JAKARTA - Pemerintah memutuskan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) atau harga gas murah di bawah 6 dolar AS per MMBTU bagi tujuh kelompok industri dilanjutkan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat internal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas keberlanjutan dari kebijakan HGBT di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7/2024).

"Keputusannya HGBT itu dilanjutkan pada sektor eksisting yang sekarang, tujuh sektor," kata Airlangga. Tujuh kelompok industri tersebut, yaitu industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca dan sarung tangan karet.

Sementara itu perihal usulan program HGBT juga diperluas ke semua sektor industri, ia mengatakan masih dalam proses pengkajian.

"Itu akan dikaji satu per satu industrinya. Sekarang masih tujuh (kelompok industri)," katanya.

Dalam rapat tersebut, kata dia, pemerintah juga akan memberikan penugasan kepada PT Pertamina (Persero) untuk membuat infrastruktur gas, terutama untuk regasifikasi gas alam cair (liquefied natural gas/LNG).

"Kedua, nanti diberikan izin dan penugasan kepada Pertamina untuk membuat infrastruktur gas, terutama untuk regasifikasi LNG dan ketiga terkait dengan kawasan industri juga diizinkan untuk membuat regasifikasi LNG plus bisa untuk pengadaan LNG dari luar negeri," ucap Airlangga.

Kebijakan HGBT sebesar 6 dolar AS per MMBTU secara khusus diberlakukan pemerintah sejak 2020 bagi tujuh kelompok industri.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri, HGBT akan berakhir pada 31 Desember 2024.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pada Mei lalu, menyatakan bahwa kebijakan HGBT atau harga gas murah di bawah 6 dolar AS per MMBTU bagi tujuh kelompok industri akan dilanjutkan.

Sementara itu, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menilai perluasan HGBT untuk seluruh sektor industri tidak membebani APBN dan mengurangi penerimaan negara karena kebutuhan gas untuk industri hanya 30 persen dari total suplai gas nasional. Oleh karenanya, Menperin meminta Program HGBT dapat diperluas untuk seluruh 24 sub sektor industri manufaktur.

Program HGBT yang berjalan sejak 2020 itu, kata Agus, memiliki dampak berganda tiga kali lipat kepada industri, baik investasi, ekspor hingga penyerapan tenaga kerja.

Sementara itu, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan gas menjadi energi transisi menuju pembangunan energi baru dan terbarukan (EBT). Gas berperan penting untuk memastikan ketahanan energi di masa transisi.

Wakil Kepala SKK Migas Shinta Damayanti saat peluncuran kemitraan Pembangunan Ruang Hijau Taman Buah Puspantara Ibu Kota Nusantara di Desa Suko Mulyo, Kecamatan Sepaku, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Senin (8/7/2024) mengatakan, konsumsi gas diperkirakan meningkat lebih besar lagi.

Konsumsi gas yang saat ini yang sekitar 6.000 MMSCFD diperkirakan meningkat menjadi 26.112 MMSCFD di tahun 2050, atau naik sebesar 298 persen. "Peningkatan volume ini terjadi dikarenakan migas masih diperlukan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sektor energi, namun juga untuk memenuhi kebutuhan akan bahan baku atau feedstock bagi pembangunan industri kita, khususnya industri petrokimia," kata Shinta .

Selain itu, produksi gas juga akan semakin dominan ke depannya, dikarenakan gas adalah energi transisi menuju penggunaan energi baru dan terbarukan. Menurut dia, saat Indonesia merayakan Peringatan Emas Kemerdekaan yang ke-100 pada 2045, perekonomian Indonesia diperkirakan masuk lima besar dunia.

Namun, semua paham bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan ini hanya dapat dicapai jika didukung oleh ketersediaan energi yang memadai.

Untuk itu, dalam upaya memenuhi kebutuhan energi tersebut, pemerintah telah menetapkan Proyeksi Bauran Energi Nasional hingga tahun 2050, yang tertuang dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Dalam rencana tersebut, SKK Migas melihat bahwa persentase kontribusi minyak dan gas terhadap jumlah energi yang dibutuhkan terus menurun dari 63 persen di tahun 2020 menjadi 44 persen pada 2050.

"Namun demikian, seiring meningkatnya kebutuhan energi pendukung pertumbuhan ekonomi, kebutuhan kita akan minyak dan gas justru terus meningkat secara volume. Konsumsi minyak di tahun 2050 diperkirakan naik dari saat ini 1,66 juta BOPD menjadi 3,97 juta BOPD, atau meningkat 139 persen," kata Shinta.

Untuk mendukung hal tersebut, SKK Migas pada tahun 2020 telah mencanangkan Rencana Strategi Indonesia Oil & Gas (IOG) 4.0. atau Renstra IOG 4.0 yang merupakan rangkaian rencana strategis jangka menengah dan panjang untuk memacu kemajuan dan mentransformasi industri hulu migas Indonesia hingga tahun 2032.

Renstra IOG 4.0 ini tersusun atas 10 Pilar dan enablers sebagai kerangka kerja strategis, 25 Program Kunci untuk menjalankan program, 80 target untuk memonitor perkembangan, dan lebih dari 200 Rencana Aksi.

Renstra tersebut tidak hanya bertujuan untuk mencapai target produksi minyak 1 juta BOPD dan gas 12 BSCFD, tetapi juga memiliki dua tujuan lain yaitu mengoptimalkan peningkatan nilai tambah dari kegiatan hulu migas, dan memastikan keberlanjutan lingkungan.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat