GAZA – Tahap pertama pengusiran warga Palestina dari Gaza menuju negara ketiga mulai dilaksanakan Rabu lalu. Sebanyak 70 warga Gaza yang memiliki kewarganegaraan asing atau memiliki hubungan keluarga di luar negeri diberangkatkan dari Bandara Ramon di Israel selatan dengan pesawat militer Rumania menuju Eropa.

Pihak berwenang Israel mengatakan mereka membantu evakuasi sebagai bagian dari kebijakan emigrasi mereka. Kepergian kelompok tersebut bertepatan dengan operasi militer baru di Gaza dan meningkatnya tekanan internasional untuk mengembalikan bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut.

“Kami bekerja dengan segala cara untuk menerapkan visi presiden AS, dan kami akan mengizinkan setiap penduduk Gaza yang ingin pindah ke negara ketiga untuk melakukannya,” kata Menteri Pertahanan Israel Katz, merujuk pada rencana yang dikembangkan pada masa kepresidenan Donald Trump untuk mendorong mengosongkan Gaza.

Kabinet Keamanan Israel menyetujui pembentukan direktorat yang bertugas membantu warga Palestina di Gaza yang ingin pindah ke negara ketiga, sebagai bagian dari inisiatif emigrasi yang lebih luas yang dikembangkan oleh Katz melalui koordinasi dengan Amerika Serikat.

Warga Palestina berjalan di sepanjang Jalan Salah al-Din di antara rumah-rumah yang hancur di lingkungan Al-Zaytoun di Kota Gaza, pada 14 Februari 2025. - (Majdi Fathi/NurPhoto)

SHARE    

Selama akhir pekan, pemerintah mengkonfirmasi pembentukan Biro Emigrasi Sukarela, yang menurut Katz akan memfasilitasi keberangkatan warga Gaza yang “aman dan diawasi” sesuai dengan hukum Israel dan internasional.

Direktorat tersebut, yang beroperasi di bawah Kementerian Pertahanan, akan berkoordinasi dengan organisasi internasional dan mengelola logistik di penyeberangan yang ditentukan, serta mengawasi infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara. Kandidat untuk memimpin kantor tersebut diperkirakan akan segera dilantik.

Menteri Keuangan Bezalel Smotrich telah mengusulkan jangka waktu yang ambisius untuk merelokasi hingga 10.000 warga Gaza per hari sambil menegaskan bahwa kendala anggaran tidak akan menghambat proses tersebut. Kritikus memperingatkan bahwa program ini berisiko menjadi pengungsian paksa, sementara belum ada negara ketiga yang secara terbuka setuju untuk menerima pengungsi dalam jumlah besar.

Pada sesi kabinet yang sama, para menteri menyetujui pemisahan resmi 13 lingkungan di Tepi Barat menjadi pemukiman independen, sehingga meningkatkan ketegangan mengenai kebijakan Israel di wilayah pendudukan.

Kementerian Luar Negeri Mesir mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Komite Kementerian Arab-Islam di Gaza bertemu dengan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Kaja Kallas untuk membahas pengabaian Israel terhadap gencatan senjata dengan Hamas dan tingginya angka kematian warga sipil akibat serangan baru Israel di Gaza.

“Para pihak membahas perkembangan terkini di wilayah Palestina yang diduduki dan menyatakan keprihatinan besar mereka atas gagalnya gencatan senjata di Gaza dan tingginya jumlah korban sipil akibat serangan udara baru-baru ini,” demikian bunyi pernyataan bersama.

“Para pihak mengutuk dimulainya kembali permusuhan dan penargetan warga sipil dan infrastruktur sipil, dan menyerukan segera kembalinya implementasi penuh perjanjian gencatan senjata dan pembebasan sandera dan tahanan, yang mulai berlaku pada 19 Januari dan disponsori oleh Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat.”

Pernyataan tersebut juga mengungkapkan keprihatinan atas serangan Israel dan peningkatan aktivitas pemukiman di Tepi Barat yang diduduki.

Warga menshalati jenazah warga Palestina yang ditemukan di kuburan massal di halaman Rumah Sakit Shifa Kota Gaza, pada Kamis, 13 Maret 2025. - (AP Photo/Abdel Kareem Hana)

SHARE    

Sementara, Kementerian Luar Negeri Yordania mengecam keras keputusan Israel yang membentuk badan pemerintah untuk mengusir paksa warga Palestina dari Jalur Gaza.

Kementerian tersebut mencatat dalam sebuah pernyataan bahwa langkah tersebut dilakukan ketika kabinet keamanan Israel juga memutuskan untuk mengakui 13 pemukiman ilegal baru di Tepi Barat yang diduduki.

Dikatakan bahwa semua tindakan ini “tidak sah dan merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan hukum kemanusiaan internasional” dan “merupakan kejahatan pemindahan paksa warga Palestina dari tanah mereka yang diduduki”.

Rencana Israel muncul setelah Presiden AS Donald Trump menyerukan relokasi penduduk Gaza, termasuk ke Mesir dan Yordania.

Namun warga Palestina di Gaza menolak usulan Trump, dan menggambarkannya sebagai pembersihan etnis dan mengatakan mereka ingin tetap tinggal di tanah mereka. Negara-negara Arab juga menentang hal ini dan mengajukan usulan tandingan untuk membangun kembali Gaza tanpa merelokasi penduduknya.

Pekan lalu, militer Israel mulai menyiapkan pasukan untuk melakukan pencaplokan wilayah di Jalur Gaza. Langkah ini seturut ancaman Israel Katz bahwa mereka akan mencaplok Gaza sampai Hamas membebaskan para sandera.

Sumber keamanan Israel melaporkan pada hari Jumat bahwa persiapan sedang dilakukan untuk melaksanakan rencana besar Kepala Staf Eyal Zamir untuk melancarkan serangan darat skala besar di Jalur Gaza. Markas IDF juga memanggil beberapa divisi militer, termasuk pasukan cadangan.

Sumber mengatakan bahwa Israel masih membuka pintu bagi kesepakatan untuk membebaskan beberapa “sandera.”Dia menambahkan bahwa eskalasi tampaknya akan memburuk tanpa tercapainya kesepakatan karena tekanan pemerintah untuk memperluas pertempuran.

Haaretz mengatakan bahwa Israel tampaknya menyembunyikan niat sebenarnya dari pemerintah dan tentara untuk saat ini. Dia menjelaskan bahwa sementara negosiasi dengan hasil yang meragukan masih menunggu, pihaknya sedang mempersiapkan operasi skala besar untuk menduduki seluruh Jalur Gaza.

Pada hari Rabu, Israel mengumumkan peluncuran operasi darat terbatas dan merebut kembali poros Netzarim di Jalur Gaza tengah. Menteri Pertahanan Israel Katz mengatakan Israel akan merebut tanah Gaza sampai Hamas setuju untuk melepaskan semua tawanan yang masih ditahan di Jalur Gaza.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat