KAIRO –  Gedung Putih menanggapi kesepakatan negara-negara Arab untuk Gaza dengan penolakan. Presiden AS Donald Trump disebut tetap pada visinya mengenai pengosongan wilayah tersebut.

 “Usulan yang ada saat ini tidak menjawab kenyataan bahwa Gaza saat ini tidak dapat dihuni dan penduduknya tidak dapat hidup secara manusiawi di wilayah yang dipenuhi puing-puing dan persenjataan yang tidak meledak,” kata Brian Hughes, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih.

“Presiden Trump tetap pada visinya untuk membangun kembali Gaza yang bebas dari Hamas. Kami menantikan pembicaraan lebih lanjut untuk membawa perdamaian dan kemakmuran di kawasan ini,” ia menambahkan.

Para pemimpin negara-negara Arab dengan suara bulat menyetujui rencana rekonstruksi Gaza setelah bertemu di ibu kota Mesir untuk pertemuan puncak. Mereka menolak dengan tegas rencana pengosongan Gaza dan mendesak pengakuan segera negara Palestina.

Komunike bersama itu dicapai dalam pertemuan darurat para pemimpin negara arab di Kairo, Mesir, yang berlangsung sejak Selasa (4/2/2025). KTT tersebut menegaskan kembali “pilihan strategis negara-negara Arab untuk mencapai perdamaian yang adil dan komprehensif yang memenuhi seluruh hak-hak Palestina, khususnya hak atas kebebasan dan negara yang merdeka dan berdaulat berdasarkan solusi dua negara, dengan hak untuk kembali bagi pengungsi Palestina”.

Para pemimpin Arab berpose saat KTT darurat Arab di Mesir, Selasa, 4 Maret 2025. - (Kantor Media Kepresidenan Mesir via AP)

Para pemimpin Arab mengatakan mereka menyatakan kesiapan untuk segera terlibat dengan pemerintah AS dan semua mitra internasional untuk melanjutkan perundingan perdamaian yang bertujuan mengakhiri pendudukan Israel dan mendirikan negara Palestina yang berdaulat. “Hal ini berarti menolak segala bentuk perpindahan warga Palestina, baik di dalam atau di luar tanah mereka, dengan dalih atau pembenaran apa pun”.

Para pemimpin menyerukan dukungan penuh finansial, material, dan politik untuk rencana ini dan mendesak donor internasional untuk berkontribusi. Rencana tersebut akan menekankan “memprioritaskan implementasi penuh perjanjian gencatan senjata, termasuk tahap kedua dan ketiga”, termasuk penarikan total Israel dari Jalur Gaza.

Rencana tersebut juga mendukung “keputusan Palestina untuk membentuk pemerintahan sementara Gaza di bawah pemerintahan Palestina, yang terdiri dari pejabat-pejabat kompeten yang berbasis di Gaza, sebagai langkah transisi menuju pemulihan Otoritas Palestina di Gaza”.

Para pemimpin Arab menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk mengerahkan pasukan penjaga perdamaian internasional di Tepi Barat dan Gaza untuk menjaga keamanan bagi warga Palestina dan Israel.

Rencana tersebut menyerukan sekelompok “teknokrat Palestina independen” untuk menangani urusan di Gaza, yang pada dasarnya menggantikan Hamas. Pemerintah teknokratis akan bertanggung jawab mengawasi bantuan kemanusiaan dan membuka jalan bagi Otoritas Palestina (PA) untuk mengelola Gaza, menurut Presiden Mesir el-Sisi.

Sebuah kamp tenda untuk pengungsi Palestina didirikan di tengah bangunan yang hancur di sebelah barat kamp Al-Shati, sebelah barat Kota Gaza, pada Senin, 3 Maret 2025. - ( AP Photo/Jehad Alshrafi)

SHARE    

Hamas, sebagai tanggapan terhadap rencana yang dikeluarkan beberapa waktu lalu, menyatakan dukungannya terhadap seruan pemilihan legislatif dan presiden. Di bidang keamanan, Mesir dan Yordania berjanji untuk melatih petugas polisi Palestina dan mengerahkan mereka ke Gaza. Kedua negara juga telah meminta Dewan Keamanan PBB untuk mempertimbangkan pemberian wewenang misi penjaga perdamaian untuk mengawasi pemerintahan di Gaza sampai rekonstruksi selesai.

Rencana pembangunan Gaza pascaperang yang diadopsi dalam KTT darurat Arab hari ini akan menelan biaya 53 miliar dolar AS. Dana tersebut akan disalurkan dalam tiga tahap. 

Pada tahap enam bulan pertama, dibutuhkan biaya sebesar 3 miliar dolar AS untuk membersihkan puing-puing dari Jalan Salah al-Din, membangun perumahan sementara, dan memulihkan sebagian rumah yang rusak.

Tahap kedua akan memakan waktu dua tahun dan menelan biaya 20 miliar dolar AS. Pekerjaan pemindahan puing-puing akan berlanjut pada tahap ini, begitu juga dengan pembangunan jaringan utilitas dan pembangunan lebih banyak unit perumahan.

Tahap ketiga akan menelan biaya 30 miliar dolar AS dan memakan waktu dua setengah tahun. Hal ini mencakup penyelesaian perumahan bagi seluruh penduduk Gaza, pembangunan tahap pertama zona industri, pembangunan pelabuhan perikanan dan komersial, pembangunan bandara, dan layanan lainnya.

Rencananya, dana tersebut akan bersumber dari berbagai sumber internasional termasuk PBB dan organisasi keuangan internasional serta investasi asing dan swasta. Meski sejumlah pihak seperti Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan bahwa Israel sebagai negara yang menghancurkan Gaza harus ikut dalam pendanaan tersebut.

Kelompok tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka menyambut baik diadakannya pertemuan darurat di Kairo dan penerapan rencana rekonstruksi Gaza yang diusulkan Mesir.

“Penyelenggaraan KTT Arab hari ini meresmikan tahap lanjut keselarasan Arab dan Islam dengan perjuangan Palestina yang adil,” kata Hamas.

Mereka juga mengatakan bahwa mereka mendukung “pembangunan lembaga-lembaga nasional Palestina”, dan untuk pemilihan legislatif dan presiden “sesegera mungkin”, yang menunjukkan bahwa kelompok tersebut mungkin baik-baik saja jika dikesampingkan dari peran pemerintahannya saat ini di Gaza.

Kementerian luar negeri Israel mengklaim bahwa pernyataan yang dikeluarkan pada pertemuan puncak di Kairo “gagal mengatasi realitas situasi setelah 7 Oktober 2023, dan tetap berakar pada perspektif yang ketinggalan jaman”. Israel mengkritik pertemuan tersebut karena tidak menyebutkan serangan tersebut atau mengutuk Hamas.

Pengemudi truk menunggu untuk melintasi Perbatasan Rafah, antara Mesir dan Jalur Gaza, di Rafah, Kegubernuran Sinai Utara, Mesir, 24 Februari 2025. - (EPA-EFE/MOHAMED HOSSAM)

SHARE    

Pernyataan tersebut juga menyatakan, “Dengan gagasan Presiden Trump, ada peluang bagi warga Gaza untuk memiliki kebebasan memilih berdasarkan keinginan bebas mereka. Ini harus didorong!”

“Sebaliknya, negara-negara Arab justru menolak peluang ini, tanpa memberikan kesempatan yang adil, dan terus melontarkan tuduhan tak berdasar terhadap Israel,” kata kementerian tersebut, seraya mengulangi bahwa Hamas “tidak bisa dibiarkan berkuasa” di Gaza.

Pernyataan tersebut mendesak negara-negara di kawasan “untuk melepaskan diri dari kendala masa lalu dan berkolaborasi untuk menciptakan masa depan stabilitas dan keamanan”.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat