DEPOK – Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan, pihaknya akan mengusut dan melakukan investigasi terkait adanya dugaan pemotongan dana bantuan sosial (bansos) pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diduga dilakukan oknum-oknun RT. Pengusutan tersebut dilakukan terhadap bansos dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok.

"Terkait adanya informasi dugaan pemotongan dana bansos di salah satu wilayah, kami sedang melakukan pengusutan dan penelusuran terkait kebenaran informasi tersebut," kata Idris, Ahad (19/4).

Menurut Idris, pengusutan dan pengawasan nanti akan dilakukan secara berjenjang yang dimulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat kelurahan. Melalui laporan ini, tentu diharapkan adanya kontribusi dan pengawasan dari Satuan Tugas (Satgas) Kampung Siaga Covid-19 di wilayah. “Terutama, dalam pendistribusian bansos di Kota Depok selama pandemi virus (Covid-19)," ujar dia.

Dia menegaskan, pihaknya juga akan lebih memperketat pengawasan pendistribusian bansos. Masing-masing wilayah memiliki Satgas Kampung Siaga Covid-19 dan diminta untuk memperketat pengawasan dalam pendistribusian bansos.

“Hal ini agar pembagian bansos merata, tepat sasaran, serta jumlahnya sesuai dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah,” kata Idris.

Sebelumnya, sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merasa disunat dana program bantuan sosial (Bansos) dari program Pemkot Depok untuk warga terdampak pandemi Covid-19 di wilayah RT 05/06, Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Warga mengklaim hanya menerima uang Bansos sebesar Rp 225 ribu dari yang seharus nya sebesar Rp 250 ribu per Kepala Keluarga (KK).

"Saya menerima langsung uangnya dari Pak RT sebanyak Rp 225 ribu. Katanya yang Rp 25 ribu untuk administrasi," ujar Munawaroh salah satu warga RT 05/06 , Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoranan Mas, yang berprofesi sebagai pedagang sayur dan tercatat dalam daftar penerima manfaat Bansos Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jumat (17/4).

Mumun merasa keberatan dengan pemotongan uang bantuan dari Pemkot Depok itu, namun dirinya tidak bisa berbuat banyak karena semua warga yang mendapat Bansos dipotong Ketua RT. "Saya merasa keberatan dengan pemotongan ini," ucapnya

Seorang warga lainnya, Marwadi yang juga hanya menerima uang sebasar Rp 225 ribu dari Ketua RT juga merasa keberatan. "Waktu itu saya enggak ada dirumah dan uangnya diserahkan kepada anak saya, dan kata anak saya jumlah uang yang diberikan oleh Pak RT sebesar Rp 225 ribu, dan kata Pak RT kepada anak saya yang dua Rp 25 ribu akan diberikan kepada warga yang tidak mendapat jatah bansos," kata dia.

Juru Bicara (Jubir) Percepatan Penanganan Covid-19 Pemkot Depok, Dadang Wihana berjanji akan mengusut pemotongan uang bansos tersebut. "Kami segera cari tahu dan komunikasi dengan lurah dan camat setempat,"kata dia.

Menurut Dadang, pihak akan melakukan investigasi kebenaran informasi tersebut "Pengawasan dilakukan secara berjenjang melalui kecamatan dan kelurahan, kami berharap Satgas Kampung Siaga Covid-19 dapat turut serta mengawasi pendistribusian bantuan sosial tersebut," tuturnya. 

Bansos di Kabupaten Bogor

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menargetkan bansos kepada warga yang terdampak Covid-19 di Kabupaten Bogor sebesar Rp 188 miliar dapat disalurkan sebelum Ramadhan. Bantuan itu bersumber dari APBD 2020.

"Kabupaten Bogor akan didistribusikan kepada masyarakat sebelum bulan Ramadhan agar bisa membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat," kata Bupati Bogor Ade Yasin Munawaroh, Sabtu (18/4).

Petugas pos menata logistik bantuan sosial untuk warga yang terdampak perekonomiannya akibat COVID-19 di Kantor Pos, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Jumat (17/4/2020). Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyalurkan bantuan sosial (bansos) senilai Rp500 ribu bagi warga yang berpenghasilan rendah dan termasuk miskin baru akibat pandemi COVID-19, khususnya di zona merah persebaran yaitu Bogor, Depok, dan Bekasi - (Yulius Satria Wijaya/ANTARA FOTO)

SHARE    

Sampai saat ini, Ade menuturkan, masih melakukan upaya pendataan. Meskipun belum menyebut jumlah pasti, bantuan itu diperuntukkan bagi warga yang masuk dalam kategori non-DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).  "Data penerima manfaat masih terus diverifikasi. Namun pembagian bantuan akan didahulukan bagi masyarakat yang datanya sudah valid," ujar Ade.

Dalam proses penyaluran, politikus PPP itu menyatakan, akan melibatkan semua pihak. Nantinya, dia menyebut, akan melibatkan TNI-Polri untuk mengawal bantuan tersebut.

Secepatnya, Ade menambhakan, akan segera mempersiapkan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) penyaluran bantuan. Demikian, bantuan dapat disalurkan sesuai dengan target.

"Dalam waktu dekat akan diterbitkan beberapa juklak dan juknis berkaitan dengan logistik, pengamanan, dan penanganan kesehatan," kata Ade yang juga ketua Gugus Covid-19 Kabupaten Bogor itu. n

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat