Kabar Utama
Jokowi Soroti Delapan Provinsi
Kebutuhan rumah sakit di delapan provinsi yang diprioritaskan segera dipenuhi.
JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pelaksanaan pelacakan, pengujian sampel, dan perawatan pasien Covid-19 semakin masif dilakukan, khususnya di delapan provinsi. Delapan provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Sumatra Utara, dan Papua.
Jokowi menyampaikan instruksinya tersebut dalam rapat terbatas percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/7). "Saya minta diberikan prioritas khusus untuk yang testing, tracing, dan treatment di delapan provinsi," kata Jokowi.
Jokowi juga berpesan agar tes PCR dan jumlah laboratorium terus diperbanyak. Fasilitas mobile lab PCR pun diminta untuk terus ditambah hingga mencapai target yang ditetapkan, yakni sebanyak 30 ribu unit.
Selain itu, Jokowi berpesan agar seluruh kebutuhan rumah sakit di delapan provinsi yang diprioritaskan segera dipenuhi. Kementerian Kesehatan diperintahkan untuk berkoordinasi dengan Kementerian PUPR jika ada RS di delapan provinsi tersebut yang kekurangan fasilitas kesehatan.
“Peningkatan fasilitas kesehatan rumah sakit khususnya tempat tidur, APD, obat-obatan, ventilator, dan kamar isolasi masih memerlukan tambahan-tambahan untuk provinsi-provinsi yang tadi saya sebut,” ujar dia.
Pada Senin (13/7), jumlah kasus positif Covid-19 bertambah sebanyak 1.282 kasus, sehingga total keseluruhan kasus positif Covid-19 di Indonesia berjumlah 76.981 orang. Dari penambahan tersebut, DKI Jakarta kembali menjadi provinsi dengan penambahan terbanyak, yakni 281 kasus baru, disusul Jawa Timur dengan 219 kasus, Sulawesi Selatan 124 kasus, Jawa Tengah 100 kasus, Papua 98 kasus, dan Jawa Barat 83 kasus.
Jokowi dalam rapat terbatas menyoroti melonjaknya angka positivity rate Covid-19 di DKI Jakarta yang naik dari 4-5 persen menjadi 10,5 persen. Jokowi meminta agar kenaikan tersebut menjadi evaluasi dan perhatian jajarannya.
Jokowi juga memerintahkan seluruh jajarannya melakukan evaluasi terhadap kenaikan kasus positif Covid-19 dalam beberapa hari terakhir ini. Apalagi, penambahan kasus baru kembali mencatatkan angka tertinggi pada Kamis pekan lalu dengan jumlah 2.657 kasus yang disumbang oleh kluster di Secapa AD.
Provinsi Jawa Timur turut disinggung Jokowi dalam rapat terbatas. Jokowi menyoroti banyaknya masyarakat di Jawa Timur yang enggan menggunakan masker. Padahal, kasus Covid-19 di wilayah tersebut semakin meningkat setiap harinya.
Berdasarkan laporan survei yang diterimanya, sekitar 70 persen masyarakat di Jawa Timur tak mau menggunakan masker. Karena itu, ia meminta agar gerakan nasional disiplin terhadap protokol kesehatan dimasifkan kembali, mulai dari jaga jarak, penggunaan masker, maupun mencuci tangan menggunakan air sabun.
Saya minta diberikan prioritas khusus untuk yang testing, tracing, dan treatment di delapan provinsi.PRESIDEN JOKO WIDODO
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy seusai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Jokowi menyampaikan, Presiden amat menyoroti rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Hal ini pula yang diyakini menjadi salah satu penyebab angka penularan Covid-19 di Tanah Air masih tinggi.
Melihat kondisi tersebut, ujar Muhadjir, Presiden Jokowi berinisiatif untuk merancang sanksi bagi masyarakat yang abai dan tidak patuh menjalankan protokol kesehatan. Terutama, aturan bahwa masyarakat wajib mengenakan masker saat berkegiatan di luar rumah.
"Presiden berikan arahan kemungkinan agar dipertegas, di samping sosialisasi dan edukasi, adanya sanksi untuk pelanggaran atas protokol kesehatan. Intinya sekarang Presiden melihat imbauan dan sosialisasi dipandang belum cukup," jelas Muhadjir.
Muhadjir juga meminta masyarakat memahami bahwa penyusunan sanksi ini dilakukan demi kebaikan masyarakat. Kasus Covid-19 di Indonesia memang konsisten bertambah di atas 1.000 orang setiap harinya sejak 23 Juni 2020. Hal ini menunjukkan bahwa penularan masih saja terjadi di tengah-tengah masyarakat.
Mengenai bentuk sanksi yang akan diterbitkan serta poin-poin hukuman yang akan diterima pelanggar protokol kesehatan, Muhadjir mengaku bahwa hal tersebut masih digodok. Menurut dia, kementerian dan lembaga terkait akan duduk bersama untuk menindaklanjuti permintaan Presiden terkait penegakan protokol kesehatan ini.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, ia tak menutup kemungkinan untuk kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara penuh apabila lonjakan angka penularan Covid-19 terus tinggi di Jakarta. Hal itu ia sampaikan setelah Jakarta pada Ahad (12/7) mencapai angka positivity rate atau angka penularan kasus positif mencapai rekornya kembali.
"Diingatkan kepada semua jangan sampai situasi ini berjalan terus, sehingga kita harus menarik rem darurat atau emergency brake," jelas Anies.
Bila kondisi itu itu terjadi, kata Anies, maka semua harus kembali ke dalam rumah. Kegiatan perekonomian, kegiatan keagamaan, dan kegiatan sosial akan terhenti.
Semua warga Jakarta akan kembali ke masa-masa seperti PSBB di awal, dimana semua pembatasan kegiatan akan kembali dilakukan. "Dan dampaknya pada semua yang akan merasakan kerepotannya bila situasi ini berjalan terus," terangnya.
Oleh karena itu, Anies mengingatkan warga Jakarta agar tidak lengah dan tetap ketat menjalankan protokol kesehatan. Anies meminta warga yang beraktivitas mewaspadai titik-titik penularan tinggi. Pertama, jelas dia, adalah tempat transportasi umum.
"Di situ ada situasi di mana menjaga jarak itu seringkali sulit diterapkan," katanya. Menurut dia, titik kedua dengan risiko penularan yang tinggi adalah pasar tradisional.
Anies meminta warga tetap memakai masker di mana saja, kapan saja dan dalam aktivitas apa saja. Lalu, menjaga jarak aman satu meter dan rajin mencuci tangan dengan sabun. Terakhir, pastikan dalam aktivitas apapun, ruangan tempat berkegiatan tidak boleh lebih dari kapasitas 50 persen.
"Dan yang paling penting dari semuanya jangan ragu mengingatkan siapapun kapanpun dimanapun. Ingatkan dan tegur bila ada yang tidak pakai masker dan tidak jaga jarak," kata dia.
Juru Bicara Pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengingatkan masyarakat tetap menggunakan masker dan menerapkan protokol kesehatan lainnya saat berada di luar rumah. Yurianto mengatakan, meski berada di sekitar orang yang sudah dikenal maupun kolega kerja, menggunakan masker dan menjaga jarak tidak boleh diabaikan.
"Sekalipun berada di tengah orang yang sudah kita kenal, tetap gunakan masker karena kesalahan justru terjadi di tempat seperti itu," ujar Yurianto dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Senin (13/7).
Yurianto mengatakan, hal itu penting karena saat ini banyak ditemukan orang positif Covid-19 tanpa gejala (OTG). Karena itu, menjaga jarak dan menggunakan masker adalah hal yang wajib dilakukan semua orang. Sebab, penggunaan masker secara benar dianggap paling efektif mencegah penyebaran virus Covid-19.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.