JAKARTA – Bank Dunia mengingatkan Pemerintah Indonesia untuk memperkuat bantuan sosial (bansos) di tengah pandemi Covid-19. Cakupan bansos perlu terus diperluas demi mencegah lonjakan angka kemiskinan. 

Menurut proyeksi Bank Dunia, tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19 akan menambah jumlah penduduk miskin di dunia hingga mencapai 120 juta orang. Direktur Pelaksana Kebijakan Pembangunan dan Kemitraan Bank Dunia Marie Elka Pangestu mengatakan, permasalahan sosial memang tidak dapat terelakkan di tengah situasi krisis akibat pandemi, terutama terkait kemiskinan. 

"Bank Dunia memperkirakan, 70 juta hingga 120 juta orang di dunia akan masuk ke dalam kemiskinan," kata Marie Elka saat menyampaikan Laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) Juli 2020 secara virtual, Kamis (16/7).

Prediksi Bank Dunia terbaru tersebut lebih tinggi dibandingkan proyeksi sebelumnya. Pada Juni, Bank Dunia menyebut pandemi Covid-19 dapat mendorong 100 juta orang ke dalam jurang kemiskinan ekstrem pada 2020. Ini terjadi jika pertumbuhan ekonomi global menyusut lebih dalam dari proyeksi minus 5,2 persen. 

Sebagai dampaknya, tingkat kemiskinan ekstrem global dalam skenario standar akan meningkat dari 8,23 persen pada 2019 menjadi 8,82 persen pada tahun ini. Sedangkan dalam skenario berat, tingkat kemiskinan bisa mencapai 9,18 persen. Menurut Bank Dunia, angka ini akan menjadi peningkatan ekstrem pertama terhadap kemiskinan global sejak 1998 dan menghapus kemajuan yang sudah dibuat dunia sejak 2017.

Marie menambahkan, Covid-19 juga dapat meningkatkan kesenjangan ekonomi. Tidak terkecuali di Indonesia yang sampai saat ini masih memiliki masalah mengenai rasio gini dan tingkat kemiskinan.

Guna mencegah kesenjangan ekonomi yang semakin parah, Marie menekankan bantuan sosial harus diperkuat kepada kelompok-kelompok rentan miskin. "Jadi, dibutuhkan respons kebijakan yang menyasar kelompok ini dan memastikan bahwa kesenjangan tidak semakin parah," ujarnya. 

Perluasan bansos juga penting untuk diperluas. Sebab, dampak pandemi tidak hanya dirasakan rumah tangga miskin, melainkan juga kelas menengah. "Banyak juga pekerja informal yang dulu mampu, kini mengalami kesulitan," katanya.  

Hanya saja, mantan Menteri Perdagangan tersebut mengakui tak mudah bagi pemerintah untuk menjangkau kelas menengah dan sektor informal. Sebab, pemerintah belum memiliki data yang komprehensif. Padahal, data merupakan kunci untuk dapat menargetkan bantuan lebih baik, sehingga efektivitasnya terasa di masyarakat.  Data juga mempermudah pemerintah dalam melakukan monitoring efektivitas bantuan sosial.

Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia Frederico Gil Sander dalam kesempatan sama mengatakan, bantuan sosial dan dukungan ke sektor riil berupa likuiditas bahkan dapat membantu pemerintah dalam menghindari resesi. Kendati demikian, ia menegaskan penyaluran bansos harus disertai dengan penyediaan data yang dinamis. 

Selain bantuan sosial ke masyarakat, bantuan likuiditas kepada dunia usaha juga harus dilakukan di tengah upaya pemulihan ekonomi. Frederico menjelaskan, stimulus ini penting agar dunia usaha dapat bertahan di tengah tekanan ekonomi dan potensi pailit. 

Likuiditas diharapkan mampu membantu dunia usaha untuk memulai kembali produksi atau melakukan ekspansi. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyadari betul pentingnya data dalam penyaluran bansos. Oleh karena itu, kata Sri, pemerintah pusat akan memberikan dorongan berupa insentif kepada pemerintah daerah untuk memperbarui data rumah tangga yang membutuhkan bantuan sosial. Di sisi lain, pemerintah pusat juga menyiapkan peringatan kepada daerah-daerah yang dinilai lambat dalam melakukan pembaruan data. 

Sri berharap upaya reward and punishment ini mampu menciptakan data yang dinamis, sehingga bantuan sosial bisa diberikan sesuai dengan target.  "Kami sudah meminta kepada ke Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan insentif. Kemenkeu juga mendukung pemberian warning kepada pemda untuk bisa update data rumah tangga," kata Sri. 

Sri mengakui, perbaikan data merupakan pekerjaan rumah pemerintah yang harus dilakukan secara terus menerus. Tapi, tugas ini tidak hanya dimiliki pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah daerah. Sebab, desentralisasi otonomi Indonesia memberikan tanggung jawab lebih kepada daerah untuk memperbarui data keluarga miskin yang belum dijalankan secara efektif sampai saat ini. 

Dengan kondisi tersebut, Sri mengatakan, pemerintah menjadi kesulitan dalam memberikan bantuan sosial, terutama pada masa krisis saat ini. "Tentunya ini sangat rentan pada inclusion dan exclusion error," kata mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini. 

Warga terdampak pandemi Covid-19 antre untuk mencairkan bantuan sosial Sahabat (Santunan Hadapi Bencana Tunai) di kantor Kelurahan Banjarmlati, Kota Kediri, Jawa Timur, Kamis (2/7). - (Prasetia Fauzani/ANTARA FOTO)

SHARE    

Sri mengatakan, gagasan kebijakan bantuan sosial yang sudah diajukan dan dilakukan pemerintah pusat selama ini sebenarnya sudah baik. Hanya saja, efektivitasnya sangat bergantung pada data, mekanisme, dan infrastruktur memadai untuk menjangkau ke kelompok yang ingin ditargetkan pemerintah. 

Pemerintah sejauh ini sudah mengalokasikan dana untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 695,2 triliun. Sebagian besar di antaranya dianggarkan untuk bansos dengan jumlah mencapai Rp 203,9 triliun. Termasuk di dalamnya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 43,6 triliun, bansos Jabodetabek Rp 6,8 triliun hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa sebesar Rp 31,8 triliun. 

Bantu UMKM

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah menyarankan pemerintah memprioritaskan stimulus kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak di bidang industri pengolahan. Sebab, UMKM punya peranan strategis dalam penyerapan lapangan kerja di Indonesia. 

"Perlu ditelisik UMKM yang bergerak di sektor apa yang memiliki daya ungkit ekonomi tinggi. Insentif harus diberikan dan dipermudah," kata Rusli kepada Republika, kemarin. 

Rusli menuturkan, dalam teori di industri pengolahan, ketika terdapat permintaan Rp 1 maka hasil yang bisa diperoleh dapat bernilai hingga Rp 7. Hal itu merupakan sifat dari industri pengolahan yang memiliki rantai pasok panjang dan luas.  Berbeda dengan UMKM yang bergerak di sektor keuangan dan memiliki multiplier effect kecil terhadap lapangan kerja. "Intinya harus UMKM yang memproduksi sebuah produk dengan nilai tambah dan produknya bersinggungan dengan kebutuhan masyarakat kita," kata Rusli. 

Ia menegaskan, prioritas itu harus dilakukan secara tegas agar langkah-langkah kebijakan untuk menyelamatkan ekonomi nasional bisa efektif di situasi sulit saat ini. "Ini dari sisi suplai. Kebijakan untuk meningkatkan permintaan juga harus dilakukan," ujarnya. 

Badan Pusat Statistik (BPS) pada Rabu (16/7) mengumumkan, persentase penduduk miskin per Maret 2020 sebesar 9,78 persen atau naik dari posisi September 2019 sebesar 9,22 persen. Secara jumlah, penduduk miskin bertambah menjadi 26,42 juta orang. Jumlah itu naik 1,63 juta orang dibandingkan dengan September 2019. 

Menurut Kepala BPS Suhariyanto, naiknya tingkat kemiskinan diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang berdampak pada ekonomi masyarakat. Berdasarkan survei BPS, sebanyak 7 dari 10 orang masyarakat berpendapatan rendah atau pendapatan kurang dari Rp 1,8 juta per bulan mengalami penurunan pendapatan. Begitu pula untuk yang berpendapatan tinggi di atas Rp 7,2 juta per bulan, sebanyak 3 dari 10 orang mengaku mengalami hal yang sama. Dengan demikian, pandemi telah menghantam seluruh lapisan masyarakat. Namun, yang lebih terdampak adalah masyarakat lapisan bawah. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat