JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap program subsidi upah kepada pekerja dan buruh bergaji kurang dari Rp 5 juta per bulan bisa mendongkrak daya beli. Jokowi mengatakan, jika daya beli masyarakat naik, maka konsumsi rumah tangga akan meningkat sehingga bisa mengamankan Indonesia dari resesi ekonomi.

Program subsidi gaji telah diresmikan Jokowi dan mulai dicairkan pada Kamis (27/8) di Istana Negara, Jakarta. Pencairan dilakukan bertahap karena validasi data belum seluruhnya rampung. Saat ini, baru 2,5 juta pekerja yang akan menerima bantuan gelombang pertama sebesar Rp 1,2 juta dari total Rp 2,4 juta. Pemerintah menargetkan sebanyak 15,7 juta pekerja dalam program ini. 

Jokowi mengakui konsumsi rumah tangga tertekan karena pandemi Covid-19 menyebabkan adanya penurunan omzet usaha hingga pemutusan hubungan kerja. Atas alasan itulah pemerintah belakangan ini mengeluarkan berbagai stimulus yang bertujuan membantu meningkatkan daya beli masyarakat. 

Selain program subsidi upah, kata Jokowi, pemerintah memberikan bantuan tunai kepada masyarakat hingga bantuan modal kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). "Kita harapkan dengan bantuan ini konsumsi rumah tangga tidak terganggu, daya beli meningkat, dan kita harapkan pertumbuhan ekonomi negara kita kembali pada posisi normal," ujar kata Jokowi saat meluncurkan program subsidi gaji, kemarin. 

Konsumsi rumah tangga memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia karena  memiliki kontribusi lebih dari 50 persen dalam struktur produk domestik bruto (PDB) menurut pengeluaran. Pada kuartal II 2020, konsumsi rumah tangga menjadi sumber utama terkontraksinya perekonomian Indonesia dengan berkontribusi negatif 2,96 persen. Pada periode tersebut, ekonomi Indonesia terkontraksi 5,32 persen dan pertumbuhan konsumsi rumah tangga minus 5,51 persen. 

Jokowi mengatakan, pemerintah menargetkan bantuan subsidi gaji akan selesai disalurkan kepada 15,7 juta pekerja pada September nanti. Ia menegaskan, bantuan ini diberikan kepada para pekerja yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan aktif membayar iuran.

Seremoni peluncuran subsidi gaji dihadiri pekerja dari berbagai latar profesi,  mulai dari guru honorer, perawat, pemadam kebakaran honorer, petugas kebersihan, hingga karyawan hotel. Jokowi pun sempat membuka dialog dengan para pekerja yang ekonomi rumah tangganya ikut terpukul akibat pandemi Covid-19.

Salah satu pekerja yang sempat berdialog dengan Jokowi adalah Evisonia Simbolon, seorang perawat RS Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta. Evisonia menyatakan, telah menerima bantuan gelombang pertama sebesar Rp 1,2 juta. Ia mengaku sangat terbantu dengan bantuan ini karena gaji bulanannya dipotong sejak pandemi melanda.

"Selama pandemi kita mengalami kesulitan. Dalam satu bulan, setiap karyawan mendapatkan cuti diluar tanggungan. Jadi gaji kami setiap bulan dipotong," kata Evisonia. 

Ia mengaku akan memanfaatkan subsidi gaji untuk menambal biaya transportasi harian. Menurutnya, gaji yang dipangkas memaksa para pekerja untuk mengatur ulang pos pengeluaran.  "Bisa juga untuk kebutuhan pribadi. Semoga semakin sehat dengan bantuan ini," katanya.

Selain perawat, ada juga Budi Rahayu, seorang guru honorer di bawah Pemprov DKI Jakarta yang ikut hadir di Istana Negara. Budi mengatakan, bantuan subsidi gaji tak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, tapi juga untuk membeli kuota internet.

Kegiatan belajar yang masih dilakukan secara daring membuat guru butuh biaya internet untuk mengajar muridnya. "Bantuan ini juga untuk operasional, membeli kuota," kata Budi. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menjelaskan, subsidi gaji ditransfer langsung ke rekening pekerja yang berada di bank-bank milik pemerintah (Himbara). Penyaluran subsidi gaji diberikan sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 4 bulan dengan total Rp 2,4 juta. "Dicairkannya dalam dua tahap, masing-masing sebesar Rp 1,2 juta sekali pencairan," kata Ida. 

Pada tahap pertama, pencairan subsidi gaji disalurkan Bank Mandiri untuk 700 ribu lebih rekening, BNI dengan 900 ribu lebih rekening, BRI dengan 600 ribu lebih rekening, dan BTN dengan 200 ribu lebih rekening. "Penyaluran selanjutnya akan dilakukan secara bertahap hingga mencapai keseluruhan target 15,7 juta penerima program," kata Ida.

Ida menyebutkan, dari target penerima sebanyak 15,7 pekerja, baru 13,8 juta orang atau 88 persennya yang berhasil didata oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian dari 13,8 juta penerima yang sudah didata, baru 10,8 juta orang atau 69 persen dari target awal yang sudah dilakukan validasi dan verifikasi. 

Tak ampuh

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengapresiasi keputusan pemerintah memberikan subsidi gaji meskipun saat ini pencairannya belum merata. Ia mengatakan, berdasarkan laporan serikat bekerja di tingkat perusahaan, sebagian buruh sudah menerima bantuan tersebut. "Belum merata karena, contohnya, di satu perusahaan sudah ada 10 orang yang menerima. Padahal karyawannya ribuan," ujar Said. 

Said mengatakan, ide pemberian subsidi gaji pernah disampaikan KSPI pada April lalu saat banyak sektor industri terhenti. Ia berharap bantuan ini juga bisa diberikan kepada pekerja yang belum terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. Sebab, ada banyak buruh yang tidak terdaftar akibat perusahaan tidak mendaftarkan buruhnya ke BPJS Ketenagakerjaan. 

Menurut dia,  bantuan sebesar Rp 600 ribu ini hanya cukup untuk menutup biaya sewa kontrak kamar atau indekos bulanan. Bahkan, ujarnya, angka tersebut belum cukup untuk melunasi biaya kontrak rumah yang rata-rata di atas Rp 1 juta per bulan.

"Setidaknya memang mengurangi beban pengeluaran dari para buruh. Namun kalau mendongkrak daya beli, saya rasa belum. Tapi masih meringankan. Jadi kalau dianalogikan, minimal kontrak rumah aman lah perbulannya," kata Said kepada Republika, Kamis (27/8).

Said menilai jumlah subsidi gaji perlu ditambah agar bisa mendongrak daya beli. Menurut perhitungannya, nilai bantuan harus mencakup biaya makan dan mengontrak rumah bagi para buruh, yaitu sekitar Rp 1,5 juta per orang per bulan.  

Direktur Riset CORE Indonesia Indonesia Piter Abdullah juga menilai, bantuan subsidi gaji mampu menahan penurunan daya beli, tapi belum cukup kuat untuk mendongrak daya beli.

"Yang perlu dipahami, sebelumnya gaji para karyawan swasta tersebut sudah terkena potongan akibat tekanan likuiditas yang dialami perusahaan di tengah wabah," ujarnya kepada Republika, Kamis (27/8).

Jadi, lanjutnya, bantuan pemerintah itu benar-benar bersifat membantu agar karyawan swasta tetap mendapatkan pendapatan. Sekaligus hidup layak di tengah wabah. "Bantuan ini saya perkirakan secara umum tidak menutup besarnya gaji yang sudah dipotong.Di sisi lain bantuan ini diharapkan bisa membantu perusahaan untuk tidak melakukan PHK," kata dia. 

Ia menegaskan, bantuan ini hanya bersifat menggantikan gaji yang dipotong dan nilainya juga tidak besar. Ia pun memperkirakan bantuan itu tidak banyak meningkatkan daya beli. Hanya menahan agar tidak terjadi penurunan daya beli.

"Bantuan ini akan digunakan oleh karyawan untuk bertahan hidup, belanja untuk barang-barang kebutuhan pokok," ujar dia. 

Menurutnya bantuan itu perlu ditambah. "Kalau memungkinkan bantuan pemerintah perlu ditingkatkan. Baik jumlah bantuan dan juga jumlah penerima, tapi konsekuensinya beban pemerintah akan meningkat," kata Piter. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat