Media sosial kini memainkan peranan penting di panggung politik. | AP/Vincent Yu
04 Jul 2020, 12:13 WIB

Peran Media Sosial di Panggung Politik

Media sosial kini memainkan peranan penting di panggung politik.

Media sosial, di awal kehadirannya, merupakan platform untuk berbagi cerita, foto-foto hiburan, atau sekadar menghubungkan lagi pengguna dengan orang-orang di sekitarnya. Namun, dalam perkembangannya, pengaruh penggunaan media sosial terus berkembang hingga memengaruhi banyak nilai dalam kehidupan.

Salah satu aspek pemanfaatan media sosial yang tak terbayangkan sebelumnya adalah di dunia politik. Media sosial kini memainkan peranan penting dalam dunia politik. Saat ini, sudah tak terhitung lagi konten bernuansa politik yang beredar di berbagai media sosial.

Hal ini, kemudian ikut pula menggeser kebijakan politik suatu negara, hingga ikut pula menentukan hasil pemilihan pemimpin sebuah negara. Skandal Cambridge Analytica menjadi salah satu buktinya.

Terkini

Belum lama ini, Twitter mengumumkan tak akan lagi memberi ruang untuk iklan politik di platform media sosialnya. Kebijakan itu diambil setelah Twitter menyoroti kekuatan dan kebenaran dari iklan daring berbau politik.

Pengumuman itu meningkatkan tekanan pada salah satu pendiri media sosial Facebook, Mark Zuckerberg yang dinilai lepas tangan terhadap iklan politik di platformnya. CEO Twitter Jack Dorsey mengatakan, iklan politik, termasuk video manipulatif dan informasi yang menyesatkan, menghadirkan tantangan tersendiri bagi pengguna Twitter.

Dia khawatir iklan-iklan tersebut memiliki dampak signifikan yang mungkin tidak siap dihadapi oleh semua infrastruktur demokratis saat ini. Menurut Dorsey, seharusnya jangkauan pesan politik harus diperoleh, bukan dibeli.

Dilansir dari the Altlantic, Dorsey mengatakan, iklan politik yang ditargetkan dapat memengaruhi suara yang berdampak pada kehidupan jutaan orang. Bahkan, hal itu bisa menghadirkan wacana kewarganegaraan. 

Termasuk, optimalisasi berbasis pesan pembelajaran mesin, penargetan mikro, informasi menyesatkan yang tidak akurat, dan kepalsuan informasi lainnya. “Semua dengan kecepatan, kecanggihan, dan skala yang luar biasa meningkat,” kata Dorsey.

Langkah Dorsey itu berkebalikan dengan prinsip Mark Zuckerberg yang memastikan akan tetap mengizinkan politisi menunjukkan klaim-klaim dalam iklan di jejaring sosial nya. Zuckerberg beralasan, Facebook didirikan untuk memberi kebebasan berekspresi, termasuk memberitakan iklan-iklan politis.

photo
Ilustrasi Facebook. Media sosial kini memainkan peran penting di panggung politik - (Pixabay)

Facebook langsung mendapat serangan atas sikapnya itu, salah satunya oleh Partai Demokrat di Amerika Serikat (AS). Selama dua pekan di pengujung Oktober, ratusan karyawan Facebook juga menandatangani surat kepada Zuckerberg untuk memintanya menandatangani kembali cara perusahaan memperlakukan iklan politik.

Dalam penjelasannya baru-baru ini, Zuckerberg menegaskan, perlunya kehati-hatian dalam mengadopsi lebih banyak aturan yang membatasi apa yang orang katakan. Dia tidak sepakat bahwa tindakan menyensor politisi adalah hal tepat. “Meskipun saya sudah mempertimbangkannya, sejauh ini, saya pikir kita harus melanjutkannya,” ujar dia.

Dia memahami bahwa iklan dapat menjadi bagian penting dari suara. Terutama kandidat dan kelompok advokasi yang mungkin tidak diliput media, sehingga mereka dapat memasukkan pesan ke dalam perdebatan itu.

Kendati demikian, pengumuman Twitter untuk menghilangkan iklan politik terhitung mulai 22 November 2019, memicu serangan langsung dari sayap kanan. Manajer kampanye Trump untuk pemilihan 2020, Brad Parscale menganggap keputusan Twitter adalah tindakan partisan yang dimaksudkan untuk membungkam kaum konservatif.

Dalam sebuah pernyataan, Parscale menyebut langkah Twitter ini, adalah keputusan yang sangat bodoh untuk pemegang saham media sosial itu. Dia bahkan melontarkan pertanyaan ihwal apakah Twitter akan berhenti menampilkan iklan dari outlet media liberal yang bias dan menyerang Partai Republik.

Sementara itu, langkah Twitter mendapat dukungan dari Partai Demokrat. Perwakilan Demokrat, Alexandria Ocasio-Cortez dari New York memuji Twitter.  

Jika tidak ingin mengecek fakta dasar pada iklan politik berbayar, maka mereka tidak boleh menjalankan iklan politik berbayar sama sekali.
ALEXANDRIA OCASIO-CORTEZ, Perwakilan Partai Demokrat 

Perbedaan sikap antara Twitter dan Facebook itu diduga disebabkan pendapatan Twitter dari iklan politik lebih rendah daripada Facebook. Wired melaporkan, kandidat dari Partai Demokrat untuk presiden telah menghabiskan 32 juta dolar AS secara kolektif untuk iklan politik di Facebook. Bahkan, Presiden AS Donald Trump dilaporkan menghabiskan 13,7 juta dolar AS untuk iklan Facebook pada 2019 saja.

Sebaliknya, pengeluaran iklan politik di Twitter untuk semester tengah di AS pada 2018, adalah kurang dari 3 juta dolar AS. The Guardian mencatat, operasi iklan politik di Twitter baru memiliki 21 pengiklan di seluruh Uni Eropa selama pemilihan parlemen pada tahun ini.

Kemudian, catatan itu menganggap kebijakan Dorsey ingin mengubah kelemahan menjadi kekuatan dengan memotong aliran pendapatan yang sangat kecil ke tekanan yang lebih besar pada pesaing utamanya. Selain implikasi bisnis, apakah demokrasi akan lebih baik jika Facebook mengikuti Twitter? Masing-masing platform memiliki kepercayaan dirinya.

Facebook memiliki 270 juta pengguna di India, 130 juta di Indonesia, 120 juta di Brasil, 82 juta di Meksiko, 68 juta di Filipina, 58 juta di Vietnam, 46 juta di Thailand, dan 37 juta hingga 38 juta pengguna, masing- masing di Mesir, Turki, dan Inggris. Larangan iklan politik mungkin baik untuk beberapa negara, tapi buruk bagi negara lainnya. 

 


×