JAKARTA -- Dugaan adanya mafia minyak goreng dinilai perlu diungkap kebenarannya. Aparat penegak hukum diharapkan dapat menindak dengan tegas oknum-oknum yang menyebabkan kelangkaan pasokan minyak goreng.

Pekan lalu, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menyebut akan ada pengumuman mengenai tersangka mafia minyak goreng pada Senin (21/3). Lutfi menyampaikan hal tersebut pada hari yang sama ketika Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta membongkar praktik penyelundupan minyak goreng kemasan ke luar negeri.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad buka suara mengenai ketiadaan pengumuman tersangka minyak goreng pada Senin kemarin. "Saya pikir rencana untuk mengumumkan mafia yang tidak jadi itu kita serahkan kepada penegak hukum. Tapi, saya pikir tidak perlu diumumkan, langsung tangkap saja," kata Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/3).

Melihat kelangkaan minyak goreng dalam dua bulan terakhir, ia memang melihat adanya mafia yang memanfaatkan kondisi ini. Dasco kembali menegaskan agar aparat penegak hukum langsung menangkap pihak-pihak tak bertanggung jawab atas kelangkaan minyak goreng. 

Pekerja memasang tulisan di atas drum minyak goreng curah di toko tradisional Pasar Caruban Baru, Madiun, Jawa Timur, Senin (21/3/2022). Menurut keterangan sejumlah pemilik toko tradisional, stok minyak goreng curah di pasar kosong sejak seminggu terakhir karena tak ada pasokan, sedangkan minyak goreng kemasan langka dengan stok terbatas yang dijual Rp 23 ribu per liter. - (ANTARA FOTO/Siswowidodo/nym.)

SHARE    

"Kalau kita cek, ya, memang ada mafianya. Tapi, tidak perlu digembar-gembor diumumkan. Tangkap saja langsung, menurut saya," ujar Dasco.

Untuk membantu menyelesaikan permasalahan minyak goreng, Dasco mengatakan, DPR melalui Komisi VI sudah membentuk Panitia Kerja (Panja) Komoditas Pangan. Salah satu tugasnya mengusut dan mencari solusi dari kelangkaan dan mahalnya minyak goreng menjelang Ramadhan.

Menurut dia, keberadaan panja penting untuk mengurai berbagai penyebab permasalahan minyak goreng. Panja Komoditas Pangan kemudian akan memberikan rekomendasi dan solusi untuk dijalankan para pihak terkait. 

Mendag Lutfi dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR pada Kamis (17/3) malam menegaskan, dirinya tak akan menyerah berhadapan dengan mafia pangan. Salah satu buktinya, ia mengungkapkan, calon tersangka mafia minyak goreng akan diumumkan pada Senin (21/3). "Nanti akan diumumkan hari Senin, kita lihat bersama-sama calon tersangkanya sudah ada," ungkap Lutfi. 

Kementerian Perdagangan, kata Lutfi, telah menyerahkan data mengenai penyimpangan minyak goreng kepada Bareskrim Polri. Ia memastikan, mereka akan ditangkap dan dihukum jika terbukti melakukan praktik-praktik mafia pangan.

Satuan Tugas (Satgas) Pangan Bareskrim Mabes Polri pada Senin (21//3) menyatakan belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan mafia minyak goreng. Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan, dugaan keberadaan mafia minyak goreng yang ditengarai menjadi penyebab kelangkaan dan melambungnya harga di pasaran masih sebatas informasi awal proses penyelidikan. 

“Sudah ditanyakan ke Satgas Pangan, belum ada tersangka. Satgas akan berkoordinasi dengan Mendag," kata Dedi. 

Kepolisian di daerah sampai saat ini terus bergerak melakukan operasi untuk memantau ketersediaan bahan pokok, termasuk minyak goreng. Menurut Kapolresta Denpasar AKBP Bambang Yugo Pamungkas, sampai sekarang belum ada temuan mafia minyak goreng, khususnya di wilayah Denpasar, Bali.

Sejumlah warga antre untuk membeli minyak goreng curah saat digelar operasi pasar di Pasar Induk Rau Serang, Banten, Senin (21/3/2022). Operasi pasar minyak goreng curah yang digelar Pemda setempat bekerja sama dengan pihak distributor itu menyalurkan lima ton minyak goreng curah yang dijual seharga Rp 13 ribu per liter. - ( ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/wsj. )

SHARE    

"Belum ada temuan, tapi kami tetap melakukan operasi. Kami juga ada satgas pangan yang tiap hari memonitor dan mengecek di lapangan," kata Bambang seusai melakukan pengecekan di Pasar Kreneng, Denpasar, Selasa.

Ia mengatakan, pihak kepolisian akan terus mengawasi, mulai dari pihak distributor hingga ke tingkat konsumen. Pengecekan secara berkala dilakukan untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan pasokan tersedia, terutama untuk minyak goreng curah yang kini disubsidi oleh pemerintah dengan harga jual maksimal Rp 14 ribu per liter.

Pasokan terbatas

Berdasarkan pantauan di sejumlah daerah, pasokan minyak goreng kemasan di tingkat pedagang pasar tradisional masih terbatas meskipun pemerintah sudah melepas harga ke mekanisme pasar. Di Pasar Bandarjo Ungaran, Kabupaten Semarang, misalnya, pedagang bahkan masih membatasi pembelian, walau harganya sudah mencapai Rp 24 ribu per liter. 

Setiap konsumen dibatasi membeli satu kemasan minyak goreng dengan syarat harus membawa kartu tanda penduduk (KTP). Hal itu diketahui saat jajaran Polres Semarang melakukan pengawasan di Pasar Bandarjo Ungaran, Selasa (22/3).

Salah seorang pedagang di Pasar Bandarjo Ungaran, Hani (36 tahun), mengungkapkan, cara itu dilakukan agar masyarakat mendapatkan jatah minyak goreng yang sama. “Syarat pembelian minyak goreng yang harus menunjukkan KTP juga untuk mengantisipasi aksi borong di tengah ketersediaan barang yang masih terbatas,” ungkapnya.

Menurut Hani, meski harga minyak goreng dalam kemasan telah diserahkan kepada mekanisme pasar, hal tersebut tidak serta-merta membuat ketersediaan di tingkat pedagang di pasar tradisional menjadi melimpah. Sampai saat ini, pasokan yang didapatkan dari agen masih terbatas. Mengenai pasokan minyak goreng curah, Hani mengaku sudah tak pernah mendapatkan kiriman sejak sepekan terakhir. 

Para pedagang di Pasar Bandarjo Ungaran juga mengungkapkan, stok minyak goreng curah belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Sumi (51) mengungkapkan, setiap hari ia paling tidak membutuhkan 12 jeriken minyak goreng curah untuk dapat melayani pelanggannya.

Namun, akhir- akhir ini, ia hanya mendapatkan pasokan rata-rata dua sampai empat jeriken, bahkan sudah beberapa hari ini ia tidak mendapatkan pasokan. Agar semua kebagian, ia terpaksa membatasi jumlah pembelian minyak goreng curah.

Pembeli melintas di sekitar drum minyak goreng yang kosong di Pasar Indramayu, Jawa Barat, Selasa (22/3/2022). Menurut sejumlah pedagang stok minyak goreng curah di pasar itu kosong sejak beberapa hari lalu karena tidak adanya pasokan. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/foc. - (ANTARA FOTO)

SHARE    

“Saya biasanya butuh 12 jeriken dan tiap kilogramnya saya jual Rp 14 ribu hingga Rp 16 ribu bergantung harga dari pemasok. Tapi, saat ini barangnya tidak ada, jadi kami hanya sediakan minyak goreng kemasan,” tandasnya.

Di daerah lain, Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Sulawesi Selatan juga menyampaikan bahwa stok minyak goreng curah masih minim. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulsel Kemal Redindo mengungkapkan, berdasarkan data yang ada, stok minyak goreng masih kekurangan. "Dalam data kami, stok dari minyak goreng kita minus sekitar 3.000 ton, itu untuk kebutuhan Sulsel sendiri," katanya. 

Adapun mengenai harga minyak goreng kemasan, Kemal mengakui, tidak adanya ketetapan harga eceran tertinggi (HET) membuat harga tidak terbendung dan makin melambung. Oleh karena itu, Bulog dan Dinas Perdagangan perlu bersinergi, termasuk dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), untuk menyediakan minyak curah seharga Rp 14 ribu per liter.

"Ini bagian dari dari pengawasan kami, dan besok para distributor rencananya akan diundang oleh dinas perdagangan untuk membicarakan hal ini," ujar Kemal.

Tambah Pasokan Migor

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengetuk hati para produsen swasta agar meningkatkan alokasi migor untuk kebutuhan dalam negeri. Erick menilai, peningkatan alokasi berdampak besar dalam upaya mengatasi permasalahan minyak goreng di dalam negeri. 

Sejumlah buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa (22/3/2022). Pada aksinya mereka menuntut harga minyak goreng turun dan harga bahan pokok turun jelang bulan Ramadhan. - (ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/foc.)

SHARE    

Erick menilai, isu minyak goreng menjadi persoalan bersama, baik pemerintah, BUMN, maupun swasta. BUMN hanya memiliki luas lahan perkebunan sawit sebesar empat persen, dengan kontribusi nasional tujuh persen. 

Beberapa waktu lalu, menurut Erick, BUMN bahkan mengalihkan seperempat produksi CPO yang bukan minyak goreng ke minyak goreng. "Oleh karena itu, kita 'mengetuk' teman-teman swasta, ayolah kembali (meningkatkan alokasi)," ujar Erick dalam Economic Outlook 2022 bertajuk "Percepatan Pemulihan Ekonomi Indonesia", di Jakarta, Selasa (22/3). 

Erick mengatakan, swasta yang menguasai mayoritas lahan dengan 56 persen dari lahan perkebunan kelapa sawit secara nasional dapat meningkatkan peran dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng. "Saat ada isu minyak goreng, kita (BUMN) switch seperempat produksi yang tadinya bukan minyak goreng. Kita ubah dan gelar operasi pasar. Apakah cukup, tidak, makanya kita ketuk teman-teman swasta," ucap Erick.

Seorang pedagang minyak goreng curah menunggu kiosnya di Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, Senin (21/3/2022). Di kalangan pedagang eceran di Pasar Cikurubuk, minyak goreng curah dijual dengan harga Rp 20 ribu hingga Rp 21 ribu per kilogram. Pedagang mengaku kesulitan untuk mendapatkan stok minyak goreng curah. - (Bayu Adji P/Republika)

SHARE    

Erick mengingatkan, rasa gotong royong dan kebersamaan menjadi kunci menjaga pertumbuhan ekonomi. Kerukunan dan stabilitas yang terjaga akan mendongkrak roda perekonomian lebih baik. 

Isu minyak goreng, kata Erick, akan berdampak negatif bagi ekonomi Indonesia.  "Yang namanya ekonomi, perlu ada kerukunan. Kalau ingin ekonomi kita tumbuh perlu ada kerukunan itu," kata Erick.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, program pemerintah terkait ketersediaan dan pasokan minyak goreng curah telah berjalan. Sudah ada 47 perusahaan yang melakukan registrasi untuk terlibat dalam program minyak goreng curah bersubsidi. 

“Dari jumlah tersebut, sebanyak 39 perusahaan sudah mendapatkan nomor registrasinya, termasuk PT Smart yang jadi bagian Sinarmas Grup,” kata Menperin Agus saat melakukan kunjungan kerja di PT Smart di Marunda, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (22/3).  

Pembeli memeriksa drum minyak goreng yang kosong di Pasar Indramayu, Jawa Barat, Selasa (22/3/2022). Menurut sejumlah pedagang stok minyak goreng curah di pasar itu kosong sejak beberapa hari lalu karena tidak adanya pasokan. - (ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/foc.)

SHARE    

Agus mengatakan, 39 perusahaan yang sudah diberikan nomor registrasi pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) diharapkan bisa memasok ke tingkat pengecer sekitar 9.000 ton per hari. Sebanyak 81 industri minyak goreng sawit (MGS) yang tergabung dalam asosiasi juga sudah mendaftar melalui SIINas.

“Jadi tinggal perusahaan yang tidak terdaftar di asosiasi. Sekarang kami melakukan kontak terus-menerus agar mereka bisa berpartisipasi dalam program ini,” ujarnya. 

Kebijakan MGS Berbasis Industri ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Agus menegaskan, permenperin ini sudah efektif berjalan dan semua proses bisnis. Mulai dari registrasi sampai penetapan alokasi dan wilayah kerja, dilakukan secara digital.

Permenperin No 8 Tahun 2022 pada dasarnya mewajibkan seluruh industri MGS untuk ikut berpartisipasi. Apabila ada yang tidak mendaftar, akan dikenakan sanksi.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat