BOGOR — Tingkat permintaan terhadap gas elpiji subsidi 3 kg terpantau masih normal di tengah naiknya harga elpiji nonsubsidi 12 kg dan 5,5 kg. Para pedagang hingga agen gas juga mengaku tidak mengalami kendala dalam memperoleh pasokan gas melon tersebut.

Pemerintah dan PT Pertamina (Persero) diharapkan dapat terus menjaga kestabilan pasokan dan harga gas elpiji subsidi agar tidak memberatkan rakyat kecil.

Harga gas elpiji nonsubsidi kembali naik pada Ahad (27/2) menjadi Rp 15.500 per kg. Di tingkat eceran, harga gas ukuran 12 kg berada di kisaran Rp 190 ribu-Rp 200 ribu. Sebelumnya, harga elpiji nonsubsidi sudah naik menjadi Rp 13.500 per kg yang berlaku sejak awal Januari 2022. 

Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Bogor mengaku belum melihat adanya indikasi migrasi masyarakat dari gas elpiji nonsubsidi ke gas elpiji 3 kg. Ketua Hiswana Migas Bogor Raya Asep Erri mengatakan, pihaknya sejak Ahad (27/2) menerima permintaan gas elpiji sebanyak 240 ribu tabung per hari. 

Dia mengatakan, jumlah tersebut belum mengalami peningkatan hingga Selasa (1/3). “Peningkatan belum ada, masih normal. Elpiji 3 kg permintaannya 240 ribu (tabung) per hari,” kata Asep kepada Republika, Selasa (1/3).

Pekerja menyusun tabung gas elpiji subsidi tiga kilogram di agen pangkalan gas Cilendek Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/1/2022). - (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/rwa.)

SHARE    

Riki, salah seorang pengelola agen gas di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, menyampaikan hal senada. Menurut dia, migrasi konsumen ke elpiji subsidi belum terlihat. Namun, daya beli terhadap elpiji nonsubsidi terlihat menurun. “Kalau yang beralih belum kelihatan, tapi yang (membeli gas elpiji) nonsubsidi sudah agak menurun," katanya. 

Riki mengatakan, konsumen yang biasa membeli gas elpiji ke tempatnya merupakan pemilik restoran, warung, dan pangkalan gas. Dia memperkirakan, dampak atas kenaikan harga gas elpiji nonsubsidi bisa semakin terlihat pada pekan depan. 

Harga gas elpiji 5,5 kilogram di tempatnya dibanderol seharga Rp 92 ribu dari sebelumnya Rp 80 ribu. Sedangkan, gas elpiji 12 kilogram berada di angka Rp 195 ribu dari sebelumnya Rp 170 ribu.

Salah seorang pemilik warung kopi di Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Kiki (26 tahun) mengatakan, ia sehari-hari menggunakan gas elpiji 3 kg. Harga elpiji yang biasa ia beli sekitar Rp 21 ribu hingga Rp 23 ribu.

Melihat adanya kenaikan harga pada gas elpiji nonsubsidi, ia berharap kenaikan harga juga tidak berpengaruh pada harga gas melon. Ia pun berharap masyarakat mampu tidak beralih ke gas elpiji 3 kg. 

Sejauh ini, kata Kiki, ia belum mengalami kesulitan untuk mendapatkan gas melon. “Jangan sampai harganya naik. Sejauh ini masih gampang dapatnya karena setiap hari dikirim. Semoga enggak jadi langka gas melonnya,” tutur dia.

Kondisi serupa terpantau di DKI Jakarta. Di beberapa agen gas di DKI belum terlihat dampak pada gas melon 3 kg atas naiknya harga elpiji nonsubsidi. “Permintaan gas 3 kilogram masih normal, belum ada peningkatan,” kata manajer operasi agen gas PT Balakosa Tri Kirana, Adit, Selasa (1/3). 

Dia mengatakan, kuota dari pertamina mengenai jatah gas juga masih sama dan tidak ada pembatasan. Pihaknya memasok sekitar 3.000 gas melon kepada para penjual di beberapa wilayah kerjanya.

Sebagian agen gas elpiji subsidi di Kota Bandung, Jawa Barat, juga mengaku belum melihat peningkatan permintaan setelah Pertamina menaikkan harga gas elpiji nonsubsidi. Mereka mengaku baru mendapatkan informasi terkait kenaikan harga elpiji nonsubsidi. 

"Belum terlihat (peningkatan permintaan). Soalnya baru dapat kabar hari ini," ujar Dikdik Mulyadi, salah satu agen gas elpiji 3 kilogram di Kota Bandung saat dikonfirmasi, Selasa.

Pekerja melakukan bongkar muat gas elpiji nonsubsidi di salah satu agen LPG Nonsubsidi di Jalan Emong, Lengkong, Kota Bandung, Selasa (28/12/2021). - (REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA)

SHARE    

Ia mengaku belum mengetahui pasti mengenai kenaikan harga gas elpiji nonsubsidi, termasuk harga yang ditetapkan di Kota Bandung. Pihaknya pun akan segera berkoordinasi dengan pangkalan.

Di Kabupaten Bekasi, harga gas nonsubsidi ukuran 12 kg di tingkat agen menembus Rp 199 ribu dari semula Rp175 ribu atau naik sebesar Rp 24 ribu."Harga eceran di pedagang, mereka jual Rp 175 ribu. Kami jual ke mereka paling bedanya Rp 2.000-Rp 3.000 saja. Nah, sekarang ada kenaikan Rp 24 ribu atau jadi Rp 199 ribu. Mungkin pedagang nanti jual bisa lebih dari Rp 200 ribu," kata Adi, pegawai agen gas di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, kemarin. 

Menurut dia, kenaikan harga belum diketahui seluruh masyarakat pengguna gas nonsubsidi. Ia menceritakan, beberapa konsumen kaget saat mengetahui harga Bright Gas 12 kilogram mencapai Rp 199 ribu. 

"Di sini kami hanya jual yang 12 kg dan gas subsidi 3 kg. Baru ada dua tabung yang keluar. Mereka ya kaget pas mau beli, kok harganya naik. Karena langsung Rp 24 ribu naiknya," katanya. Adi mengatakan, peminat gas nonsubsidi di sekitar tempatnya berjualan sangat sedikit karena kebanyakan warga lebih memilih menggunakan gas subsidi. 

Merugikan UMKM

Corporate Secretary Pertamina Subholding Commercial and Trading Irto Ginting sebelumnya memastikan harga elpiji 3 kg tidak mengalami kenaikan. Harga gas melon tetap mengacu ke harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah daerah setempat.

Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia M Ikhsan Ingratubun berharap pemerintah tidak terus menaikkan kebutuhan dasar pelaku UMKM, seperti gas elpiji. "Kenaikan gas elpiji akan memicu kenaikan komoditas lainnya, apalagi saat memasuki bulan Suci Ramadhan," ujarnya ketika dihubungi Republika, kemarin. 

Menurut dia, kenaikan kenaikan harga elpiji 12 kg dan 5,5 kg merugikan industri kecil dan mikro. Itu karena kebutuhan gas elpiji sama pentingnya dengan kebutuhan listrik, transportasi, dan BBM. "Kenaikan harga elpiji secara otomatis akan berdampak pada penentuan harga," ucapnya. 

Elpiji Picu Inflasi Bahan Bakar 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, terjadi deflasi sebesar 0,02 persen sepanjang Februari 2022. Meski secara umum Indonesia mengalami deflasi, khusus pada kelompok pengeluaran perumahan air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga masih mencatatkan inflasi 0,25 persen. 

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto, menjelaskan, kelompok ini menyumbang inflasi 0,5 persen terhadap laju inflasi umum pada Februari. Komoditas utama penyumbang inflasi, yakni biaya sewa rumah sebesar 0,01 persen serta akibat kenaikan harga bahan bakar rumah tangga 0,02 persen. 

"Kenaikan bahan bakar ini karena kenaikan harga LPG nonsubsidi," kata Setianto dalam konferensi pers, Selasa (1/3). 

Setianto menambahkan, kenaikan harga LPG nonsubsidi turut memengaruhi inflasi komponen harga yang ditetapkan pemerintah atau administered prices. Tercatat, inflasinya mencapai 0,18 persen pada Februari dan memberikan andil inflasi 0,03 persen. 

"Andil inflasi oleh komponen ini karena ada kenaikan bahan bakar, juga (kenaikan harga) rokok kretek filter dan rokok putih," katanya menambahkan. 

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) memutuskan untuk menaikkan gas LPG nonsubsidi, yaitu tabung 12 kilogram (kg) dan tabung 5 kg, menyusul kenaikan harga acuan CP Aramco. Saat ini, acuan CP Aramco sudah mencapai 775 dolar AS per metrik ton, jauh dari kondisi pada 2021 yang berada di level 500 dolar AS per metrik ton. Kenaikan yang mencapai lebih dari 21 persen tersebut membuat Pertamina harus menaikkan harga jual elpiji nonsubsidi menjadi Rp 15.500 per kg.

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagyo mengatakan, pemerintah dapat melakukan evaluasi dan menerbitkan kebijakan menanggapi kondisi melonjaknya harga gas LPG. Ia  berharap, pendekatan yang dilakukan adalah perhitungan ekonomi.

"Evaluasinya jangan menggunakan perhitungan politis. Kita ketahui bahwa harga migas ada kecenderungan naik dalam beberapa waktu, di situ (mitigasinya) sebenarnya bisa dihitung," ujar Agus, Selasa (1/3).

Perkembangan Indeks Harga Konsumen Februari 2022 - (bps.go.id)

Berdasarkan data BPS, nilai impor migas sepanjang 2021 sebesar 25,52 miliar dolar AS atau naik dibandingkan tahun sebelumnya, yang sebesar 14,25 miliar dolar AS. Dampaknya, defisit neraca perdagangan migas pada 2021 melebar hingga 13,25 miliar dolar AS.

Untuk mengurangi dampak fiskal, menurut dia, pemerintah dapat memilih kebijakan konversi kompor listrik. Dengan begitu, beban fiskal akibat impor LPG dapat ditekan. Akan tetapi, diperlukan aturan pemerintah untuk merealisasikan konversi kompor listrik. Pasalnya, apabila konversi hanya dilakukan secara sukarela, program tersebut sulit diimplementasikan.

"Bahasanya, mengalihkan atau konversi harus dengan paksaan atau melalui peraturan. Kalau sukarela, kapan selesainya?" katanya.

Merujuk konversi minyak tanah ke kompor gas, diperlukan beleid setingkat Peraturan Presiden. Saat itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung Tiga Kilogram.

Agus menambahkan, beleid setingkat peraturan presiden bisa mempermudah implementasi dan koordinasi. "Mengingat, pelaksana aturan konversi tidak hanya satu sektor," katanya. Ed: satria kartika yudha

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat