JAKARTA -- Pemerintah diharapkan tak hanya menjalankan program-program bersifat instan untuk memulihkan perekonomian dari dampak pandemi Covid-19. Sektor-sektor perekonomian yang menjadi keunggulan Indonesia perlu diperkuat dan diberdayakan, salah satunya sektor pertanian.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sumbangan sektor pertanian terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional mengalami kenaikan di tengah terjadinya kontraksi perekonomian pada kuartal II 2020 yang minus 5,32 persen (yoy). 

Sektor pertanian memiliki kontribusi terhadap total PDB sebesar 15,46 persen. Angka itu meningkat dibandingkan kuartal I 2020 yang sebesar 12,84 persen maupun dibandingkan kuartal II 2019 yang sebesar 13,57 persen.

Ketua Komisi Ekonomi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Azrul Tanjung mengatakan, ancaman resesi ekonomi merupakan fenomena global. Sementara itu, kondisi perekonomian global berpengaruh terhadap perekonomian dalam negeri.

Oleh karena itu, kata dia, Indonesia perlu memperkuat hal-hal yang bersifat komparatif atau potensi Indonesia yang tidak banyak dimiliki negara lain. "Maka, solusinya adalah kita kembali kepada basis atau dasar perekonomian kita, yaitu pertanian yang tidak banyak dimiliki negara-negara lain," kata Azrul kepada Republika, Kamis (6/8). 

Sebagai negara agraris, kata dia, pemerintah perlu mengarahkan masyarakat untuk lebih mencintai produk dalam negeri dan mencari alternatif bahan pangan lokal untuk mengurangi masuknya produk impor. Untuk mewujudkannya, pemanfaatan dan penguatan potensi pangan sangat perlu dilakukan. 

Ia mengatakan, langkah awal yang perlu dilakukan adalah memberdayakan petani dan menekan arus impor sambil meningkatkan ekspor. "Dalam kondisi apa pun kita butuh makan dan minum, maka kita harus menyadari potensi negara kita yang sangat kaya sumber daya alam darat dan lautnya," kata Azrul.

Selain memperkuat sektor pertanian, pemerintah juga diharapkan terus membantu para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Abdul Manan Ghani, jumlah pelaku UMKM yang sangat banyak di Indonesia bisa menjadi motor penggerak perekonomian. "Secara ekonomi, untuk menghindari resesi bisa dengan menghidupkan ekonomi UKM, kerakyatan," katanya. 

Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa program pemulihan ekonomi harus berjalan beriringan dengan penanganan Covid-19. Sebab, kasus Covid-19 di Tanah Air sampai saat ini terus meningkat. 

 

Dalam kondisi apa pun kita butuh makan dan minum, maka kita harus menyadari potensi negara kita yang sangat kaya SDA darat dan lautnya.

 

 

SHARE    

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta memiliki pandangan sama terkait pentingnya memperkuat sektor pertanian. Ia menilai, pemerintah perlu mendorong investasi di sektor pertanian, mengingat sektor tersebut tetap tumbuh positif. 

Ia mengatakan, pertumbuhan itu menunjukkan bahwa sektor pertanian cukup resilien selama masa krisis akibat pandemi Covid-19. "Saat kinerja sektor lain terhambat akibat implementasi PSBB dan berbagai pembatasan, sektor pertanian dan rantai pasoknya dikecualikan dari PSBB," kata Felippa. 

Felippa menambahkan, sektor pertanian merupakan satu-satunya sektor yang mengalami pertumbuhan di antara lima sektor terbesar di Indonesia, yaitu industri (-6,19 persen), perdagangan (-7,57 persen), konstruksi (-5,39 persen), dan pertambangan (-2,72 persen).

Pertumbuhan positif ini merupakan capaian yang bagus di saat pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 5,3 persen pada kuartal II tahun ini. Adapun pertumbuhan sektor pertanian mencapai 2,19 persen (yoy). 

Felippa menyebutkan ada beberapa hal yang memengaruhi pertumbuhan sektor pertanian. Pertama, sektor pertanian memproduksi makanan sebagai kebutuhan primer sehingga permintaan cenderung tetap stabil.

Untuk beberapa komoditas yang bukan makanan pokok, seperti peternakan, ada penurunan sebesar 1,83 persen dibandingkan pada 2019. Namun, untuk komoditas pertanian lainnya tetap meningkat.

Kedua, sektor pertanian juga cenderung lebih mudah beradaptasi dengan protokol kesehatan dibandingkan dengan sektor lain. Kegiatan di sawah dan lingkungan terbuka dan kemampuan menjaga jarak saat bertani membuat risiko penularan Covid-19 di sektor pertanian secara umum lebih rendah dibandingkan sektor lainnya.

Selain itu, pandemi juga membuat banyak orang yang beralih ke sektor pertanian. Hal ini terbukti dari subsektor jasa pertanian dan perburuhan yang meningkat 2,36 persen (yoy). Sebagai contoh, kata dia, warga Bali yang terpukul perekonomian karena tutupnya sektor pariwisata beralih ke pertanian.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Bidang Perekonomian Musdalifah Machmud menyadari betapa pentingnya sektor pertanian. Atas alasan itulah pemerintah membuat proyek food estate.

Ia meyakini proyek itu bisa membantu menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab, selain bisa meningkatkan ketahanan pangan pokok dalam negeri, penciptaan lapangan kerja diyakini bakal terjadi.

"Food estate salah satu yang diharapkan bisa berkontribusi positif dalam kondisi apapun untuk menjaga ekonomi kita tetap bisa berjalan," kata Musdalifah, kemarin. 

Ia mengatakan, akibat pandemi Covid-19 dalam lima bulan terakhir, setidaknya ada empat juta tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan. Banyak sektor usaha yang harus ditutup demi mencegah meluasnya penularan virus korona baru yang belum ditemukan vaksinnya. 

Salah satu sektor yang paling terpukul adalah pariwisata. "Karena itu, kalau kita mau mendorong pembangunan dan investasi, ya memang yang paling sesuai saat ini ke sektor pertanian," kata Musdalifah. 

BLT pekerja 

Pemerintahjuga  sedang mengkaji beberapa skema bantuan tunai berupa tambahan gaji sebesar Rp 2,4 juta kepada 13 juta pekerja dengan pendapatan di bawah Rp 5 juta per bulan. Opsi yang diberikan adalah langsung dibayarkan secara penuh dalam satu tahap atau dibagi ke beberapa tahap.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu), Febrio Kacaribu mengatakan, total anggaran yang disiapkan pemerintah untuk bantuan tersebut sebesar  Rp 31,2 triliun. "Apakah nanti dibayarnya sekali atau berapa kali pembayaran, ini sedang kita finalisasi," kata Febrio dalam konferensi pers virtual, Kamis (6/8).

Apabila dilakukan secara bertahap, kemungkinan bantuan tunai akan dicicil selama empat bulan berturut-turut. Artinya, setiap orang akan mendapatkan Rp 600 ribu per bulan. 

Febrio menjelaskan, pemerintah akan mengakselerasi penyelesaian skema bantuan tunai ini. Sebab, efektivitas dampak bantuan sosial dari pemerintah saat ini adalah kecepatan untuk sampai ke kelompok target penerima. "Bukan masalah besarannya, tapi bagaimana uangnya sampai kantong penerima," ujarnya.

Febrio memastikan skema yang akan digunakan dibuat secara efisien dan bertanggung jawab. Kini, pemerintah sedang menunggu data dari BPJS Ketenagakerjaan, mengingat mereka bertanggung jawab atas pengelolaan terkait tenaga kerja.

 

Bantuan Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan akan langsung diberikan per dua bulan ke rekening pekerja.

ERICK THOHIR, Menteri BUMN

 

SHARE    

Selain bantuan tunai kepada pekerja, pemerintah juga tengah mematangkan skema bantuan produktif kepada usaha ultra mikro. Bantuan ini bukan dalam bentuk pinjaman, melainkan hibah yang bisa digunakan pelaku usaha ultra mikro untuk kegiatan produktif, bukan konsumtif.

Febrio menjelaskan, bantuan produktif ini mendetailkan apa yang telah diumumkan Presiden Joko Widodo sebelumnya. "Yaitu, memberikan Rp 2,4 juta kepada pengusaha ultra mikro, seperti tukang satai dan tukang soto," ucapnya.

Febrio mengakui, tantangan besar pada masa krisis saat ini adalah bagaimana pemerintah memberikan dukungan langsung ke jutaan orang, dengan tata kelola yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, ia meminta kepada masyarakat untuk sabar menanti finalisasi skema yang kini terus dibahas secara intensif oleh pemerintah melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan PEN yang juga Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan, program pemulihan ekonomi yang dilaksanakan pemerintah cukup banyak dan saling berkesinambungan. Ia menegaskan, percepatan realisasi program pemulihan ekonomi berjalan beriringan dengan prioritas utama pemerintah untuk kesehatan dan mendorong perubahan perilaku masyarakat. "Ini agar kesehatan pulih dan ekonomi pun bangkit," katanya. 

Erick pun membenarkan, stimulus selanjutnya dari pemerintah adalah bantuan gaji tambahan kepada pekerja, dengan pendapatan tertentu dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Menurut dia, tujuan pemerintah menggelontorkan bantuan gaji tambahan ini untuk mendorong konsumsi masyarakat. "Hal ini penting untuk menggerakkan perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi," ucapnya. 

Petani membajak sawahnya menggunakan ternak sapi lebih awal dari biasanya di Desa Porame, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Rabu (1/7/2020). Selain mempercepat waktu tanam, Kementerian Pertanian juga melakukan intensifikasi lahan pertanian untu meningkatkan ketahanan pangan pascapandemi Covid-19 - (BASRI MARZUKI/ANTARAFOTO)

SHARE    

Erick mengatakan, program stimulus ini sedang difinalisasi agar bisa dijalankan Kementerian Ketenagakerjaan pada September ini. Fokus bantuan pemerintah kali ini adalah 13,8 juta pekerja non-PNS dan BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp 150 ribu per bulan atau setara dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan. 

"Bantuan sebesar Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan akan langsung diberikan per dua bulan ke rekening masing-masing pekerja, sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan," kata Erick. 

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyambut baik rencana pemerintah memberikan bantuan kepada 13 juta pekerja yang bergaji di bawah Rp 5 juta per bulan. Presiden KSPI, Said Iqbal berharap program ini bisa segera direalisasikan.

Apalagi, menurut dia, pada masa pandemi Covid-19 ini banyak buruh yang tidak mendapatkan upah penuh. Hal tersebut berdampak menurunnya daya beli buruh. KSPI mengingatkan, hal yang paling penting dari program ini adalah harus tepat sasaran, tepat guna, dan disertai dengan pengawasan yang ketat terhadap implementasi program tersebut.

"Data 13 juta buruh yang akan menerima bantuan ini harus valid agar pemberian bantuan upah tepat sasaran," ujarnya.

Said menambahkan, KSPI secara terbuka pernah mengusulkan program subsidi upah bagi buruh terdampak Covid-19. Dengan adanya subsidi upah, manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh buruh yang turun daya belinya.

"Program ini hampir mirip dengan subsidi upah di beberapa negara, seperti di Selandia Baru, Eropa Barat, Singapura, dan Australia," kata dia.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat