AHMEDABAD -- Kelompok garis keras Hindu di India menuntut larangan berhijab di ruang kelas diberlakukan lebih luas. Desakan ini muncul setelah pengadilan menguatkan larangan hijab di Negara Bagian Karnataka.

"Kami adalah negara Hindu dan kami tidak ingin melihat pakaian keagamaan apa pun di lembaga pendidikan negara ini," kata Rishi Trivedi, presiden kelompok Akhil Bharat Hindu MahaSabha, Rabu (16/3).

"Kami menyambut baik putusan pengadilan dan ingin aturan yang sama diikuti di seluruh negeri," katanya.

Pengadilan Tinggi Karnataka pada Selasa (15/3) memutuskan untuk mendukung larangan hijab di kelas oleh Pemerintah Negara Bagian Karnataka. Larangan itu mulai berlaku pada Februari 2022.

Mahasiswi yang dilarang memasuki kelas mereka karena berhijab, berjalan menuju kampus mereka di Udupi, India, Jumat (4/2/2022). - (Bangalore News Photos via AP )

SHARE    

Putusan pengadilan tersebut juga telah disambut oleh para menteri federal yang berasal dari Partai Bharatiya Janata (BJP) nasionalis Hindu tempat Perdana Menteri Narendra Modi bernaung. Mereka mengatakan, para siswa harus menghindari mengenakan pakaian keagamaan di kelas.

India tidak memiliki pedoman nasional tentang seragam sekolah. Pemerintah negara bagian sering menyerahkan aturan tersebut kepada sekolah masing-masing untuk memutuskan seragam yang harus dikenakan siswa.

Larangan berhijab di Karnataka yang saat ini dikuasai BJP telah memicu protes dari beberapa siswa dan orang tua Muslim. Sikap itu kemudian ditanggapi dengan protes balik oleh para siswa Hindu.

Para pengkritik mengatakan, larangan berhijab itu adalah cara lain untuk meminggirkan komunitas Muslim yang menyumbang sekitar 13 persen dari 1,35 miliar penduduk India yang mayoritas Hindu.

Pemimpin Vishva Hindu Parishad (VHP), afiliasi dari RSS, organisasi induk BJP, mengatakan, mereka telah meminta larangan hijab juga diberlakukan di negara bagian asal Modi, Gujarat. Mereka juga akan segera menulis surat ke negara bagian terpadat India itu, Uttar Pradesh. BJP berkuasa di kedua negara bagian tersebut.

“Hijab tidak diperbolehkan di ketentaraaan, kepolisian, dan kantor-kantor pemerintah, lalu mengapa ada yang mendesak untuk berhijab di sekolah dan perguruan tinggi? Ini adalah upaya untuk meningkatkan ketegangan komunal," kata sekretaris VHP di Gujarat, Ashok Raval.

Ajukan banding

Saat ini, seorang mahasiswi Muslim bernama Ayesha Hajeera Almas telah mengajukan banding atas putusan pengadilan tinggi tersebut. Pada Rabu, pengacara Almas di Twitter mencicit bahwa kelanjutan banding ini akan diputuskan beberapa hari ke depan. 

Almas mengatakan, ada ketakutan nyata bahwa larangan hijab sekarang akan berlaku secara nasional. Gadis berusia 18 tahun itu mengatakan, tidak bersekolah sejak akhir Desember setelah pihak berwenang melarang gadis-gadis Muslim mengenakan jilbab, bahkan sebelum larangan di seluruh negara bagian datang pada awal Februari.

Mahasiswa Muslim India melakukan unjuk rasa menolak larangan jilbab di New Delhi, Selasa (8/2/2022). - ( AP Photo/Altaf Qadri)

SHARE    

"Semakin kami merasa hidup di India di mana warganya tidak diperlakukan sama," kata Almas dari distrik Karnataka di Udupi, tempat protes dimulai.

"Saya berjuang untuk diri saya sendiri, berjuang untuk saudara perempuan saya, berjuang untuk agama saya. Saya takut akan ada perubahan seperti ini di seluruh negeri. Tapi saya harap itu tidak terjadi," katanya. 

Sehari setelah Pengadilan Tinggi Karnataka memutuskan larangan jilbab di kampus-kampus, beberapa mahasiswi Muslim memboikot perguruan tinggi di Shivamogga dan Chikkamagaluru dan menggelar protes, Mereka mengatakan bahwa mengenakan jilbab adalah hak konstitusional mereka.

Pada Rabu (16/3), para mahasiswa di IDSG Government College melakukan protes setelah kampus menolak untuk mengizinkan mereka masuk ke dalam kampus dengan mengenakan jilbab dan burqa. Para mahasiswa menyatakan bahwa berhijab adalah hak fundamental mereka. Mereka juga mengatakan bahwa mereka kecewa dengan putusan Pengadilan Tinggi Karnataka.

Ujian internal telah dijadwalkan, tetapi para siswa menolak untuk mengambilnya. Mereka mengatakan bahwa perintah pengadilan akan ditentang di Mahkamah Agung. Selanjutnya, para pengunjuk rasa ini kembali ke rumah.

Sementara itu, beberapa siswa di Kamala Nehru Memorial National College for Women memboikot kelas, setelah pihak kampus menolak mengizinkan mereka masuk dengan hijab dan burqa, sesuai dengan pemberitahuan Pemerintah Negara Bagian dan perintah Pengadilan Tinggi.

DilansirNew Indian Express, Kamis (17/3), para mahasiswa melakukan protes di depan kampus dan mendesak pemerintah untuk mengizinkan mereka menghadiri kelas dengan mengenakan hijab dan burqa. Namun, mereka kembali ke rumah setelah pihak kampus menolak untuk mengizinkan mereka masuk.

Di sisi lain, polisi telah bersiap siaga guna mencegah insiden yang tidak diinginkan. Sementara itu, mahasiswa di perguruan tinggi lain menghadiri kelas dengan mengenakan seragam yang ditentukan.

Di Davanagere, meskipun kampus mereka dinyatakan libur, beberapa siswa melakukan protes di depan First Grade College dan menuntut agar gadis-gadis Muslim diizinkan menghadiri kelas dengan mengenakan jilbab. Para siswa mengatakan mereka tidak akan menghadiri kelas sampai keadilan ditegakkan.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat