HONG KONG -- Polisi antihuru-hara Hong Kong melepaskan tembakan peluru cabai untuk membubarkan pengunjuk rasa yang menggelar demonstrasi di tengah kota. Demonstran memprotes undang-undang (UU) keamanan yang diajukan Beijing. 

Ketegangan meningkat ketika pasukan polisi antihuru-hara yang berjaga di Gedung Legislatif Hong Kong yang ingin berkumpul di sana. Saat ini parlemen sedang membahas rancangan undang-undang yang dapat mengkriminalisasi lagu kebangsaan Cina. 

Pengunjuk rasa turun ke jalan karena marah atas rencana Beijing menerbitkan Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong. Regulasi yang bakal mengizinkan berdirinya kantor keamanan Cina di Hong Kong itu dianggap upaya terbaru Cina untuk menghadapi gerakan prodemokrasi di wilayah tersebut. 

Dengan undang-undang itu, parlemen Cina juga akan memberdayakan dirinya untuk menetapkan kerangka hukum serta mekanisme implementasi guna mencegah dan menghukum tindakan subversi, separatisme, termasuk campur tangan asing di Hong Kong. Tindakan apa pun yang dianggap sangat membahayakan keamanan nasional akan diurus langsung parlemen Cina. 

Beberapa orang memakai baju hitam, memakai baju kantor, dan sejumlah demonstran menyembunyikan wajah mereka di balik payung warna hitam seperti demonstrasi-demonstrasi tahun lalu. "Walaupun di dalam hati takut, Anda harus berbicara," kata seorang karyawan, Chang, Rabu (27/5).  

Chang yang berusia 29 tahun turun ke jalan mengenakan baju hitam-hitam dan helm. Ia juga menyiapkan kacamata pelindung di dalam tas punggungnya. Banyak toko, bank, dan kantor tutup lebih awal. Polisi terlihat membariskan orang-orang dan menggeledah mereka. 

Polisi mengatakan, mereka telah menangkap 16 orang yang berusia antara 14 sampai 40 tahun. Penangkapan dilakukan dengan berbagai alasan, mulai dari kepemilikan senjata yang mengancam hingga berkendara secara berbahaya.    

Pengunjuk rasa di mal pusat kota berteriak "Bebaskan Hong Kong! Revolusi di masa kami!" dan 'Kemerdekaan Hong Kong, satu-satunya cara untuk keluar'. Mereka bubar saat salah seorang yang bertugas mengintai kehadiran polisi berteriak "pergi belanja". 

Pengunjuk rasa Hong Kong menunjukkan lima jari, simbol lima tuntutan mereka. - (AP/Vincent Yu)

SHARE    

Salah seorang pengunjuk rasa terlihat memegang spanduk bertuliskan "satu negara, dua sistem itu bohong". Ketika Inggris menyerahkan kembali Hong Kong ke Cina pada 1997, Negeri Tirai Bambu mengizinkan kota itu memerintah dengan sistem yang berbeda dari Cina daratan.  "Saya takut, jika Anda tidak keluar hari ini, Anda tidak akan bisa keluar lagi, undang-undang ini berdampak langsung pada kami," kata Ryan Tsang, manajer hotel yang juga turun ke jalan. 

Sementara, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan, pemerintahannya sedang membahas respons terhadap UU keamanan Hong Kong. Ia berjanji akan mengumumkan respons tersebut akhir pekan ini. 

"Saat ini kami sedang melakukan sesuatu. Menurut saya, Anda akan sangat tertarik. Saya akan membicarakannya dalam beberapa hari ke depan," kata Trump. 

Cina mengomentari pernyataan itu dengan memperingatkan segala bentuk respons akan mendapatkan balasan. "Kami tidak menerima intervensi asing dan sebuah tindakan yang salah bila kekuatan luar mengintervensi Hong Kong, kami akan mengambil tindakan balasan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Zhao Lijian. Zhao menegaskan, Hong Kong sepenuhnya urusan dalam negeri Cina. 

Pimpinan Hong Kong Carrie Lam, sepulang menghadiri Kongres Nasional Rakyat di Beijing, pekan lalu.  - (AP/Kin Cheung)

SHARE    

Taiwan membantu

Sementara, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengatakan akan menyusun rencana untuk memberikan bantuan kemanusiaan pada orang-orang yang terlibat dalam aksi demonstrasi pro-demokrasi di Hong Kong. Hal itu menjadi langkah konkret Taiwan dalam merespons situasi di wilayah tersebut. 

“Kami akan mengusulkan rencana aksi bantuan kemanusiaan untuk teman-teman dari Hong Kong. Kami akan terus mendukung tekad rakyat Hong Kong untuk mengusahakan demokrasi dan kebebasan,” kata Tsai kepada awak media pada Rabu (27/5). 

Dia tak memberi perincian lengkap kapan dan bagaimana bantuan itu akan diberikan. Tsai hanya mengatakan bahwa aksi itu akan dipimpin Dewan Urusan Daratan Taiwan (sebuah badan yang bertanggung jawab atas hubungan Cina-Taiwan). Sementara pemerintah akan membentuk gugus tugas untuk mengoordinasikan anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan. 

Taiwan tak memiliki undang-undang tentang pengungsi yang dapat diterapkan pada massa pro-demokrasi Hong Kong jika mereka mencari suaka. Namun hukumnya berjanji membantu warga Hong Kong yang keselamatan serta kebebasannya terancam karena alasan politik. Tsai mengatakan jumlah migran dari Hong Kong telah melonjak tahun lalu. Pemerintahannya memprediksi tren demikian akan terus berlanjut. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat