JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) memberikan atensi terhadap perkembangan harga sejumlah komoditas seperti daging ayam, bawang merah, telur, dan jagung. Hal itu karena komoditas tersebut memiliki dampak secara langsung terhadap laju inflasi. 

“Perhatian kita saat ini karena trennya meningkat tajam itu adalah bawang merah, itu 314 kabupaten/kota dari 512 kabupaten/kota,” kata Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (29/4/2024).

Mendagri menambahkan, salah satu faktor penyebab kenaikan inflasi, yaitu turunnya produksi bahan pangan di beberapa wilayah di Indonesia. Khusus untuk harga jagung, ia menilai diperlukan mekanisme khusus sehingga penyerapan panen jagung dalam negeri lebih optimal.

"Perlu adanya mekanisme untuk mengatur penyerapan jagung yang sedang panen dan membantu pengeringannya agar tetap dapat diterima oleh para peternak,” ucap Tito. 

Petani memanen jagung di persawahan Desa Ngadirejo, Temanggung, Jawa Tengah, Rabu (24/1/2024). - (ANTARA FOTO /Anis Efizudin)

SHARE    

Selain mencermati kenaikan harga pangan, dalam kesempatan tersebut Mendagri juga menilai angka inflasi saat ini masih cukup terkendali, yakni di angka 3,05 persen. Namun demikian, dirinya tetap mengingatkan pemda agar mewaspadai berbagai macam faktor yang dapat memicu kenaikan inflasi. 

"Meskipun kita masih bisa mengendalikan inflasi, kita harus tetap waspada. Target inflasi kita untuk tahun ini adalah di angka 2,5 persen plus minus 1 persen. Jangan sampai kita terlena dengan angka 3,05 persen," kata Tito.

Menurut Mendagri, kenaikan inflasi dari Februari ke Maret 2024 merupakan dampak dari momen Ramadhan dan Idul Fitri yang membuat permintaan terhadap barang meningkat. Selain itu, situasi global, seperti adanya perang Rusia dengan Ukraina dan konflik di Timur Tengah, juga turut memengaruhi pola supply dan demand di tingkat internasional.

Tito mengatakan tidak sedikit daerah yang saat ini angka inflasinya masih di atas 3,05 persen dan menekankan kepada daerah-daerah yang inflasinya tinggi itu agar segera melakukan langkah pengendalian. Tito membeberkan sejumlah provinsi, kabupaten, dan kota yang saat ini inflasinya tinggi. Di tingkat provinsi yakni Papua Barat, Gorontalo, Papua Tengah, Sumatra Barat, Jambi, Sulawesi Utara, Papua Selatan, Sumatra Utara, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Kemudian kabupaten dengan inflasi tertinggi yakni Minahasa Selatan, Tolitoli, Pasaman Barat, Labuhanbatu, Minahasa Utara, Gorontalo, Kerinci, Rembang, Nabire, dan Kampar. Kemudian, di tingkat kota, yakni Sibolga, Padangsidimpuan, Bekasi, Gunungsitoli, Pematangsiantar, Ternate, Medan, Tangerang, Dumai, dan Batam.

Di lain sisi, dia juga telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo mengenai perkembangan komoditas yang perlu mendapatkan perhatian, seperti beras, daging ayam ras, telur ayam ras, jagung, bawang merah, dan cabai. Tito menuturkan, Presiden Jokowi selalu mengecek perkembangan harga pangan di sejumlah daerah. Pengecekan tersebut akan terus berlangsung sehingga pemda perlu memberikan perhatian.

Salah satu pemda, Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat, menyatakan sedang menggencarkan program Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai upaya menstabilkan harga kebutuhan pokok serta menjaga laju inflasi. "Program GPM menyasar ke Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, dengan tersedianya bahan pangan murah untuk dibeli warga," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Cirebon Elmi Masruroh saat dihubungi di Cirebon, Jawa Barat, Senin.

Elmi mengatakan, sejak Januari 2024 hingga kini, program GPM itu sudah diadakan sebanyak 22 kali. Hasilnya, harga bahan pangan di Kota Cirebon cenderung stabil atau tidak mengalami kenaikan signifikan.

"Program GPM dapat berkontribusi menjaga harga pangan terkendali. Misalnya beras, saat ini untuk jenis premium kisaran Rp 15 ribu per kg dan medium kisaran Rp 13 ribu per kg, saat Februari lalu pernah tembus Rp 20 ribu per kg," ujarnya.

Petugas per kecamatan menyusun beras bantuan untuk dibagikan kepada penerima manfaat di Dataran Engku Putir, Batam, kepuauan Riau, Senin (11/3/2024). - (ANTARA FOTO/Teguh Prihatna)

SHARE    

Menurut dia, hal tersebut bisa terjadi karena pada program GPM masyarakat dapat membeli berbagai komoditas yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Sebagai contoh, kata Elmi, warga yang datang ke lokasi GPM bisa menembus beras SPHP dengan harga Rp 10.400 per kg atau Rp 52 ribu untuk kemasan 5 kg.

Ia menyebutkan, beras kemasan 5 kg itu dapat mencukupi kebutuhan satu keluarga dengan jumlah empat orang selama satu sampai dua pekan. "Artinya, selama waktu tersebut masyarakat tidak ke pasar karena sudah dapat beras SPHP murah sehingga secara perlahan pasokannya tersedia dan harga jadi stabil," katanya.

Lebih lanjut Elmi menyampaikan, Pemkot Cirebon bersama Perum Bulog menyediakan beras sekitar 10 ton setiap GPM agar upaya pengendalian harga, khususnya beras, berjalan optimal. Jumlah tersebut bisa saja bertambah menjadi 20 ton beras, bergantung pada situasi dan kebutuhan masyarakat yang berada di lokasi pelaksanaan program itu.

"Selain beras, kami menyediakan juga bahan pangan murah lainnya, seperti bawang putih, bawang merah, telur dan daging ayam, daging sapi, sampai minyak goreng," tuturnya. Elmi menekankan bahwa GPM merupakan salah satu dari serangkaian program yang terus digulirkan Pemkot Cirebon dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat