JAKARTA – Badan Keamanan Laut (Bakamla) melaporkan tingginya perilaku anomali kapal asing. Data Januari hingga Februari 2022, ada kapal yang melakukan tindakan anomali sampai 10 kali, dengan jenis perilaku tertinggi adalah mengapung atau drifting lalu berputar-putar.

Lokasi pelanggaran juga banyak ditemukan di daerah non-Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), seperti di Laut Jawa, Laut Arafuru, dan Laut Natuna. "Negara yang paling banyak melakukan adalah Yunani," kata Kepala Bakamla Laksdya TNI Aan Kurnia saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dalam keterangannya, Rabu (16/3).

Menurut Aan, perilaku anomali kapal asing, yakni sering berputar-putar, mengapung, dan mematikan sistem identifikasi otomatis atau Automatic Identification System (AIS). Aksi kapal asing tersebut memiliki risiko kemungkinan aktivitas seperti membuang limbah, illegal transhipment atau pemindahan muatan ilegal, menunggu waktu sandar, faktor cuaca, dan kerusakan teknis. 

Personel Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) mengamankan kapal asing beserta anak buah kapal (ABK) di Pelabuhan Pangkalan PSDKP Batam, Kepulauan Riau, Jumat (20/8/2021). PSDKP berhasil mengamankan kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal beserta 22 awak kapal berkewarganegaraan Vietnam di Perairan Natuna Utara. - (ANTARA FOTO/Teguh Prihatna)

SHARE    

"Dampak dari aktivitas tersebut adalah pencemaran lingkungan dan gangguan pelayaran," tambahnya.

Dia mengatakan, pengamanan di perairan Indonesia bukan merupakan hal mudah karena kekuatan yang dimiliki Bakamla tidak berbanding lurus dengan luas perairan Indonesia sehingga Bakamla harus menerapkan prioritas kinerja pada 2022.

Sasaran kinerja Bakamla pada di 2022 ialah peningkatan kapasitas dan kapabilitas sistem peringatan dini, melalui penguatan existing system, dan peningkatan kerja sama pertukaran informasi dengan stakeholder dalam dan luar negeri.

"Bakamla akan melakukan optimalisasi gelar operasi keamanan dan keselamatan laut dengan pendekatan penentuan area patroli prioritas, penerapan taktik fleet in being dan penguatan sinergi patroli bersama," kata lulusan Akademi Angkatan Laut tersebut.

Dua petugas Kapal Pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersiaga di kapal ikan ilegal hasil tangkapan di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak di Sungai Rengas, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis (10/6/2021). Sebanyak 19 kapal ikan ilegal berbendera Malaysia, Vietnam, Filipina dan Indonesia berhasil ditangkap lima kapal pengawas perikanan KKP saat melaksanakan operasi pengawasan di Laut Natuna Utara dan Laut Sulawesi pada 3-8 Juni 2021. - (ANTARA FOTO/JESSICA HELENA WUYSANG)

SHARE    

Selain itu, pembinaan kapasitas dan kapabilitas penegakan hukum di laut Indonesia dilakukan melalui penguatan rakor pengamanan maritim, daily brief Kantor Pemantauan Informasi Marabahaya Laut (KPIML) Bakamla, latihan keamanan laut terpadu, serta pemberdayaan masyarakat maritim sebagai information agents.

Bakamla juga menguatkan kepercayaan antarpenjaga laut atau coast guard, melalui pertemuan forum kepala Coast Guard ASEAN, serta membina kerja sama bilateral dan multilateral di forum penjaga laut dunia.

Pada RDP, Komisi I DPR dan Bakamla membahas terkait realisasi dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021, program prioritas Bakamla terkait keamanan laut, dan isu-isu aktual strategis lainnya. Bakamla berharap upaya penguatan terhadap Bakamla dioptimalkan, khususnya terkait anggaran agar optimalisasi pengamanan laut dapat terealisasi.

RDP tersebut berlangsung tertutup setelah salah seorang anggota Komisi I DPR menyatakan ada beberapa hal yang akan disampaikan secara khusus kepada Bakamla. "Atas seizin pimpinan rapat, kami minta agar rapat dilakukan secara tertutup," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Anton Sukartono.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat