Jawa Timur
Wapres: PP Larangan Mudik Disiapkan
JAKARTA—Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah sedang menyiapkan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur tentang larangan mudik. PP ini disiapkan di tengah merebaknya wabah Covid-19 di dalam negeri.
“PP-nya sedang dirumuskan, mungkin dua hari lagi tentang masalah mudik itu. Tapi, yang jelas bahwa kita meminta masyarakat untuk tidak mudik, sebab risikonya besar sekali kalau mudik itu,” kata Wapres dalam telekonferensi pers dari Jakarta, Selasa (31/3).
Wapres mengatakan, kegiatan mudik akan sangat berbahaya jika dilakukan di saat merebaknya virus korona jenis baru dari Wuhan, Cina. Sebab, agenda mudik berpotensi menyebabkan penyebaran virus makin luas. Oleh karena itu, Wapres meminta kepada masyarakat di perantauan untuk mempertimbangkan aspek kedaruratan tersebut dan menunda kepulangannya ke daerah hingga wabah Covid-19 berhasil ditangani.
“Dalam agama juga kan kalau melakukan sesuatu yang bisa diyakini menimbulkan bahaya buat dirinya atau orang lain, itu sebenarnya dilarang, bahkan cenderung diharamkan. Jadi, (mudik) itu suatu perbuatan yang dilarang,” tegasnya.
Untuk mendukung kebijakan larangan mudik tersebut, pemerintah juga telah menginstruksikan perusahaan transportasi umum untuk menghentikan layanan perjalanan, seperti pesawat terbang dan kereta api, paling tidak hingga akhir Mei. Pemerintah juga sudah menyiapkan pemberian bantuan untuk masyarakat yang pendapatannya terdampak wabah korona dan tidak dapat pulang kampung.
“Mungkin nanti transportasi juga dikurangi dan tidak ada lagi mudik gratis. Pemerintah juga menyiapkan bantuan-bantuan kepada mereka yang tidak mudik, bukan hanya pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah, DKI Jakarta,” katanya.
Imbauan untuk tidak kembali ke kampung asal juga diserukan sejumlah pemerintah daerah. Wali Kota Cirebon Nasrudin Azis meminta semua warganya yang sedang merantau, terutama di daerah episentrum Covid-19 untuk tidak pulang kampung terlebih dahulu. “Kami mohon bersabar. Berdoa secara khusyuk lebih baik, daripada pulang ke kampung halaman,” kata Azis di Cirebon, Jawa Barat, Selasa.
Ia mengatakan, banyak warga Kota Cirebon yang merantau ke daerah lain dan ingin pulang dalam situasi seperti ini. Namun, dia meminta agar warga Cirebon yang berada di luar kota, terutama di daerah episentrum Covid-19 untuk menahan diri terlebih dahulu dan jangan pulang kampung.
Selain itu, sesuai dengan keputusan dari pemerintah pusat dan provinsi yang meminta warga untuk tidak melakukan mudik terlebih dahulu, Pemkot Cirebon juga akan melakukan hal yang sama. “Khususnya, ASN juga akan kami larang untuk mudik tahun ini,” ujarnya.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga mengimbau masyarakat setempat yang berada di perantauan untuk tidak melaksanakan mudik di tengah merebaknya virus korona. Meskipun, ia mengakui, tidak bisa membendung perantau yang melaksanakan mudik lebih awal. Pemprov Jatim hanya bisa mengambil langkah antisipasi agar pemudik tidak malah membawa virus korona dari perantauan.
Yakni, lewat imbauan agar bupati/wali kota di daerah yang masuk zona merah untuk menyiapkan pemeriksaan fisik para pemudik di setiap perbatasan. "Mereka sudah menutup pintu tertentu (perbatasan) supaya lebih terbatas aksesnya. Kalau lebih terbatas aksesnya, lebih mudah melakukan //monitoring//-nya," ujar Khofifah.
Tidak sampai di situ, lanjut Khofifah, ruang isolasi atau observasi dari tingkat rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) juga disiapkan. Sehingga, kemungkinan adanya gejala pasien terjangkit Covid-19 di lingkungan sekitar bisa diantisipasi. N antara/dadang kurnia ed: agus raharjo
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.