). Sejumlah SPBU di Kendari mengalami kelangkaan BBM jenis Pertalite sejak sepakan terakhir. - (ANTARA FOTO/Jojon/YU)

SHARE    

Pemerintah meminta tambahan kuota Solar sebesar 2,29 juta KL atau menjadi 17,39 juta KL untuk tahun ini. Sedangkan, untuk Pertalite, pemerintah meminta tambahan kuota sebanyak 5,45 juta KL atau menjadi 28,50 juta KL pada tahun ini.

"Kita juga perlu mewaspadai permintaan yang melonjak jelang arus mudik tahun ini," ujar Arifin.

PT Pertamina (Persero) belum dapat berkomentar banyak tentang isu rencana kenaikan harga BBM bersubsidi dan LPG 3 kilogram. Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan, penetapan harga produk Pertalite dan LPG 3 kilogram merupakan kewenangan penuh pemerintah. Hal ini karena keduanya merupakan barang yang disubsidi pemerintah.

"Untuk penyesuaian harga BBM dan LPG bersubsidi merupakan kewenangan pemerintah," ujar Irto saat dihubungi Republika, Jumat (15/4).

Sebelumnya, Vice President Corporate Communications Pertamina Fajriyah Usman mengatakan, pemerintah dan Pertamina terus menjaga daya beli masyarakat agar perekonomian tetap tumbuh di tengah melonjaknya harga minyak mentah dunia. 

"Pemerintah telah memutuskan terus membantu masyarakat dengan menetapkan Pertalite sebagai Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) agar harganya tetap terjangkau di kisaran Rp 7.650 per liter," ujar Fajriyah.

Fajriyah menyebut, pemerintah juga menyubsidi biosolar sehingga harganya tetap bertengger di level Rp 5.150 per liter. Pertamina berupaya tetap mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan menjaga keseimbangan antara daya beli masyarakat dan memastikan kemampuan keuangan perusahaan.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat